DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Minuman Beralkohol Bab III Perizinan Bab IV Pengendalian dan Pengawasan Bab V Pembinaan Bab VI Larangan Bab VII Penyidikan Bab VIII Ketentuan Sanksi Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2 0 1 3 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, perlu diatur pengendalian minuman beralkohol;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
l.Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1 9 5 9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 8 2 2 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dipindai dengan CamScanner . 2
4.Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 4 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2 0 1 3 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman BeraJkohol.
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/ 2 0 1 4 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2 0 1 9 Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ Per/4/ 2 0 1 4 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan PenjuaJan Minuman Beralkohol;
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/Per/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran bahwa Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik Berikat;
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengendalian dan Pengawasan Jndustri Minuman Beralkohol;
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

I P E R I Z I N A N

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Muna.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaJah DPRD Kabupaten Muna.
5.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum termasuk distributor, sub distributor, penjual langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengendalian dan pengawasan peredaran atau penjuaJan minuman bera1kohol/beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dipindai dengan CamScanner 3 7 . Aparat Penegak H u k u m a d a l a h P e n y i d i k Pegawai Ncgcri S i p i l d a n S a t u a n Polisi Pamong Praja. 8 . P e n y i d i k adalah Penyidik Pegawai Negcri S i p i l .
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten M u n a . 1 0 . Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah S a t u a n Polisi Pamong Praja Kabupaten M u n a . 1 1 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten M u n a . 1 2 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha M i l i k Negara ( B U M N ) , atau Badan Usaha Milik Daerah ( B U M D ) , dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1 3 . M i n u m an Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2 HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan pengenceran minuman mengandung etanol. 1 4 . M i n u m an Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dcngan kadar etanol (C2H50H) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus). 1 5 . Minuman Beralkohol Golongan 8 adalah minuman beraJkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua p u l u h per seratus). 1 6 . Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima p u J u h lima perseratus). 1 7 . Minuman Beralkohol Produksi Tradisional adalah minuman dan/atau minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol, jamu atau sejenisnya melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi atau destilasi baik dikemas secara sederhana maupun berlabel. 1 8 . lzin Tempat Penjualan M i n u m a n Beralkohol adalah pemberian izin u n tu k melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 1 9 . Penjualan M i n u m an Beralkohol adalah kegiatan u sah a menjual m i n u m a n beralkohol u n t u k dikonsumsi. 20, Pengedaran adalah penyaluran m i n u m an beralkohol u n t u k diperdagangkan/ d i p c rj u a l b e l i k a n . 2 1 . Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan u n t u k mengendalikan, mengetahui, m e n i l a i dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan cbnpaimana mestinya. 2 2 . Pengawasan adalah kegiatan m c m a n t a u , melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran m i n u m a n beralkohol d i daerah sesuni peraturan perundang undangan.
23.Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Distributor adalah penyalur yang ditunjuk importir dan/atau produsen minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan/atau impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil. Dipindai dengan CamScanner / / - 4 2 4 . S u b Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut S u b Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil. 2 5 . Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah hotel, restoran, kafe, bar, klub malam, rumah bernyanyi, dan diskotik/dan tempat lain yang mendapat izin dari Pemerintah untuk langsung d i m i n u m di tempat.
26.Agen Penjual M i n u m an Beralkohol adalah pedagang m i n u m a n beralkohol yang ditunjuk oleh distributor dan/atau sub distributor u n t u k melakukan penjualan m i n u m a n beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran daJam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
27.Mabuk adalah kelakuan seseorang atau beberapa orang akibat mengkonsumsi minuman beralkohol bertindak tidak seperti biasanya/pada umumnya, sehingga kelakuan tersebut akan terlihat seperti jalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas (pelo/cadel), daya ingat dan kemampuan menilai sasuatu terganggau untuk sementara waktu, dan berdasarkan penilaian orang atau masyarakat bahwa orang mabuk tersebut dapat mengganggu jalannya pesta/acara yang sedang berlangsung. 2 8 . Mabuk-mabukan adaJah kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan lebih dari satu orang pada tempat tertentu yang mengakibatkan mabuk disertai dengan menyanyi, teriak-teriak atau sejenisnya sehingga lingkungan masyarakat setempat tidak nyaman, terganggu, dan/atau dapat mengganggu setiap orang yang lewat di tempat tersebut.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendaian dan pengawasan min uman beralkohol untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah i n i .
30.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tujuan, jenis Minuman Beralkohol, perizinan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan, larangan, penyidikan, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Pasal 3

Tujuan pengendalian Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum terhadap produsen, Distributor, Sub Distributor. Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, serta terhadap orang yang meminum Minuman Beralkohol;
b.membenikan payung hukum kepada aparat penegak Peraturan Daerah untuk mengakkan hukum dalam Peraturan Daerah ini;
c.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; dan d . menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan y a n g ditimbulkan olch pcminum Minuman Beralkohol. Dipindai dengan CamScanner , . · H A ! I I ENIS M I N U M A N B E R A L K O H O L ,

Pasal 4

M i n u m a n Ieralkohol y a n g menjadi p e n g e n d a l i a n d n n pengawannn, « d i k l a s i fi k a n i d a l a m golongan scbagai b e ri k u t : a . M i n u m a n Bcralkohol Golongan A ; b . M i n u m a n Bcralkohol Golongan B :

c.M i n u m a n Bcralkohol Golongan C; dan d . M i n u m a n Bcralkohol Produksi Tradisional.

Pasal 5

( I ) S c t i a p orang yang menjual M i n u m a n Beralkohol G o l o n g a n A , M i n u m a n Beralkohol Golongan B , Minuman Beralkohol Golongan C dan M i n u m a n B e r a l k o h o l Produksi Tradisional dalam d a e r a h , wajib m e m i l i k i i z i n d a n / a t a u t m p a t Penjualan M i n u m an Beralkohol.

(2)lzin Tempat Penjualan M i n u m a n Beralkohol Golongan A , M i n u m a n B e r a l k o h o l G o l o n g a n B , M i n u m a n Beralkohol Golongan C sebngaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) , hanya d i b e ri k a n kepada Distributor, S u b D i s t ri b u t o r , P e n j u a l L a n g u n g , dan Agen Penjualan M i n u m a n Beralkohol.
(3)Tempat, r u m a h bernyanyi d a n / a ta u karaoke kcluarga hanya h i b e ri k a n i z i n u n t u k menjual M i n u m a n Beralkohol Golongan A . ( · 1 ) J u m l a h dan jenis M i n u m a n Beralkohol Golongan A, M i n u m a n Beralkohol Golongan B, M i n u m a n Beralkohol Golongan C y a n g d a p a t d i j u a l oleh D i s t r i b u t o r , Penjual Langsung dan Agen Penjualan M i n u m a n Beralkohol d i t c t a p k a n dengan K e p u t u s a n Bupati.
(5)I zi n bagi M i n u m a n Beralkohol Produksi Tradisional sebagairana d i m a k s u d pada ayat ( l ) dbenkan kepada produsen atau yang m e m p r o d u k s i M i n u m a n Beralkohol Produks Tradisional.

Pasal 6

( 1 ) U n t u k mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l ) . pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada B u p a t i m e l a l u Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pi n t u . (2 P e m b e n a n z i n sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) h a n y a d i b e n k a n j i k a tempat Prenuln M i n u m a n Beralkohol berjarak a p a h n p drkat 1 0 0 (scratus) m e t e r u n t u k M i n u m a n B e r a l k o h o l Golongan ; b . p a h n g deka t 1 2 O (seratus d u a p u l u h ) m e t e r u n t u k M n u m n a n Beralkohol Golonpan , d n n c p a n g d r k n t 1 5 0 ( c r a t u s ima p u l u h ) meter u n t u k M i n u m a n Bcralkohol G o l o n g n n C

(3)Jarak sebagarnana dumnaksud pada a y a t () berlaku pada t e m p a t badah, tempat pendidikan/swkolah dan ru r a h sakt serta mendapat persetujuan dari tctangga tempat usaha pemohon. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( l ) , tim yang ditunjuk olch Bupati mengadakan peninjauan langsung kc tcmpat yang direncanakan u n t u k dijadikan penjualan M i n u m an Beralkohol.

(2)Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. PasaJ 8 ( 1 J Tempat PenjuaJan Minuman BeraJkohol wajib sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)J e n i s Minuman Beralkohol yang diizinkan beredar di daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

( i 1 Jzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama masa berlakunya belum dicabut dan/atau berakhir.
(3)lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diperoleh dilarang dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.
(4)lzin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. PasaJ 1 0 ( 1 ) Jzin dicabut Bupati karena:
1. a.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b.melanggar larangan dalam Peraturan Daerah ini;
2. c.berentangan dengan kepentingan umum; dan d.diangzap perlu untuk menjaga kepentingan umum.
(2)Tata cara pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati. (2 Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dibenikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah.
(3)Tim ·rbaaimana dimak s ud pada ayat ( l ) wajib memberikan laporan secara trrtulis kepada Bupati sccara berkala. Dipindai dengan CamScanner 7 Pasnl I 2 Tim sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasnl l a y a t ( l ) m e l a k u k a n p e n g e n d a l i a n d n n pengawasan terhadap p r o d u k s i , percdaran d a n p e n j u a l a n M i n u m a n cralkohol Golongan A, M i n u m a n Beralkohol Golongan B , M i n u m a n Beralkohol Golongan C dan M i n u m a n Beralkohol Produksi T r a d i s i o n a l u n t u k k e p e n t i n a n a t a u kebutuhan a d a t istiadat.
(2)Ketentuan scbagaimana d i m a k s u d pada ayat ( I ) d i a t u r lcbih l a n j u t dalam Peraturan Bupati. Pasal 1 3 ( 1 ) Sctiap orang dilarang mengkonsumsi M i n u m a n Bcralkohol atau mabuk- mabukan di j a l a n , d i kantor, sekolah, tempat u m u m dan/atau tempat terbuka.
(2)Setiap orang dilarang mengadakan pesta m i n u m a n beralkohol d a n / a t a u mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan m i n u m a n beralkohol, kecuali untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat. Pasal 1 4 ( 1 ) Terhadap penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C dalam daerah yang tidak memiliki izin, akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Terhadap penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional dalam daerah tanpa izin akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dikenakan proses hukurn berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah i n i .
(4)Satpol PP wajib melakukan penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) .
(5)Tata cara penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat ( 2 ) , dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan terhadap:
1. a.Distributor dan Sub Distributor;
2. b.Penjual Langsung, pengecer M i n u m a n Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C serta Penjual Langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan scjenisnya;
3. c.perizinan, pengedaran dan penjualan M i n u m a n Beralkohol Golongan B, Minuman Bcralkohol Golongan C dan kemasan; dan d . tempat/lokasi penyimpanan, pcngedaran dan penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan M i n u m a n Beralkohol Golongan C. Dipindai dengan CamScanner - 8
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara berkala, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan:
1. a.tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat;
2. b.aparat penegak h u k u m ; dan
3. c.lembaga swadaya masyarakat.
(4)Bupati d al a m melakukan pembinaan terhadap peredaran M i n u m a n Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk. Pasal 1 6 ( 1 ) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) d i l a k u k a n dengan upaya:
1. a.preventif; dan
2. b.kuratif.
(2)Pembinaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u ru f a, dilakukan melalui upaya:
1. a.menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian Minuman Beralkohol; dan
2. b.pengarahan dan bimbingan dampak negatif penggunaan Minuman Beralkohol.
3. a.pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat ( I ) , ayat ( 2 ) , ayat (3), ayat (5), Pasal 8 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) , Pasal 9 ayat ( 3 ) , dan Pasal 1 3 ayat ( 1 ) dan ayat (2);
4. b.setiap orang yang tidak termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Agen Penjualan Minuman Beralkohol, dilarang menjual M i n u m an Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C;
5. c.setiap orang yang tidak memproduksi Minuman Beralkohol Produksi Tradisional dilarang menjual Minuman Beralkohol Produksi Tradisional; d . setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol terhadap anak di bawah umur 1 8 (delapan belas) tahun dan ibu hamil;
6. e.setiap orang dilarang membeli Minuman Beralkohol Golongan A, M i n u m a n Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C, dan M i n u m a n Beralkohol Produksi Tradisional untuk dikonsumsi di tempat atau lokasi sebagai berikut: 1 . warung/kios minuman, gelanggang olahraga, ge1anggang remaja, pasar, swalayan atau sejenisnya, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, lokasi pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; 2 . t c m p a t tertentu lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dipindai dengan CamScanner - 9
(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.rnelakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan perneriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenaJ diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h . mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
8. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS dan Satpol PP tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(4)PPNS dan Satpol PP membuat berita acara setiap tindakan tentang:
1. a.pemeriksaan tersangka;
2. b.pemasukan rumah;
3. c.penyitaan benda;
4. d.pemeriksaan surat;
5. e.pemeriksaan saksi;
6. f.pemeriksaaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Palisi Negara Republik Indonesia.
(5)Penyidik sebagaimana diamksud pada ayat ( l } memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dipindai dengan CamScanner - 1 0 8/\B VIII KETENTUAN S A N K S I Bagi an Kesa tu Sanksi Administrasi Pasal 1 9 ( 1 ) Sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.teguran lisan:
2. b.teguran tertulis:
3. c.pencabutan dan/atau pemberhentian izin sementara; d . pencabutan dan/atau pemberhentian izin permanen.
(2)Tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN Pasal 1 8 ( 1 } Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS dan Satpo1 PP diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah i n i .

Pasal 20

( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 1 7 , diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima p u l u h juta rupiah).

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Pasal 2 1 Peraturan daerah ini mulai berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. 2 0 2 1 Ditetapkan di R, a • pada tanggal '2s Trebon P A R A F K O O R D I N A S I ii/s~TA cRJA FTC! CKDA KA. MUNA . A.S.SIEN 3GIA~~ruM PENGELOLA er DP@0 Diundangkan di Raha pada tanggal 2 [bar 2 0 2 1 PIh. SEKRETARIS DAERAH, ALIB LEMBAR, AERAH KABUPATEN M U N A TAHUN 2 0 2 1 NOMOR. Dipindai dengan CamScanner - 1 PENJELASAN ATAS E R A T U R A N D A E R A H KABUPATEN M U N A NOMO 3 T A H U N 2 0 2 1 TENTANG PE'GENDALIAN DAN PENGAWASAN M I N U M A N BERALKOHOL I . UMUM Keheradaan m i n u m a n beralkohol atau beralkohol dapat mengancam jiwa mn a n u s ia baik secara lansung m a u p u n tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, neara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung h u k u m tentan; praturan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beraloho]. Peraturan Dacrah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan men@nai pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten M u n a . Dengan adana Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan m in u m an beralkohol di Kabupaten M u n a dapat dikendalikan sehingga dapat mengurangi dampak yang d i ti m b u l kan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun clompok masyarakat lainnya. Pengendalian minuman beralkohol dicrbangkan atas dasar kepentingan dan kehidupan bersama yaitu kcpentingan dan kebutuhan masyarakat akan h i d u p sejahtera lahir dan batin, tcmpat tinggal dan lingungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak ncgatif m i n u m an beralkohol atau beralkohol. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

I P E R I Z I N A N

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

PENYIDIKAN Pasal 1 8 ( 1 } Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS dan Satpo1 PP diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah i n i .

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

I P E R I Z I N A N

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

PENYIDIKAN Pasal 1 8 ( 1 } Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS dan Satpo1 PP diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah i n i .

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020