DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sarnpai dengan Tahun 2026. Diatur mengengai ketentuan umum, materi muatan dan fungsi RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Mengingat PARAF KOORDINASI

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); PARAF KOORDINAS! KABAGIIUKUM PARAF KOORDINASI
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5 . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). PARAF KOORDINASI Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA MENENGAH DAERAH PARAF KOORDll'<A~I l 1' ) I PEMBANGUNAN JANGKA TAHUN 2021-2026.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5 . Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalarn aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengarnbilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sarnpai dengan Tahun 2026. PARAF KOORDINASI
7.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 8 . Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 2

(1)RPJMD diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.efektif;
5. e.akuntabel;
6. f.partisipatif;
7. g.terukur; h.berkeadilan;dan
8. i.berwawasan lingkungan.
(2)RPJMD bertujuan untuk :
1. a.menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah;
2. b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
3. c.menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun, Renstra SKPD, Renja SKPD dan rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian daerah.
(3)RPJMD merupakan penjabaran periode IV (Empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. PARAF KOORDINASI KABAO lltJKUM I PARAF KOORDINASI I I a. b . c. d . e. f. g. h. i.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, meliputi : a . pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
1. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
2. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. PAruu
3. w.o

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, .QS ,1_jv, lvi cl2~, BUPATI MUSI RAWAS, dto RATNA MACHMUD Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal ,1._~ AJv~k,~ ~CAI PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dto EDI SISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ... NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (7-89/2021) 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…