DalarnPeraturan Daerahiniyangdimaksuddengan: 1.Kabupaten adalah KabupatenMukomuko. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerahotonom. 3.Bupatiadala.hBupatiMukorrn.1k0.
4.WakilBupati adalahWakilBupatiMukomuko.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalahunsurpembantu Bupati danDPRDdalarn penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perangkat DaerahTipe Aadalah penetapan perolehan hasil perhitungan jumlahnilai variabelumum dan teknis beban kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyang besar.
8.Perangkat DaerahTipe Badalah penetapan perolehan hasil perhitungan jumlahnilai variabelumum dan teknis beban kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan yang sedang.
9.Perangkat DaerahTipe Cadalah penetapan perolehan hasil perhitungan jumlah nilai variabel umum dan teknis beban kerja perangkat daerah dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kecil.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.TogasPembantuan adalah penugasan dari pemerintahpusat atau dari pemerintahprovinsikepada Daerahuntukmelaksanakan sebagianUrusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan pemerintahpusat ataupemerintahprovinsi. 12.Sekretariat Daerah adalahSekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaiunsurPerangkat Daerah yang bertugasmembantuBupati dalampenyusunankebijakandanpengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugasPerangkat Daerah serta pelayanan administratif. 13.Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah KabupatenMukomuko. 14.SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko selanjutnya disingkat SekretariatDPRDKabupaten Mukomuko adalahsebagaiPerangkat Daerah yang bertugasmenyelenggarakan administrasi kesekretariatandankeuangan, mendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD,danmenyediakanserta mengkoordinasikan tenagaahliyang diperlukanolehDPRDdalam melaksanakanfungsinyasesuai dengan kebutuhan. 15.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat SekretarisDPRDadalahSekretarisDewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenMukomuko. 16.Inspektorat adalah Inspektorat KabupatenMukomuko, sebagaiunsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membinadan mengawasipelaksanaan UrusanPemerintahanyangmenjadi kewenangan DaerahdanTogasPembantuanolehPerangkat Daerah. 17.Dinas Daerah adalah Dinas DaerahKabupatenMukomuko sebagai unsurPerangkat Daerah yang bertugas membantu·Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DaerahdanTogas Pembantuan yangdiberikan kepada Daerah. 18.Badan Daerahadalai.'1.Badan DaerahKabupatenMukomuko, sebagai unsurPerangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakanfungsipenunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 19.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupatiuntuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasionaldan/ ataukegiatan teknis penunjang tertentu.
21.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasionaldan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan rnencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23.Pola PengelolaanKeuanganBLUDyang selanjutnya disingkatPPK BLUDadalahpolapengelolaankeuangan yang memberikan fleksibilitasberupakeleluasaanuntukmenerapkan praktekbisnis yangsehatuntukmeningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsasebagai pengecualian dariketentuanpengelolaan keuangan daerah padaumumnya. 24.JabatanFungsionalPegawaiNegeri Sipilyang selanjutnya disebut JabatanFungsionaladalah kedudukanyangmenunjukantugas, tanggungjawab, wewenangdan hakseorangPegawai Negeri Sipil dalamsuatu satuanorganisasiyang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkanpadakeahliandan/ atauketerampilantertentu secara mandiri.
25.KelompokJabatanFungsionaladalahkelompokPegawai Negeri sipil yangdiberitugas, tanggungjawab,wewenang dan haksecara penuh olehpejabat yang berwenanguntukmelaksanakankegiatan yang sesuai denganprofesinyadalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas pemerintahan.
26.Eselonadalah tingkatanjabatan struktural.
BABII PEM BENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasa12 Dengan Peraturan Daerahinidibentuk Perangkat Daerah dengansusunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomukomerupakan Sekretariat DaerahTipe A;
b.SekretariatDPRDKabupaten Mukomukomerupakan Sekretariat DPRD Tipe C; c.lnspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakanInspektorat TipeA;
d.Dinas Daerahdi Kabupaten Mukomuko,terdiridari:
1.DinasKependudukan danPencatatanS ipil TipeA, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatansipil;
2.Dinas Pendidikandan Kebudayaan Tipe B,menyelen~arakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
3.Dinas Pekerjaan. Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan.urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan Perhubungan;
4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5.Dinas KelautandanPerikananTipe B,menyelenggarakan urusanpemerintahan bidangkelautandanperikanan; 6.Dinas KesehatanTipe B,menyelenggarakanurusan pemerintahan bidangKesehatan;
7.DinasSatuanPolisiPamong PrajadanPemadam KebakaranTipe A,menyelenggarakanurusanPemerintahan bidang Ketenteraman, KetertibanUmumdanPerlindungan Masyarakat suburusanSatuanPolisiPamong Prajadan sub urusan Pemadam Kebakaran;
8.Dinas KomunikasidanlnformatikaTipe B,menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang komunikasi,informatika,urusan pemerintahan bidang statistikdanurusanpemerintahan bidang persandian;
9.Dinas Pemberdayaan MasyarakatdanDesaTipe B, menyelenggarakanurusanbidang pemberdayaanmasyarakat dandesa; 10.DinasPenanamanModal,Pelayanan PerizinandanTenagaKerja Tipe B,menyelenggarakanurusanpemerintahan bidang PenanamanModal,urusanpemerintahanbidangPerizinan, urusanpemerintahan bidang tenaga kerjadanurusan pemerintahan bidang transmigrasi; 11.Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasidan UsahaKecil MenengahDaerahTipe C,menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Perindustrian,urusanpemerintahan bidang Perdagangandan urusanpemerintahan bidangKoperasi, UsahaKecildanMenengah; 12.Dinas PertanianTipe B,menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Pertanian; 13.Dinas Lingkungan HidupTipeC,menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14.Dinas Ketahanan PanganTipe B,menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; 15.Dinas Sosial Tipe C,menyelenggarakanurusanpemerintahan bidangsosial; 16.Dinas Kearsipandan Perpustakaan DaerahTipe C, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
17.Dinas Pariwisata, Kepemudaan danOlah Raga Tipe C, menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
18.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
e.Badan Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :
1.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2.BadanPerencanaan,PenelitiandanPengembanganDaerahTipe B,melaksanakanfungsipenunjangurusanpemerintahan bidang perencanaandanurusanpemerintahanbidang penelitiandan pengembangan; 3.BadanKepegawaiandanPengembangan Sumberdaya Manusia Tipe C,melaksanakanfungsipenunjangurusanpemerintahan bidangkepegawaian,pendidikandanpelatihan. Pasa13 (1)Selainperangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatanditetapkansebagaiperangkat daerah dan kelurahan merupakanbagian dari Perangkat Kecamatan. (2)Kecamatan sebagaimana dimaksudpad aayat(1)terdiridari: a.KecamatanIpuh denganTipeA; b.KecamatanKotaMukomukodenganTipeA; c.KecamatanLubuk Pinang denganTipeA; d.Kecamatan Teras Terunjam denganTipeA; e.Kecamatan PondokSuguh denganTipeA; f.KecamatanMalinDemand enganTipeA; g.KecamatanAir RamidenganTipe A;
h.Kecamatan Sungai Rumbai denganTipeA;
i.Kecamatan TeramangJayadenganTipeA; J.Kecamatan Penarik denganTipe A; k.Kecamatan Selagan Raya denganTipeA; I.KecamatanAir DikitdenganTipe A;
m.Kecamatan V KotodenganTipeA;
n.Kecamatan Air Manjuto denganTipeA;
o.Kecamatan XIV KotodenganTipe A.
Pasa14 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunanorganisasi, tugas danfungsi,serta tata kerja Perangkat Daerah dan unitkerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan PeraturanBu pati. PasalS Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagianhabistugas; f.rentangkendali; g.tatakerjayangjelas;dan h.fleksibilitas. BABIII PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS Pasa16 (1)PadaDinasDaerahdanBadan Daerahdapatclibentuk UnitPelaksana Teknis. (2)Unit PelaksanaTeknis clibentukuntukmelaksanakansebagian kegiatan teknis operasionaldan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerahinduknya. (1)Selainunitpelaksanateknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 6,terdapatunitpelaksa.nateknis dinas Daerah kabupatendibidang pendidikanberupa satuanpendidikan Daerah kabupaten. (2)SatuanpendiclikanDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berbentuksatuanpendidikanformaldan nonformal. Pasa18 (1)Selainunitpelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupatendi bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerahdan PusatKesehatan Masyarakat sebagaiunitorganisasi bersifat fungsionaldan unit layanan yang bekerja secaraprofesional. (2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraantatakelolarumah sakitdan tata kelola klinisserta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umumDaerah. BAB IV STAFAHLI Pasa19 Bupati dalam melaksanakan tugasnya clibantu 3 (tiga}staf ahli. BABV KEPEGAWAIAN