DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama yang memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar dan saham

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Majatama menjadi perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Scan Barcode Untuk Validasi Dokumen

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
5.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama yang selanjutnya disebut PT BPR Majatama (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
8.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Majatama (Perseroda).
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Majatama (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Majatama (Perseroda).
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris adalah organ PT BPR Majatama (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Majatama (Perseroda).
13.Direksi adalah organ PT BPR Majatama (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Majatama (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Majatama (Perseroda), serta mewakili PT BPR Majatama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
14.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1), dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Badan hukum perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama atau disebut PT BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 3

(1)PT BPR Majatama (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Mojokerto.
(2)PT BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang, kas atau kantor cabang pembantu, dan/ atau payment point.
(3)Pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT BPR Majatama (Perseroda) didirikan dengan maksud:

a.untuk meningkatkan peran dan fungsi PT BPR Majatama (Perseroda) sebagai badan usaha milik Daerah dalam menggerakkan serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan
b.sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat di Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 5

Pendirian PT BPR Majatama (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 6

(1)PT BPR Majatama (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan profesionalitas dengan mengutamakan kepada prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.
(2)PT BPR Majatama (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)PT BPR Majatama (Perseroda) wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melakukan kegiatan usaha.
(4)PT BPR Majatama (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT BPR Majatama (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(2)PT BPR Majatama (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(3)Rincian kegiatan usaha PT BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam akta pendirian yang di buat dihadapan Notaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT BPR Majatama (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT BPR Majatama (Perseroda) dilarang:

a.menerima simpanan berupa giro;
b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
c.melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga penunjang PT BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
e.melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
f.melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha PT BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

(1)PT BPR Majatama (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020