DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2025, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negera serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawa, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, ruang lingkup, dan jangka waktu perencanaan, prinsip, visi, misi, tujuan dan sasaran, pembangunan destinasi pariwisata, KSPK dan KPPK, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan kelembagaan kepariwisataan, pelaksanaan dan pengendalian, pembiayaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Musi RawasTahun 2020-2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821): PARAF kC1 ASI 1 PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM Ae PARAF KOORDInASI Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9): Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 16) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7). 3. 4. 5. 6. 7. 8. PARAF KOORDINASI KABAG BURU | ks . — -— Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2025, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah revisi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2025,
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. | PARAF KOORDrasI — MH Pam». PARAF KOORDINASI vena “3 YA
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 12.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
14.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. | PARAF KOCRDINASI PARAF KOORDINASI ag ! mere ean maa - & G W | PARAF KOORDINASI 9ae 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatulingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. PARAF KOORDINASI KABAG HURUS p As 22. 23.

(1)
(2)Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan kabupaten tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB. Kedudukan RIPPARKAB:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku,
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja PD yang mengurus bidang kepariwisataan, dan PARAF KOORDINASI & " 4 1G ma | Ines | PARAF KOORDINASI — ! |
c.sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya dan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

(1)RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
1. a.Gestinasi pariwisata,
2. b.industri pariwisata, Cc. pemasaran pariwisata, dan
3. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.prinsip,
2. b.visi:
3. c.misi:
4. d.tujuan,
5. e.sasaran,
6. f.kebijakan, dan
7. g.strategi. PARAF KOORDINASI KABAG 2 Ns BAB II! PRINSIP, VISI, MISI

Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.pembangunan kepariwisataan berkelanjutan,
b.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, beridentitas lokal, dan berwawasan global, dan
c.pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, antar pemangku kepentingan, serta dengan wilayah yang lebih luas.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah Kabupaten sebagai Destinasi Ekowisata Dunia Berbasis Budaya dan Agro.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

a.membangun destinasi pariwisata berbasis konservasi dengan memadukan keunggulan keanekaragaman hayati dan bentang alam, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai identitas pariwisata Daerah, PARAF KOORDINASI 4-KABAG HUKUN /smua | | PARAF KOORDINASI | (
b.membangun industri pariwisata berdaya saing yang mampu mendorong pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah Daerah,
c.membangun pemasaran pariwisata yang efektif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menarik kunjungan wisatawan yang berkualitas, dan
d.membangun kelembagaan kepariwisataan terpadu yang andal dalam mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

a.mewujudkan keterpaduan pembangunan daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman geologi, dan keragaman budaya yang dapat mendorong perkembangan daya tarik wisata lain dengan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam pembangunan dan pengelolaaannya,
b.mewujudkan pembangunan aksesibilitas terpadu yang menghubungkan Daerah dengan pintu-pintu masuk di Sumatera Selatan, daerah sumber pasar wisatawan, dan destinasi pariwisata unggulan Indonesia, serta menjangkau seluruh daya tarik wisata yang ada di Daerah, H — PARAF KOORDINASIPARAF KOORDINASI — — 1. | PARAF KOORDINASI —-4 mewujudkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata berwawasan lingkungan, bercirikan budaya khas yang tumbuh di Kabupaten dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, serta berstandar c. nasional dan internasional, . mewujudkan masyarakat Sadar Wisata yangd. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing, mewujudkan iklim yang kondusif untuk mendorong percepatan pembangunan investasi pariwisata skala nasional dan internasional, mewujudkan industri pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan untuk membangun kredibilitas yang tinggi melalui penerapan nilai-nilai budaya, prinsip- prinsip pariwisata berkelanjutan, serta berstandar nasional dan internasional, mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri e. £ & secara nasional dan internasional, . mewujudkan pemasaran pariwisata yang tepath. sasaran dan bertanggung jawab dalam memperkuat dan mengembangkan segmen pasar wisatawan berkualitas, mewujudkan pemasaran pariwisata yang kreatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pembangunan keterpaduan pemasaran pariwisata antarpelaku usaha pariwisata di Daerah, dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan destinasi pariwisata lain di Indonesia, PARAF KOORDINASI I KABAG HUKUN IK:

(1)mewujudkan harmonisasi organisasi pariwisata dan pendukungnya, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam membangun percepatan pertumbuhan pariwisata Daerah, mewujudkan tata kelola pariwisata yang mampu mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara luas dan berkelanjutan, dan mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, membangun sumber daya manusia berkompetensi internasional pada usaha pariwisata, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan Daerah. i k L

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah:

a.peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
b.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara,
c.peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara,
d.peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara, dan PARAF KOORDINAS Z KABAG HUKUN js | PARAF KOORDINASI - —
e.peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.

(2)Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

a.pembangunan perwilayahan pariwisata yang memadukan keunggulan daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya sebagai produk pariwisata unggulan Daerah,
b.pengembangan produk pariwisata tematik dengan memadukan keunggulan ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, dan keragaman budaya untuk mendorong perkembangan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di seluruh wilayah, didukung prasarana dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional:
c.perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya bernilai penting yang menjadi daya tarik wisata melalui penerapan prinrip-prinsip ekowisata dan regulasi konservasi,
d.peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Daerah dengan bandar udara, stasiun kereta api, dan pintu-pintu tol terdekat, PARAF KOORDINASI | PARA KOCRDMASI 1 BASE ML peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Daerah dengan destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi, peningkatan aksesibilitas darat dan sungai yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata dan daya tarik wisata, pembangunan prasarana umum yang ramah lingkungan dan berstandar nasional, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata unggulan Daerah, £ & . pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas umumh. yang ramah lingkungan, berstandar nasional dan internasional, bercirikan keragaman budaya di Daerah, pengembangan sistem dan fasilitas mitigasi bencana pada daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum, peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pariwisata yang berwawasan lingkungan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, 1 . pengembangan pembinaan kepada masyarakat untukk. menyiapkan masyarakat yang kreatif dan mandiri sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berdaya saing: pengembangan regulasi investasi yang mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas pariwisata, serta sarana dan prasarana umum pendukung berstandar nasional dan internasional, dan L . pengembangan promosi investasi terpadu denganm. sektor kebudayaan, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan infrastruktur. PARAF KOORDINASI KABAG HUKUI 1 Ak": , EN aa | PARA KOCRpinasI | I

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…