DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 36 diubah , 2. Ketentuan Pasal 11 diubah, 3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 11A, Pasal 11 B, Pasal 11C, Pasal 11D dan Pasal 11E, 4. Ketentuan Pasal 12 diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
2.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
3.Tanaman Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh sub sektor perkebunan;
4.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman;
5.Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan;
6.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
7.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu;
8.Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
9.Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan;
10.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;
11.Klasifikasi Kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal dan efisien;
12.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
13.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
14.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
15.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun;
16.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun;
17.Pembukaan Lahan Perkebunan adalah salah satu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat;
18.Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
19.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
20.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
21.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan wilayah di kabupaten;
22.Perusahaan Inti Rakyat–Perkebunan yang selanjutnya disingkat PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan;
23.Perusahaan Inti Rakyat–Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi;
24.Perusahaan Inti Rakyat–Kredit Koperasi Primer untuk Anggota yang selanjutnya disingkat PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota;
25.Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan;
26.Survey Lapangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data-data lapangan serta pengecekan tata batas yang diajukan oleh pemohon izin;
27.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu;
28.Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko;
29.Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di Bidang Perkebunan;
30.Gubernur adalah Gubernur Propinsi Bengkulu;
31.Bupati adalah Bupati Mukomuko;
32.Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di provinsi;
33.Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di Kabupaten;
34.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang menangani urusan perkebunan di Provinsi;
35.Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang menangani urusan perkebunan di Kabupaten;
36.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPPTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Unit Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan;
(2)Ketentuan mengenai perhitungan bahan baku yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 11A, Pasal 11 B, Pasal 11C, Pasal 11D dan Pasal 11E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah pekebun, hak guna usaha, dan/atau hak pakai;
(2)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam IUP-P.

Pasal 11

(1)Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dapat dilakukan dengan sewa atau sesuai dengan kesepakatan antara pekebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
(2)Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha dan/atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sendiri oleh unit pengolahan hasil perkebunan;
(2)Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi;
(3)Dalam hal kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terbangun, unit pengolahan hasil perkebunan melanjutkan pemeliharaan tanaman sesuai dengan baku teknis.

Pasal 11

(1)Kebun yang diusahakan sendiri yang diperoleh dari hak milik atas tanah pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup;
(2)Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak di perpanjang, IUP-P unit pengolahan hasil perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

E Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berasal dari kebun masyarakat dan/atau perusahaan perkebunan lain yang belum melakukan ikatan kemitraan dengan unit pengolahan hasil perkebunan lain.

4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun;
(2)Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
(3)Isi perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau paling singkat 2 (dua) tahun sesuai kesepakatan.

5.Ketentuan Pasal 13, dihapus.
6.Ketentuan Pasal 14, dihapus.
7.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP-P, unit pengolahan hasil perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
(2)Dalam hal perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 E, dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan;
(3)unit pengolahan hasil perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri;
(4)Apabila pada peringatan ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan.

8.Ketentuan Pasal 48, dihapus.
9.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 47

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 47

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014