Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH Pasal 2 huruf e angka 2, sehingga BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut : Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
Tipe B, bidang
9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
8.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
dan penataan ruang.
4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
6.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
7.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
Kebudayaan Tipe B, pemerintahan bidang pemerintahan bidang
2.Dinas Pendidikan dan menyelenggarakan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan.
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah di Kabupaten Mukomuko, terdiri dari:
1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari:
1.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
Tipe B, bidang bidang Transmigrasi pemerintahan pemerintahan
19.Dinas Tenaga Kerja dan menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi.
20.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
18.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
Tipe C, bidang bidang urusan15. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan pemerintahan bidang sosial.
16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan urusan pemerintahan kearsipan.
17.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
11.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
12.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
14.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINS! BENGKULU NOMOR ( 2. I 2._ / J...OJ.~ ABDIY NTO LEMBARAN DAERAH KABUPATENMUKOMUKO TAHUN 2025 NOMOR .. l. Diundangkan di Mukomuko pada tanggal I', }\NUA(\( 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO, SAPUAN Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal l3 ~tlt\ VA f<-1 2025 BUPATI MUKOMUKO, Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan Pasal 2 huruf e angka 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15a BAB VII KETENTUANPENUTUP
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.