Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2023
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 51
Ringkasan
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
d.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa,hurufb,dan hurufc,perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Kearsipan; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2 .Undang-UndangNomor9Tahun1967tentang PembentukanPropinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 2828); 3.Undang-UndangNomor03Tahun2003 tentang Pembentukan KabupatenMukomuko,Kabupaten Kaur danKabupaten SelumadiProvinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesia 2003Nomor 23,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 2466); 4.Undang-UndangNomor43Tahun2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009Nomor 152TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5071); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor224,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang- UndangNomor 9Tahun 2015 ten tang PerubahanKedua atasUndang-UndangNomor 23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan PemerintahNomor28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.PeraturanKepalaArsipNasional Nomor23Tal1un2011 tentangPedomanPreservasiArsipStatis;
DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAB III
(1)Penetapankebijakankearsipandaerahsebagaimana dimaksud dalamPasal5bertujuanuntuk: a.Mengaturstandarkendalimutupembinaandanpengelolaan kearsipan; b.Menatapengelolaankearsipan daerah dalamsatuanSKN c.Mengaturstandarfungsi,kendalimutu danmeningkatkan kapasitasunitkearsipandankelembagaan; d.Mengatur kompetensi, profesionalismedankinerja kearsipan; e.Mengaturstandarkendalimutu sarana dan prasaranadalam pengelolaan kearsipan; f.Mengaturkinerja,tanggung jawab,strategi,danperlindungan penyelamatanarsip. (2)Ketentuanlebihlanjut tentang penetapankebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaturdengan Peraturan Bupati. BAB IV SUMBERDAYAKEARSIPAN Bagian Kesatu Organisasi Kearsipan Umum Pasal 7 Organisasi Kearsipan terdiriatas:
Paragraf1 Unit Kearsipan Pasal 8 (1)Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal6hurufa wajibdibentukoleh:
dan
b.Pengolahanarsipdanpenyajianarsip menjadiinformasi; c.Pemusnahanarsipdilingkungannya; d.Penyerahan arsipstatisolehpimpinan pencipta arsip kepadaLKD;dan e.Pembinaandanpengevaluasiandalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya. (3)Unit Kearsipanmemilikitugas: a.MelaksanakanpengelolaanArsipInaktif dariUnit Pengolahdilingkungannya b.MengolahArsipdanme)rajikanarsip menjadiinformasi dalam kerangkaSKNdanSIKN; c.Melaksanakanpemusnahanarsipdilingkungannya; d.MempersiapkanpenyerahanArsipStatisolehpimpinan PenciptaArsipkepadaLKD;dan e.Melaksanakan pembinaandanevaluasiuntuk Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya. (4)Dalamrangka melaksanakanfungsidan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2)danayat(3)Unit Kearsipan menyiapkan rancangankebijakan Kearsipanuntuk ditetapkanolehpimpinan PenciptaArsip .
BAB IV
(1)Unit Kearsipan yang dibentukolehPemerintah Daerah beradadi lingkungan; a.Sekretariat Perangkat Daerah;dan b.Sekretariat penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten; (2)Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten dibentuk secara berjenjang yang terdiriatas: a.Unit KearsipanIsebagai Unit Kearsipan pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakanoleh LKD;
dan
(3)Penyelenggaraan KearsipanpadaBUMDsebagaimana dimaksud dalamPasal8 Ayat(1)hurufbdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undanganbidangkearsipandan dokumenperusahaan.Dokumenperusahaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputidokumen keuangan, dokumen aset dandokumenlainnya. (4)Ketentuan mengenaitugasdantanggung jawabUnit Kearsipan sebagaimana dimaksudpada ayat(2)secaraberjenjangdiatur dengan PeraturanBupati. Paragraf2 LKD Pasal 10 (1)Pemerintah Daerah KabupatenwajibmembentukLKDyang melaksanakan tugas pemerintahandibidang kearsipan. (2)LKDwajibmelaksanakanPengelolaanArsipStatis yang diterima dariPDdanpenyelenggarapemerintahan daerah kabupaten, kelurahan, perusahaan,organisasipolitik, organisasikemasyarakatandanperseorangan. (3)LKDmempunyai tugas melaksanakan:
(4)LKD wajibmenggiatkan sosialisasi Kearsipanuntuk mewujudkan masyarakat sadararsip.
PembentukanLKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kedua Sumber Daya Manusia
Paragraf 1 Kedudukan Hukum dan Kewenangan
c.MenjagaterwujudnyapengelolaanArsipyanghandal dan pemanfaatanarsipsesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan; d.MenjagakeamanandankeselamatanArsipyangberfungsi untukmenjaminArsipyang berkaitan denganhakkeperdataan rakyatmelalui pengelolaandanpemanfaatanArsipyang autentikdanterpercaya; e.MenjagakeselamatandankelestarianArsipsebagaibukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadanbemegara; f.Menjagakeselamatanaset daerah dalambidangekonomi, sosial, politik,budaya,pertahanan serta keamanansebagai identitasdan jatidiribangsa;dan g.Menyediakan informasigunameningkatkan kualitas pelayanan publik dalampengelolaandanpemanfaatanArsipyang autentikdanterpercaya.
Dalammelaksanakanfungsidantugas,Arsiparismempunya.1 kewenangan: a.Menutup PenggunaanArsipyang menjadi tanggung jawabnya olehpenggunaArsipapabila dipandang PenggunaanArsip dapat merusak keamananinformasidan/ataufisik Arsip; b.Menutup PenggunaanArsipyang menjadi tanggung jawabnya olehpenggunaArsipyang tidak berhak sesuai dengan peraturan perundang undangan;dan c.Melakukan penelusuran arsip padaPenciptaArsipberdasarkan penugasanoleh pimpinan PenciptaArsipataupimpinanLKD sesuai dengan kewenangannyauntukpenyelamatan arsip. Paragraf2 Pendidikandan Pelatihan Kearsipan
(1)Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan standar dan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh ANRI
a.Peningkatan pengetahuan,keahlian, keterampilan,sikapdan semangat pengabdianuntukdapatmelaksanakan tugas jabatandibidangKearsipan; b.MenciptakansumberdayamanusiaKearsipan yangmemenuhi persyaratankompetensi dibidang Kearsipan;dan c.Menciptakankesamaanvisidandinamikapolapikirdalam melaksanakan tugasdibidang Kearsipan Pasal 16 (1)PendidikandanPelatihan teknikKearsipandilaksanakanuntuk mencapai persyaratankompetensi teknis dalamjabatanyang mempunyai fun~si,tugas dantanggung jawab melakukanKearsipan. (2)Pendidikandanpelatihan teknisKearsipandilaksanakansesuru denganketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Pendidikandanpelatihan teknik kearsipandiikuti oleh:
(4)Pendidikandanpelatihan teknis Kearsipandapatdiikuti oleh pegawai PDdanBUMD. BagianKetiga Sarana dan Prasarana Pasal 17 (1)Pengelolaan Arsipdilakukan dengan menggunakansarana dan prasarana berdasarkan standaryang ditetapkanoleh ANRI (2)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
b.Ruangan; c.Peralatandan perlengkapan sesuai dengan kemajuanteknologidan informasi;dan
(3)Setiap PDdanBUMDharusmemilikiruang penyimpanan Arsip berupa PusatArsip sesuai dengan standar Kearsipan. Bagian Keempat Pendanaan Pasal 18 (1)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipan yangdilaksanakanoleh Pemerintah DaerahwajibdialokasikandalamAnggaranPendapatan danBelanja Daerah. (2)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipansebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a.Perumusandanpenetapankebijakan; b.PembinaanKearsipan; c.PengelolaanArsip; d.Penelitiandanpengembangan; e.Pengembangansumberdaya manusia; f.Penyelenggaraan pendidikandanpelatihan kearsipan; g.Penyediaanjaminankesehatan; h.Tambahan tunjangan sumber dayaKearsipan;dan/atau 1.Penyediaanprasarana dansarana. (3)Penyusunanprogram penyelenggaraankearsipan dalam rangka pengajuan pengadaan sebagaimana dimaksud ayat(2)menjadi tanggung jawab lembaga kearsipandan unitkearsipanpadapencipta arsip sesuaifungsidantugasnya. (4)Pendanaan dalam rangka perlindungandanpenyelamatan arsip akibat bencanamenjadi tanggung jawab lembaga kearsipandan pencipta arsip. (5)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4)meliputi pencegahan bencana, penyelamatan,dan pemulihan akibatbencana. (6)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan oleh BUMDdialokasikan dalam anggaranBUMD. BABV PENGELOLAAN ARSIP
(1)Pengelolaan Arsip dilakukan terhadapArsip Dinamis danArsip Statis.
(3)PengelolaanArsipStatis sebagaimana dimaksudpadaayat(1) menjaditanggungjawabLKD. (4)PengelolaanArsipsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilaksanakan oleh Arsiparisdan/ataudibantuoleh PengelolaArsip. Bagian Kedua PengelolaanArsipDinamis
Pemerintah Daerah KabupatenmelaksanakanPengelolaan ArsipDinamis untukmenjamin ketersediaanArsipdalampenyelenggaraan kegiatan sebagaibahanakuntabilitaskinerjadanalat bukti memenuhi persyaratan:
b.Sistematis; c.Utuh; d.Menyeluruh;dan e.Sesuai dengan norma,standar, prosedurdankriteria.
(1)Pengelolaan ArsipDinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a.PenciptaanArsip; b.PenggunaandanPemeliharaanArsip;dan c.PenyusutanArsip. (2)Pengelolaan ArsipDinamis sebagaimana dimaksudmeliputi:
(3)Untuk mendukungPengelolaan ArsipDinamis yangefektifdan efisien,Pemerintah Daerah Kabupatenwajibmembuat: a.Tata naskah;
(4)Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Arsip Dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip yang dikelolanya. Paragraf1 PenciptaanArsip Pasal 22 (1)PenciptaanArsipsebagaimana dimaksud dalamPasal21ayat(1) hurufamelaluikegiatanpembuatanarsipdanpenerimaanarsip. (2)Pembuatandanpenerimaan arsipdapatdilakukan secara manual dan/atauelektronik. (3)Untuk memenuhiketentuan penciptaanArsipsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)penciptaan arsipmengatur dan mendokumentasikan prosespembuatan danpenerimaan arsip secara akurat. Paragraf2 PenggunaandanPemeliharaanArsip
Membuka PDF…