DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Pemılıhan kepala Desa dalam kondısı bencana non alam covıd-19

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
b.bahwa untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, penegakan protokol kesehatan dilakukan guna mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaranjpenularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 2 Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin. 3
4.Camat adalah pernimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang rnerniliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan rnengurus urusan pernerintahan. kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal-usul danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6.Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan kepentingan rnasyarakat seternpat dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pernerintah Desa yang rnernpunyai wewenang. tugas dan kewajiban untuk rnenyelenggarakan rurnah tangga Desanya dan rnelaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pernerintahan Daerah dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lernbaga yang rnelaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis.
10.Musyawarah Desa adalah rnusyawarah antara BPD. Pernerintah Desa, dan unsur rnasyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pernilihan Kepala Desa antar waktu dan rnenyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pernerintahan Desa. 4
13.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adiJ.
14.Perangkat Desa adalah unsur stafyang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
21.Pejabat Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa adalah yang seorang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat diusulkan Camat diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban 5 Kepala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan/atau sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Hak Memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30.Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang didukungnya yang dibentuk oleh Sakal Calon/Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan. 6
31.Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
32.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
33.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
34.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
35.Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
36.Tunadaksa adalah istilah yang digunakan untuk kondisi ketidakmampuan anggota tubuh dalam melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal.
37.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
38.Hari adalah hari keIja.
39.Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi adalah surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah memgikuti tes psikologi.
40.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2.
41.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-pejabat instansi Vertikal di Kabupaten serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan 7 memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin;
42.Forum Koordinasi Pimpinan di Kecarnatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcarn adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Carnat;
43.Satuan Tugas Penanganan Couid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Couid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
44.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 dilaksanakan pada hari yang sarna.
(2)Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh Pemilih yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah serm ditambah 3 ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam hal Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 8
1. a.unsur Forkopimda;
2. b.Satgas Couid-19 Kabupaten;
3. c.Sekretarls Daerah dan kepala Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
4. d.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi bencana nonalam Couid-19, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang terdiri dari:
1. a.unsur Forkopimcam;
2. b.satgas Couid-19 Kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(4)Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan elaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada 9 menyelenggarakan, semua tahapan panlua pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Couid-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Panitia Pemilihan bertugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasl dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan;
b.membuat tata tertib pemilihan;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.membuat dan menetapkan jumlah tempat pemungutan suara; I. melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 10 biaya untuk
2. 5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
(3)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Couid-19 dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
(4)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
1. a.pengadaan surat suara;
2. b.pengadaan kotak suara dan bilik suara;
3. c.honorarium panitia;
4. d.pengamanan;
5. e.perjalanan dinas panitia;
6. f.pengadaan Alat Prtotokol Kesehatan ;
7. g.Kelengkapan peralatan lainnya; dan
8. h.biaya pelantikan.
(5)Pemerintah Desa dapat menganggarkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5)diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 28 diu bah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; II
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumurnkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  1. 1.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; J. sehat jasmani dan rohani;
9. k.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  1. 1.terbukti tidak menggunakan narkoba;
10. m.bersedia mengundurkan diri jika terbukti terlibat Narkoba;
11. n.membuat Visi dan Misi secara tertulis;
12. o.mentaati tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
13. p.tidak memberikan danl atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan;
14. q.bersedia berdomisili di Desa setempat terhitung sejak melakukan pendaftaran bagi pendaftar dari luar Desa dan jika terpilih bersedia berdomisili di Desa setempat; dan
15. r.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 12
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi:
1. a.surat permohonan ditulis diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. b.surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi;
3. c.surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
4. d.surat pemyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
5. e.fotokopi ijazah formal yang dimiliki dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi/pejabat yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
6. f.surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
7. g.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
8. h.surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Lembaga resmi Pemerintah;
9. i.surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; J. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
10. k.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 13 hukum yang tetap;
  1. 1.surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menerangkan bahwa telah menjalani Skrining dan Tes Wawasan Kebangsaan;
11. m.daftar riwayat hidup;
12. n.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK)yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
13. o.photo berwarna terbaru ukuran 4R sebanyak 1 (satu) lembar dan filef softcopy (CDf flash disk);
14. p.surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
15. q.surat pernyataan tidak akan memberikan danfatau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
16. r.surat pernyataan terbukti terlibat bersedia mengundurkan diri jika Narkotika dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
17. s.surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
18. t.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab yang dibuat diatas kertas bermaterai;
19. u.surat pernyataan bersedia dan sanggup berdomisili di Desa setempat jika terpilih terhitung sejak dilantik Bagi pendaftar dari luar Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
20. v.melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
21. w.surat keterangan dari Inspektorat yang menerangkan tuntas temuan atau tidak ada temuan bagi Kepala Desa, Anggota BPD dan calon yang pernah menjabat 14 Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
(3)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harns memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harns melampirkan surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
(4)Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harns memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harns melampirkan:
1. a.surat izin cuti besar tertulis dari Bupati; dan
2. b.surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menerangkan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Aggaran dan/atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa.
(5)Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harns memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harns melampirkan surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
(6)Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harns memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harns melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD dan/atau Keputusan Bupati tentang Pemberhentian anggota BPD atau surat keterangan dalam proses penetapan pemberhentian.
(7)Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negar/Badan Usaha Milik Daerah, Karyawan Swasta, Pengurus Koperasi/ Badan Usaha Milik Desa/Usaha Ekonomi Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa melampirkan surat izin tertulis dari Kepala/Pimpinan/Ketua tempat yang bersangkutan 15 bekeIja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Perundangan.

7.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasa! 28A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28A

(1)Panitia Pemilihan mengumumkan di papan pengumuman tentang pembukaan pendaftaran pemilihan Kepala Desa.
(2)Bakal calon Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri wajib mengikuti tes Psikologi untuk mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi.
(3)Pelaksanaan tes Psikologi sebagaimana dimaksud ayat
(2)difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan dapat melaksanakan seleksi tambahan.
(2)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. a.pengalaman bekeIja di Lembaga Pemerintah;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.usia; dan
4. d.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(3)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati bersamaan dengan Penetapan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
(4)Jadwal pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tahapan 16 pemilihan Kepala Desa.
(5)Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat final dan mengikat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAByaitu BAB IVAsehingga berbunyi sebagai berikut: BABIVA PEMILIHANKEPALADESA DALAMKONDISIBENCANA NONALAMCOVID-19
10.Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 57A, Pasal 57B, Pasal 57C, Pasal 57D, Pasal 57E, Pasal 57F dan Pasal 570 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

(I) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3. (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjagajarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air 17 mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  1. 1.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jagajarak;
9. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/ atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satgas Covid-19 Desa; dan
10. k.protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 57B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 28

Pasal 28A

Pasal 33

Pasal 57A

Pasal 57B

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 28

Pasal 28A

Pasal 33

Pasal 57A

Pasal 57B

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019