DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Nomor: 08
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 2020, No.107 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4916);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 2020, No.107
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2020, No.107
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 2020, No.107
10.Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
12.Sistem Informasi Perdagangan yang selanjutnya disebut SIPERDAG adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
13.Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disebut siCANTIK adalah aplikasi berbasis online untuk menyerdehanakan proses perizinan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
15.Tim Teknis adalah tim yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
18.Kepala adalah Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2020, No.107
19.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
21.Unit Kerja adalah unit yang melakukan evaluasi pemenuhan komitmen.
22.Unit Teknis adalah unit yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi:

a.Pelaku Usaha;
b.Pemerintah Pusat; dan
c.Pemerintah Daerah, dalam rangka pengurusan dan penyelesaian Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis, KBLI, pemohon Perizinan Berusaha, dan kriteria usaha; 2020, No.107
b.penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Kementerian Perdagangan;
c.penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.pembinaan;
e.Sistem OSS dan SIPERDAG; dan
f.ketentuan peralihan.

BAB III

JENIS, KBLI, PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA, DAN KRITERIA USAHA

Pasal 4

(1)Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan meliputi:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan harus memiliki Izin Usaha.
(3)Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.
(4)Izin Usaha di bidang perdagangan dipetakan berdasarkan kode KBLI.
(5)Jenis Perizinan, nomenklatur Perizinan, dan KBLI Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2020, No.107

Pasal 5

(1)Pemohon Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan;
2. b.Pelaku Usaha non-perseorangan; dan
3. c.kantor perwakilan.
(2)Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. h.koperasi;
9. i.persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
10. j.persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
11. k.persekutuan perdata.

Pasal 6

(1)Izin Usaha di bidang perdagangan dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil perseorangan adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil.
(2)Kriteria usaha dan ketentuan mengenai Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. 2020, No.107

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Perdagangan meliputi:

a.Pendaftaran;
b.penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
c.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
d.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
e.pengawasan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
(4)Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
(5)Dalam hal kegiatan usaha hanya memerlukan Izin Usaha maka Izin Usaha sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional. 2020, No.107

Pasal 9

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal kegiatan komersial atau operasional memerlukan prasarana, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Perizinan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 2020, No.107 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4916);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 2020, No.107
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2020, No.107
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 2020, No.107
10.Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
12.Sistem Informasi Perdagangan yang selanjutnya disebut SIPERDAG adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
13.Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disebut siCANTIK adalah aplikasi berbasis online untuk menyerdehanakan proses perizinan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
15.Tim Teknis adalah tim yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
18.Kepala adalah Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2020, No.107
19.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
21.Unit Kerja adalah unit yang melakukan evaluasi pemenuhan komitmen.
22.Unit Teknis adalah unit yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi:

a.Pelaku Usaha;
b.Pemerintah Pusat; dan
c.Pemerintah Daerah, dalam rangka pengurusan dan penyelesaian Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis, KBLI, pemohon Perizinan Berusaha, dan kriteria usaha; 2020, No.107
b.penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Kementerian Perdagangan;
c.penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.pembinaan;
e.Sistem OSS dan SIPERDAG; dan
f.ketentuan peralihan.

BAB III

JENIS, KBLI, PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA, DAN KRITERIA USAHA

Pasal 4

(1)Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan meliputi:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan harus memiliki Izin Usaha.
(3)Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.
(4)Izin Usaha di bidang perdagangan dipetakan berdasarkan kode KBLI.
(5)Jenis Perizinan, nomenklatur Perizinan, dan KBLI Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2020, No.107

Pasal 5

(1)Pemohon Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan;
2. b.Pelaku Usaha non-perseorangan; dan
3. c.kantor perwakilan.
(2)Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. h.koperasi;
9. i.persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
10. j.persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
11. k.persekutuan perdata.

Pasal 6

(1)Izin Usaha di bidang perdagangan dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil perseorangan adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil.
(2)Kriteria usaha dan ketentuan mengenai Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. 2020, No.107

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Perdagangan meliputi:

a.Pendaftaran;
b.penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
c.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
d.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
e.pengawasan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
(4)Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
(5)Dalam hal kegiatan usaha hanya memerlukan Izin Usaha maka Izin Usaha sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional. 2020, No.107

Pasal 9

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal kegiatan komersial atau operasional memerlukan prasarana, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Perizinan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2021