D lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 5 Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas Utara. 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentinaan masvarak»r ~ptp1"Ylrv.:d- rl,..,l,..,~ ~:- •.--- n __ \ I I I
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
2.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 berkedudukan 'sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pe erintahan Desa, antara lain:
a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
Bagian Kedua Wewenang Pasal 3 BP mempunyai wewenang :
a.membentuk panitia pemilihan kepala Desa; dan
b.menyusun tata tertib BPD.
I t I I HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasa14 PD mempunyai hak sebagai berikut:
a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul darr/ atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapat tunjangan dari APBDesa;
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. Bagian Kedua Kewajiban Pasa15 A ggota BPD wajib:
a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi , masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/ atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Pasa16
(1)aporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD alam 1 (satu) Tahun anggaran.
(2)aporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan istematika :
dasar hukum; \ ,
c.penutup.
( ) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan Zatau lisan. (4 Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disainpaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.