DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Kedudukan dan Susunan Organisasi, Bab III: Tugas dan Fungsi, Bab IV: Kelompok Jabatan, Bab V: UPTD, Bab VI: Kepegawaian dan Eselon, Bab VI: Tata Kerja dan Laporan, Bab VIII: Pendanaan, Bab IX: Ketentuan Peralihan, Bab X: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah daerah dapat membentuk perangkat daerah dengan nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
8.Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
13.Jabatan Administrasi sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
16.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dalam jabatan administrasi.
19.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas dalam jabatan administrasi.
21.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana dalam jabatan administrasi.
23.Pejabat Penilai Kerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
24.Tim Kerja adalah sekelompok Pejabat Fungsional atau Pelaksana dan atau keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan kerja yang sama.
25.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26.Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada BKAD.

BAB II

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)BKAD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
(2)BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi BKAD terdiri atas:
1. a.kepala badan;
2. b.sekretariat membawahkan :
  1. 1.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.bidang perencanaan anggaran daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I; dan
  2. 2.Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II.
4. d.bidang perbendaharaan daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Perbendaharaan Daerah I;dan
  2. 2.Subbidang Perbendaharaan Daerah II.
5. e.bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah I; dan
  2. 2.Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah II.
6. f.bidang pengelolaan barang milik daerah, membawahkan :
  1. 1.Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah I; dan
  2. 2.Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah II.
7. g.kelompok jabatan fungsional; dan
8. h.UPTD.
(2)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(4)Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. d.pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. e.pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan system pengeluaran kas Daerah;
6. f.penetapan Surat Penyediaan Dana;
7. g.penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
9. i.penyajian informasi keuangan Daerah;
10. j.pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang/aset milik Daerah;
11. k.pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
12. l.perencana anggaran penanganan urusan Pemerintah Daerah;
13. m.perencana kebutuhan barang milik Daerah;
14. n.penyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik Daerah;
15. o.perencanaan perumusan dan penganggaran Barang Daerah;
16. p.pelaksanaan Bimbingan Teknis mengklasifikasi, inventarisasi dan pengendalian Aset Daerah;
17. q.pembuatan Standarisasi Barang / Jasa Daerah;
18. r.pelaksanaan Bimbingan Teknis Barang / Jasa Daerah;
19. s.pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah;
20. t.penyusunan kebijakan hukum dan prosedur pengelolaan barang Daerah;
21. u.pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
22. v.penyiapan bahan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. w.pelaksanaan kebijakan pengelolaan investasi dan barang milik Daerah;
24. x.pelaksanaan pembinaan dan monitoring di Bidang Perencanaan Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset Daerah;
25. y.penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah;
26. z.penetapan Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana; aa. penetapan standar barang dan jasa; bb. pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; cc. peningkatan sumber daya manusia di lingkungan BKAD; dd. pengamanan terhadap barang milik daerah di lingkungan BKAD; ee. pembuatan Neraca di lingkungan BKAD; dan ff. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Subbagian, Subbidang dan Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Sekretaris Badan mempunyai tugas mengoordinasikan, perencanaan, pembinaan, perlengkapan, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif pada Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kegiatan, perencanaan dan program kerja Badan;
2. b.pengoordinasian, pelaporan Badan;
3. c.pelayanan administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan;
4. d.pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian;
5. e.pengelolaan surat menyurat;
6. f.penyediaan dan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, humas, organisasi dan tata laksana serta protokoler;
7. g.pelaksanaan/pengelolaan tata usaha keuangan;
8. h.pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
9. i.pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
10. j.pembinaan administrasi dan aparatur;
11. k.pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
12. l.peningkatan sumber daya manusia di lingkungan BKAD; m.pengamanan terhadap Barang Milik Daerah di lingkungan BKAD;
13. n.pembuatan Neraca di lingkungan Badan; dan
14. o.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Badan, dibantu oleh 2 (dua) Subbagian sebagai berikut :
1. a.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

(1)Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan Bendaharawan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
1. a.merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset sesuai dengan rencana kerja BKAD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis BKAD;
2. b.membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
3. c.Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyelenggaraan pembukuan anggaran serta pengarsipan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan di lingkungan BKAD sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga tercipta tertib administrasi keuangan;
5. e.melaksanakan verifikasi pencairan dana, baik langsung maupun ganti uang sesuai peraturan, pedoman dan prosedur yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. f.melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib administrasi keuangan di lingkungan BKAD;
7. g.melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
8. h.melaksanakan penyusunan konsep laporan keuangan BKAD sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. i.melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/daerah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
10. j.melaksanakan administrasi, penatausahaan barang, pengelolaan barang, perlengkapan dan aset di lingkungan BKAD sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi;
11. k.mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
12. l.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, perpustakaan dan organisasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
1. a.merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BKAD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. b.membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas–tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
3. c.melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkungan BKAD sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan;
4. d.melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan BKAD sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku dan terfasilitasi kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang bekerja di lingkungan BKAD;
5. e.melaksanakan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan Badan, kearsipan, mengelola perpustakaan dan keprotokoleraan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik;
6. f.melaksanakan penyusunan konsep dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga didapatkan data dan informasi tentang jabatan, beban kerja dan kelas jabatan yang baik, sesuai bobot dan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan serta publikasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Pasal 8

(1)Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, perencanaan, penyiapan, identifikasi, koordinasi, pembinaan, pengembangan, pengendalian, urusan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan Anggaran dan pengembangan sistem keuangan daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan;
2. b.koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja Anggaran Perubagan/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat;
3. c.penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. d.penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. e.mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
6. f.mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
7. g.mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
8. h.penyediaan anggaran kas; dan
9. i.penyiapan bahan-bahan dalam rangka penetapan Surat Penyediaan Dana.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, dibantu oleh 2 (dua) subbidang sebagai berikut :
1. a.Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I; dan
2. b.Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II.

Pasal 9

(1)Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun Anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
2. b.menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
3. c.mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
4. d.menyusun anggaran belanja daerah;
5. e.menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
6. f.mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
7. g.melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan penyusunaa dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
9. i.melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan- bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. j.melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. k.melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. l.melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
13. m.melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
14. n.melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
15. o.membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi asisten.

Pasal 10

(1)Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun Anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
2. b.menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
3. c.mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
4. d.menyusun anggaran belanja daerah;
5. e.menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
6. f.mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
7. g.melaksanakan proses penerbitan Surat Penyediaan Dana setelah anggaran kas ditetapkan;
8. h.melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. i.melaksanakan penyusunaa dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daera;
10. j.melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. k.melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. l.melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
14. n.melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
15. o.melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapata Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
16. p.membina Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi asisten.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024