DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum diuraikan definisi Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait derngan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPK adalah rumusan pokokpokok kebijakan pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Diatur mengenai azaz, tujuan, sasaran dan fungsi, kedudukan dan jangka waktu RIPPK, objek dan daya tarik wisata, arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan, pengembangan usaha pariwisata, hak dan kewajiban, pengembangan sarana dan prasarana wisata, pengembangan sumber daya manusia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah, pelaksanaan dan pengendalian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar, perlu dilakukan pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2015-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Page 2 of 19
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Page 3 of 19
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disrdiakan oleh masyarakat, pengusaha,Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait derngan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha;
9.Kawasan pengembangan pariwisata daerah adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata.
10.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Page 4 of 19
12.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPK adalah rumusan pokok- pokok kebijakan pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
15.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16.Daya Tarik Wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung, untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPPK sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dan Pembangunan Daerah yang berazaskan pada :

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Kabupaten secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri; Page 5 of 19
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Tujuan RIPPK adalah untuk :

a.memberikan arahan kebijakan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
b.memberikan gambaran secara komprehensif mengenai seluruh potensi, eksistensi, peluang pengembangan dan permasalahan pariwisata;
c.memberikan arahan tentang aturan-aturan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
d.menjadi media bagi keterpaduan lintas sektoral guna melancarkan pelaksanaan pengembangan pariwisata;
e.membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang akan berkorelasi positif dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
f.memberikan arah kebijakan bagi sektor pariwisata terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka otonomi daerah. Page 6 of 19

Pasal 4

Sasaran RIPPK adalah:

a.tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan;
b.teridentifikasinya kawasan wisata unggulan; dan
c.tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan disetiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 5

RIPPK berfungsi :

a.sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
b.sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
c.sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
d.sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPPK

Pasal 6

Kedudukan RIPPK adalah :

a.sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan; Page 7 of 19
b.sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata dan Rencana Teknik Obyek Wisata.

Pasal 7

RIPPK dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV

ODTW

Pasal 8

Objek wisata, meliputi :

a.wisata alam;
b.wisata sejarah dan budaya;
c.wisata taman rekreasi atau pemandian;
d.wisata pendidikan;
e.sentra industri kerajinan dan perdagangan;
f.wisata religi;
g.wisata kuliner;
h.wisata olah raga; dan
i.wisata agro.

Pasal 9

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan baru sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Pembangunan Kepariwisataan diarahkan pada:

a.pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; Page 8 of 19
b.pengembangan agro wisata yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan;
c.pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, system social serta kehisupan masyarakat;
d.pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil; dan
e.pengembangan program pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata provinsi;

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…