DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. informasi ketenagakerjaan dan perencanaan Tenaga Kerja; b. pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; c. penggunaan Tenaga Kerja asing; d. hubungan kerja; e. hubungan industrial; f. perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; g. pengupahan dan jaminan sosial; h. dewan pengupahan daerah; i. pembinaan, pengendalian dan evaluasi; dan j. sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 1 . Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselarnatan Kerja (Larnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 3 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4279;
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 1 tentang Sadan Penyeienggara Jarninan Sosial (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 1 1 6 , Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 1 2 . Undang-undang Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjas Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 201 3 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; 2 1 . Peraturan Presiden 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.
7.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
8.Ketenagakerjaan adalah segala ha! yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9.Perlindungan Ketenagakerjaan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
10.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 1 1 . Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 14.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat PTK Daerah adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Daerah.
2. 16.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat .membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh.
3. 17.Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja makro.
4. 18.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
5. 19.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain. dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
6. 20.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 2 1 . Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. 22.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
8. 23.Pelayanan penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
9. 24.Antar Kerja Lokal yang selanjuntya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) Daerah atau lebih dari 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
10. 25.Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
11. 26.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. 27.Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah Tenaga Kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
13. 28.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
14. 29.Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA.
15. 30.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 3 1 . Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16. 32.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. 33.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
18. 34.Lembaga kerja sama bipartit yang selanjutnya disingkat LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
19. 35.Lembaga kerja sama tripartit yang selanjutnya disingkat LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur orgamsasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. 36.Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
21. 37.Perjanjian kerja bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pad a instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang mernuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
22. 38.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.
23. 39.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncAnakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
24. 40.Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 4 1 . Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
25. 42.Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
26. 43.Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
27. 44.1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
28. 45.Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
29. 46.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. 47.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
31. 48.Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
32. 49.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keterpaduan;
b.Demokrasi Ekonomi;
c.Kemanusiaan;
d.Keadilan Sosial;
e.Kesetaraan;

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan rnariu siawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
c.memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d.meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya.

BAB III

RUANO LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.informasi ketenagakerjaan dan perencanaan Tenaga Kerja;
b.pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
c.penggunaan Tenaga Kerja asing;
d.hubungan kerja;
e.hubungan industrial;
f.perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
g.pengupahan dan jaminan sosial;
h.dewan pengupahan daerah;
1. 1.pembinaan, pengendalian dan evaluasi; dan J. sanksi administratif.

BAB IV

INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 5

( 1 ) Dinas melakukan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan.

(2)Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.
(3)Kegiatan pengumpulan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental.
(4)Data dan Informasi Ketenagakerjaan yang disajikan, dipublikasikan, dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis data dan informasi:
1. a.ketenagakerjaan umum;
2. b.pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja;
3. c.penempatan Tenaga Kerja; dan
4. d.pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
5. e.hubungan industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 6

(1)Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dinas.
(2)Pengusaha wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas.
(3)Pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dinas menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara terintegrasi.
(2)Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jaringan informasi;
2. b.Sumber daya manusia;
3. c.Perangkat keras; d.Prrantilunak;dan
4. e.Manajemen.
(3)Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui media elektronik dan/atau media non elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

( 1 ) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun PTK.

(2)Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada PTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Pasal 9

( 1 ) PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro.

(2)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
(3)PTK Makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PTK sektor dan sub sektor Daerah.
(4)PTK Mikro terdiri atas li�gkup badan usaha milik daerah, Perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.
(5)Penyusunan PTK Makro lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh dinas diperlukan Informasi Ketenagakerjaan dan informasi terkait lainnya.
(6)Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub sektoral di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan.
(7)SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1)RTK Makro sebagai basil dari PTK Makro paling sedikit memuat informasi ten tang:
1. a.persediaan tenaga kerja;
2. b.kebutuhan tenaga kerja;
3. c.neraca tenaga kerja; dan .
4. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(2)Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati.
(3)Hasil pelaksanaan RTK Makro sektoral/sub sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sektoral/sub sektoral kepada Bupati. B AB V PELATIHAN, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha serta pengembangan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar hubungan kerja; b program pelatihan kerja berbasis pada kompetensi kerja; c tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat; d bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan e diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(2)Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
1. a.LPK Swasta; atau
2. b.LPK Pemerintah;
3. c.LPK Perusahaan;
(3)Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(4)LPK Pemerintah dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
(5)LPK Swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan.
(6)Penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memenuhi persyaratan:
1. a.tersedianya tenaga pelatihan;
2. b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
3. c.tersedianya sarana dan prasarana Pelatihan Kerja; dan
4. d.tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2006