DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b.bahwa dalam rangka menJamm ketersediaan dan penyelamatan arsip yang autentik sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggung jawaban daerah secara komprehensip, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaran kearsipan yang komprehesif dan terpadu; d.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa,hurufb,dan hurufc,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Kearsipan; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2 .Undang-UndangNomor9Tahun1967tentang PembentukanPropinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 2828); 3.Undang-UndangNomor03Tahun2003 tentang Pembentukan KabupatenMukomuko,Kabupaten Kaur danKabupaten SelumadiProvinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesia 2003Nomor 23,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 2466); 4.Undang-UndangNomor43Tahun2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009Nomor 152TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5071); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor224,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang- UndangNomor 9Tahun 2015 ten tang PerubahanKedua atasUndang-UndangNomor 23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan PemerintahNomor28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 8.PeraturanKepalaArsipNasional Nomor23Tal1un2011 tentangPedomanPreservasiArsipStatis;
9.Peraturar1 KepalaArsipNasional Nomor24Ta.½un2012 tentangMateriMuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kearsipan. DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

BAB III

PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN DAERAH Pasal 5

Pasal 6

(1)Penetapankebijakankearsipandaerahsebagaimana dimaksud dalamPasal5bertujuanuntuk: a.Mengaturstandarkendalimutupembinaandanpengelolaan kearsipan; b.Menatapengelolaankearsipan daerah dalamsatuanSKN c.Mengaturstandarfungsi,kendalimutu danmeningkatkan kapasitasunitkearsipandankelembagaan; d.Mengatur kompetensi, profesionalismedankinerja kearsipan; e.Mengaturstandarkendalimutu sarana dan prasaranadalam pengelolaan kearsipan; f.Mengaturkinerja,tanggung jawab,strategi,danperlindungan penyelamatanarsip.
(2)Ketentuanlebihlanjut tentang penetapankebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaturdengan Peraturan Bupati. Umum Pasal 7 Organisasi Kearsipan terdiriatas:
1. a.Unit Kearsipan;dan b . LKD ; Paragraf1 Unit Kearsipan Pasal 8
(1)Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal6hurufa wajibdibentukoleh:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko disetiap PD; dan
2. b.BUMD.
(2)Unit Kearsipan memiliki fungsi:
1. a.Pengelolaan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya; b.Pengolahanarsipdanpenyajianarsip menjadiinformasi; c.Pemusnahanarsipdilingkungannya; d.Penyerahan arsipstatisolehpimpinan pencipta arsip kepadaLKD;dan e.Pembinaandanpengevaluasiandalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya.
(3)Unit Kearsipanmemilikitugas: a.MelaksanakanpengelolaanArsipInaktif dariUnit Pengolahdilingkungannya b.MengolahArsipdanme)rajikanarsip menjadiinformasi dalam kerangkaSKNdanSIKN; c.Melaksanakanpemusnahanarsipdilingkungannya; d.MempersiapkanpenyerahanArsipStatisolehpimpinan PenciptaArsipkepadaLKD;dan e.Melaksanakan pembinaandanevaluasiuntuk Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya.
(4)Dalamrangka melaksanakanfungsidan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2)danayat(3)Unit Kearsipan menyiapkan rancangankebijakan Kearsipanuntuk ditetapkanolehpimpinan PenciptaArsip .

BAB IV

SUMBERDAYAKEARSIPAN

Pasal 9

(1)Unit Kearsipan yang dibentukolehPemerintah Daerah beradadi lingkungan; a.Sekretariat Perangkat Daerah;dan b.Sekretariat penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;
(2)Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten dibentuk secara berjenjang yang terdiriatas: a.Unit KearsipanIsebagai Unit Kearsipan pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakanoleh LKD;
1. b.Unit KearsipanIIberada dilingkungan sekretariatPDdan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten; dan
2. c.Unit Kearsipan pada jenjang berikutnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penyelenggaraan KearsipanpadaBUMDsebagaimana dimaksud dalamPasal8 Ayat(1)hurufbdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undanganbidangkearsipandan dokumenperusahaan.Dokumenperusahaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputidokumen keuangan, dokumen aset dandokumenlainnya.
(4)Ketentuan mengenaitugasdantanggung jawabUnit Kearsipan sebagaimana dimaksudpada ayat(2)secaraberjenjangdiatur dengan PeraturanBupati. Paragraf2 LKD Pasal 10
(1)Pemerintah Daerah KabupatenwajibmembentukLKDyang melaksanakan tugas pemerintahandibidang kearsipan.
(2)LKDwajibmelaksanakanPengelolaanArsipStatis yang diterima dariPDdanpenyelenggarapemerintahan daerah kabupaten, kelurahan, perusahaan,organisasipolitik, organisasikemasyarakatandanperseorangan.
(3)LKDmempunyai tugas melaksanakan:
1. a.PengelolaanArsipInaktif yangmemilikiretensi paling sedikit 10 (sepuluh)tahunyang berasal dariPDdan penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;dan b.Pembinaan KearsipanterhadapPenciptaArsip di lingkungan Daerah Kabupaten.
(4)LKD wajibmenggiatkan sosialisasi Kearsipanuntuk mewujudkan masyarakat sadararsip.
(5)LKDdapat mengadakan kerjasamadengan PenciptaArsip terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipandan diatursesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PembentukanLKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Pejabat Struktural di bidang Kearsipan mempunyru kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen Kearsipan.
(2)Pejabat Struktural di bidang Kearsipan mempunyai tanggung jawab melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan Kearsipan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan Sumber Daya Kearsipan.
(3)Arsiparis terdiri atas :
1. a.Arsiparis pegawai negeri sipil merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang Kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara pen uh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b . Arsiparis non pegawru negeri sipil merupakan pegawai non pegawa1 negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan Kearsipan dilingkungan BUMD sesuru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Fungsional Umum di bidang kearsipan merupakan seseorang yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Kearsipan.
(5)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mencukupi kebutuhan Arsiparis di Unit Kearsipan dan unit pencipta.

Pasal 13

(1)Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
(2)Fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menjaga terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BUMD sesuai dengan kewenangannya;
2. b.Menjaga ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; c.MenjagaterwujudnyapengelolaanArsipyanghandal dan pemanfaatanarsipsesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan; d.MenjagakeamanandankeselamatanArsipyangberfungsi untukmenjaminArsipyang berkaitan denganhakkeperdataan rakyatmelalui pengelolaandanpemanfaatanArsipyang autentikdanterpercaya; e.MenjagakeselamatandankelestarianArsipsebagaibukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadanbemegara; f.Menjagakeselamatanaset daerah dalambidangekonomi, sosial, politik,budaya,pertahanan serta keamanansebagai identitasdan jatidiribangsa;dan g.Menyediakan informasigunameningkatkan kualitas pelayanan publik dalampengelolaandanpemanfaatanArsipyang autentikdanterpercaya.

Pasal 14

Dalammelaksanakanfungsidantugas,Arsiparismempunya.1 kewenangan: a.Menutup PenggunaanArsipyang menjadi tanggung jawabnya olehpenggunaArsipapabila dipandang PenggunaanArsip dapat merusak keamananinformasidan/ataufisik Arsip; b.Menutup PenggunaanArsipyang menjadi tanggung jawabnya olehpenggunaArsipyang tidak berhak sesuai dengan peraturan perundang undangan;dan c.Melakukan penelusuran arsip padaPenciptaArsipberdasarkan penugasanoleh pimpinan PenciptaArsipataupimpinanLKD sesuai dengan kewenangannyauntukpenyelamatan arsip. Paragraf2 Pendidikandan Pelatihan Kearsipan

Pasal 15

(1)Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan standar dan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh ANRI
(2)Pendidikan dan pelatihan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan: a.Peningkatan pengetahuan,keahlian, keterampilan,sikapdan semangat pengabdianuntukdapatmelaksanakan tugas jabatandibidangKearsipan; b.MenciptakansumberdayamanusiaKearsipan yangmemenuhi persyaratankompetensi dibidang Kearsipan;dan c.Menciptakankesamaanvisidandinamikapolapikirdalam melaksanakan tugasdibidang Kearsipan Pasal 16
(1)PendidikandanPelatihan teknikKearsipandilaksanakanuntuk mencapai persyaratankompetensi teknis dalamjabatanyang mempunyai fun~si,tugas dantanggung jawab melakukanKearsipan.
(2)Pendidikandanpelatihan teknisKearsipandilaksanakansesuru denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendidikandanpelatihan teknik kearsipandiikuti oleh:
1. a.Pegawai negerisipilyangakan atautelah mendudukijabatanyang fungsi,tugasdantanggung jawabnya melaksanakankegiatan Kearsipan;dan/atau b.Pejabatstrukturaldibidang Kearsipan.
(4)Pendidikandanpelatihan teknis Kearsipandapatdiikuti oleh pegawai PDdanBUMD. BagianKetiga Sarana dan Prasarana Pasal 17
(1)Pengelolaan Arsipdilakukan dengan menggunakansarana dan prasarana berdasarkan standaryang ditetapkanoleh ANRI
(2)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
1. a.Gedung; b.Ruangan; c.Peralatandan perlengkapan sesuai dengan kemajuanteknologidan informasi;dan
2. d.Sistem Kearsipan secara elektronik.
(3)Setiap PDdanBUMDharusmemilikiruang penyimpanan Arsip berupa PusatArsip sesuai dengan standar Kearsipan.
(1)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipan yangdilaksanakanoleh Pemerintah DaerahwajibdialokasikandalamAnggaranPendapatan danBelanja Daerah.
(2)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipansebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a.Perumusandanpenetapankebijakan; b.PembinaanKearsipan; c.PengelolaanArsip; d.Penelitiandanpengembangan; e.Pengembangansumberdaya manusia; f.Penyelenggaraan pendidikandanpelatihan kearsipan; g.Penyediaanjaminankesehatan; h.Tambahan tunjangan sumber dayaKearsipan;dan/atau 1.Penyediaanprasarana dansarana.
(3)Penyusunanprogram penyelenggaraankearsipan dalam rangka pengajuan pengadaan sebagaimana dimaksud ayat(2)menjadi tanggung jawab lembaga kearsipandan unitkearsipanpadapencipta arsip sesuaifungsidantugasnya.
(4)Pendanaan dalam rangka perlindungandanpenyelamatan arsip akibat bencanamenjadi tanggung jawab lembaga kearsipandan pencipta arsip.
(5)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4)meliputi pencegahan bencana, penyelamatan,dan pemulihan akibatbencana.
(6)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan oleh BUMDdialokasikan dalam anggaranBUMD.

Pasal 19

(1)Pengelolaan Arsip dilakukan terhadapArsip Dinamis danArsip Statis.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan.
(3)PengelolaanArsipStatis sebagaimana dimaksudpadaayat(1) menjaditanggungjawabLKD.
(4)PengelolaanArsipsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilaksanakan oleh Arsiparisdan/ataudibantuoleh PengelolaArsip.

Pasal 20

Pemerintah Daerah KabupatenmelaksanakanPengelolaan ArsipDinamis untukmenjamin ketersediaanArsipdalampenyelenggaraan kegiatan sebagaibahanakuntabilitaskinerjadanalat bukti memenuhi persyaratan:

a.Andal; b.Sistematis; c.Utuh; d.Menyeluruh;dan e.Sesuai dengan norma,standar, prosedurdankriteria.

Pasal 21

(1)Pengelolaan ArsipDinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a.PenciptaanArsip; b.PenggunaandanPemeliharaanArsip;dan c.PenyusutanArsip.
(2)Pengelolaan ArsipDinamis sebagaimana dimaksudmeliputi:
1. a.Arsip Vital;
2. b.Arsip Aktif;dan
3. c.ArsipInaktif.
(3)Untuk mendukungPengelolaan ArsipDinamis yangefektifdan efisien,Pemerintah Daerah Kabupatenwajibmembuat: a.Tata naskah;
1. b.Klasifikasi Arsip;
2. c.JRA;dan
3. d.Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip.
(4)Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Arsip Dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip yang dikelolanya. Paragraf1 PenciptaanArsip Pasal 22
(1)PenciptaanArsipsebagaimana dimaksud dalamPasal21ayat(1) hurufamelaluikegiatanpembuatanarsipdanpenerimaanarsip.
(2)Pembuatandanpenerimaan arsipdapatdilakukan secara manual dan/atauelektronik.
(3)Untuk memenuhiketentuan penciptaanArsipsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)penciptaan arsipmengatur dan mendokumentasikan prosespembuatan danpenerimaan arsip secara akurat. Paragraf2 PenggunaandanPemeliharaanArsip

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b.bahwa dalam rangka menJamm ketersediaan dan penyelamatan arsip yang autentik sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggung jawaban daerah secara komprehensip, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaran kearsipan yang komprehesif dan terpadu; d.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa,hurufb,dan hurufc,perlu

Menetapkan

7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 8.PeraturanKepalaArsipNasional Nomor23Tal1un2011 tentangPedomanPreservasiArsipStatis;
9.Peraturar1 KepalaArsipNasional Nomor24Ta.½un2012 tentangMateriMuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kearsipan. DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan Menetapkan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

BAB III

PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN DAERAH Pasal 5

Pasal 6

(1)Penetapankebijakankearsipandaerahsebagaimana dimaksud dalamPasal5bertujuanuntuk: a.Mengaturstandarkendalimutupembinaandanpengelolaan kearsipan; b.Menatapengelolaankearsipan daerah dalamsatuanSKN c.Mengaturstandarfungsi,kendalimutu danmeningkatkan kapasitasunitkearsipandankelembagaan; d.Mengatur kompetensi, profesionalismedankinerja kearsipan; e.Mengaturstandarkendalimutu sarana dan prasaranadalam pengelolaan kearsipan; f.Mengaturkinerja,tanggung jawab,strategi,danperlindungan penyelamatanarsip.
(2)Ketentuanlebihlanjut tentang penetapankebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaturdengan Peraturan Bupati. Umum Pasal 7 Organisasi Kearsipan terdiriatas:
1. a.Unit Kearsipan;dan b . LKD ; Paragraf1 Unit Kearsipan Pasal 8
(1)Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal6hurufa wajibdibentukoleh:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko disetiap PD; dan
2. b.BUMD.
(2)Unit Kearsipan memiliki fungsi:
1. a.Pengelolaan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya; b.Pengolahanarsipdanpenyajianarsip menjadiinformasi; c.Pemusnahanarsipdilingkungannya; d.Penyerahan arsipstatisolehpimpinan pencipta arsip kepadaLKD;dan e.Pembinaandanpengevaluasiandalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya.
(3)Unit Kearsipanmemilikitugas: a.MelaksanakanpengelolaanArsipInaktif dariUnit Pengolahdilingkungannya b.MengolahArsipdanme)rajikanarsip menjadiinformasi dalam kerangkaSKNdanSIKN; c.Melaksanakanpemusnahanarsipdilingkungannya; d.MempersiapkanpenyerahanArsipStatisolehpimpinan PenciptaArsipkepadaLKD;dan e.Melaksanakan pembinaandanevaluasiuntuk Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya.
(4)Dalamrangka melaksanakanfungsidan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2)danayat(3)Unit Kearsipan menyiapkan rancangankebijakan Kearsipanuntuk ditetapkanolehpimpinan PenciptaArsip .

BAB IV

SUMBERDAYAKEARSIPAN

Pasal 9

(1)Unit Kearsipan yang dibentukolehPemerintah Daerah beradadi lingkungan; a.Sekretariat Perangkat Daerah;dan b.Sekretariat penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;
(2)Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten dibentuk secara berjenjang yang terdiriatas: a.Unit KearsipanIsebagai Unit Kearsipan pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakanoleh LKD;
1. b.Unit KearsipanIIberada dilingkungan sekretariatPDdan sekretariat penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten; dan
2. c.Unit Kearsipan pada jenjang berikutnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penyelenggaraan KearsipanpadaBUMDsebagaimana dimaksud dalamPasal8 Ayat(1)hurufbdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undanganbidangkearsipandan dokumenperusahaan.Dokumenperusahaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputidokumen keuangan, dokumen aset dandokumenlainnya.
(4)Ketentuan mengenaitugasdantanggung jawabUnit Kearsipan sebagaimana dimaksudpada ayat(2)secaraberjenjangdiatur dengan PeraturanBupati. Paragraf2 LKD Pasal 10
(1)Pemerintah Daerah KabupatenwajibmembentukLKDyang melaksanakan tugas pemerintahandibidang kearsipan.
(2)LKDwajibmelaksanakanPengelolaanArsipStatis yang diterima dariPDdanpenyelenggarapemerintahan daerah kabupaten, kelurahan, perusahaan,organisasipolitik, organisasikemasyarakatandanperseorangan.
(3)LKDmempunyai tugas melaksanakan:
1. a.PengelolaanArsipInaktif yangmemilikiretensi paling sedikit 10 (sepuluh)tahunyang berasal dariPDdan penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;dan b.Pembinaan KearsipanterhadapPenciptaArsip di lingkungan Daerah Kabupaten.
(4)LKD wajibmenggiatkan sosialisasi Kearsipanuntuk mewujudkan masyarakat sadararsip.
(5)LKDdapat mengadakan kerjasamadengan PenciptaArsip terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipandan diatursesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PembentukanLKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Pejabat Struktural di bidang Kearsipan mempunyru kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen Kearsipan.
(2)Pejabat Struktural di bidang Kearsipan mempunyai tanggung jawab melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan Kearsipan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan Sumber Daya Kearsipan.
(3)Arsiparis terdiri atas :
1. a.Arsiparis pegawai negeri sipil merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang Kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara pen uh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b . Arsiparis non pegawru negeri sipil merupakan pegawai non pegawa1 negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan Kearsipan dilingkungan BUMD sesuru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Fungsional Umum di bidang kearsipan merupakan seseorang yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Kearsipan.
(5)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mencukupi kebutuhan Arsiparis di Unit Kearsipan dan unit pencipta.

Pasal 13

(1)Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
(2)Fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Menjaga terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BUMD sesuai dengan kewenangannya;
2. b.Menjaga ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; c.MenjagaterwujudnyapengelolaanArsipyanghandal dan pemanfaatanarsipsesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan; d.MenjagakeamanandankeselamatanArsipyangberfungsi untukmenjaminArsipyang berkaitan denganhakkeperdataan rakyatmelalui pengelolaandanpemanfaatanArsipyang autentikdanterpercaya; e.MenjagakeselamatandankelestarianArsipsebagaibukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadanbemegara; f.Menjagakeselamatanaset daerah dalambidangekonomi, sosial, politik,budaya,pertahanan serta keamanansebagai identitasdan jatidiribangsa;dan g.Menyediakan informasigunameningkatkan kualitas pelayanan publik dalampengelolaandanpemanfaatanArsipyang autentikdanterpercaya.

Pasal 14

Pasal 15

(1)Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan standar dan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh ANRI
(2)Pendidikan dan pelatihan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan: a.Peningkatan pengetahuan,keahlian, keterampilan,sikapdan semangat pengabdianuntukdapatmelaksanakan tugas jabatandibidangKearsipan; b.MenciptakansumberdayamanusiaKearsipan yangmemenuhi persyaratankompetensi dibidang Kearsipan;dan c.Menciptakankesamaanvisidandinamikapolapikirdalam melaksanakan tugasdibidang Kearsipan Pasal 16
(1)PendidikandanPelatihan teknikKearsipandilaksanakanuntuk mencapai persyaratankompetensi teknis dalamjabatanyang mempunyai fun~si,tugas dantanggung jawab melakukanKearsipan.
(2)Pendidikandanpelatihan teknisKearsipandilaksanakansesuru denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendidikandanpelatihan teknik kearsipandiikuti oleh:
1. a.Pegawai negerisipilyangakan atautelah mendudukijabatanyang fungsi,tugasdantanggung jawabnya melaksanakankegiatan Kearsipan;dan/atau b.Pejabatstrukturaldibidang Kearsipan.
(4)Pendidikandanpelatihan teknis Kearsipandapatdiikuti oleh pegawai PDdanBUMD. BagianKetiga Sarana dan Prasarana Pasal 17
(1)Pengelolaan Arsipdilakukan dengan menggunakansarana dan prasarana berdasarkan standaryang ditetapkanoleh ANRI
(2)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
1. a.Gedung; b.Ruangan; c.Peralatandan perlengkapan sesuai dengan kemajuanteknologidan informasi;dan
2. d.Sistem Kearsipan secara elektronik.
(3)Setiap PDdanBUMDharusmemilikiruang penyimpanan Arsip berupa PusatArsip sesuai dengan standar Kearsipan.
(1)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipan yangdilaksanakanoleh Pemerintah DaerahwajibdialokasikandalamAnggaranPendapatan danBelanja Daerah.
(2)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipansebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a.Perumusandanpenetapankebijakan; b.PembinaanKearsipan; c.PengelolaanArsip; d.Penelitiandanpengembangan; e.Pengembangansumberdaya manusia; f.Penyelenggaraan pendidikandanpelatihan kearsipan; g.Penyediaanjaminankesehatan; h.Tambahan tunjangan sumber dayaKearsipan;dan/atau 1.Penyediaanprasarana dansarana.
(3)Penyusunanprogram penyelenggaraankearsipan dalam rangka pengajuan pengadaan sebagaimana dimaksud ayat(2)menjadi tanggung jawab lembaga kearsipandan unitkearsipanpadapencipta arsip sesuaifungsidantugasnya.
(4)Pendanaan dalam rangka perlindungandanpenyelamatan arsip akibat bencanamenjadi tanggung jawab lembaga kearsipandan pencipta arsip.
(5)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4)meliputi pencegahan bencana, penyelamatan,dan pemulihan akibatbencana.
(6)PendanaanPenyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan oleh BUMDdialokasikan dalam anggaranBUMD.

Pasal 19

(1)Pengelolaan Arsip dilakukan terhadapArsip Dinamis danArsip Statis.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan.
(3)PengelolaanArsipStatis sebagaimana dimaksudpadaayat(1) menjaditanggungjawabLKD.
(4)PengelolaanArsipsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilaksanakan oleh Arsiparisdan/ataudibantuoleh PengelolaArsip.

Pasal 20

Pemerintah Daerah KabupatenmelaksanakanPengelolaan ArsipDinamis untukmenjamin ketersediaanArsipdalampenyelenggaraan kegiatan sebagaibahanakuntabilitaskinerjadanalat bukti memenuhi persyaratan:

a.Andal; b.Sistematis; c.Utuh; d.Menyeluruh;dan e.Sesuai dengan norma,standar, prosedurdankriteria.

Pasal 21

(1)Pengelolaan ArsipDinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a.PenciptaanArsip; b.PenggunaandanPemeliharaanArsip;dan c.PenyusutanArsip.
(2)Pengelolaan ArsipDinamis sebagaimana dimaksudmeliputi:
1. a.Arsip Vital;
2. b.Arsip Aktif;dan
3. c.ArsipInaktif.
(3)Untuk mendukungPengelolaan ArsipDinamis yangefektifdan efisien,Pemerintah Daerah Kabupatenwajibmembuat: a.Tata naskah;
1. b.Klasifikasi Arsip;
2. c.JRA;dan
3. d.Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip.
(4)Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Arsip Dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip yang dikelolanya. Paragraf1 PenciptaanArsip Pasal 22
(1)PenciptaanArsipsebagaimana dimaksud dalamPasal21ayat(1) hurufamelaluikegiatanpembuatanarsipdanpenerimaanarsip.
(2)Pembuatandanpenerimaan arsipdapatdilakukan secara manual dan/atauelektronik.
(3)Untuk memenuhiketentuan penciptaanArsipsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)penciptaan arsipmengatur dan mendokumentasikan prosespembuatan danpenerimaan arsip secara akurat. Paragraf2 PenggunaandanPemeliharaanArsip

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN DAERAH Pasal 5

Pasal 6

SUMBERDAYAKEARSIPAN

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN DAERAH Pasal 5

Pasal 6

SUMBERDAYAKEARSIPAN

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015