DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat kedudukan dan wewenang BPD; Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD; Susunan, pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja; keanggotaan BPD Akibat pembentukan dan perubahan status desa; tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; hubungan kerjasama dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan; pelaporan administrasi keuangan; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sum at era Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, .>.,;. , Tambahan Lembaran NpCT!OIr<::> PA",,"hl~l~ T_...l _ I. I I 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PE WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATIMUSlRAWASUTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan P RATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG B DAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 4 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 5 Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas Utara. 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentinaan masvarak»r ~ptp1"Ylrv.:d- rl,..,l,..,~ ~:- •.--- n __ \ I I I
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
2.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
a.membentuk panitia pemilihan kepala Desa; dan
b.menyusun tata tertib BPD. I t I I HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul darr/ atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapat tunjangan dari APBDesa; mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi , masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/ atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. Pasa16

(1)aporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD alam 1 (satu) Tahun anggaran.
(2)aporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan istematika : dasar hukum; \ ,
1. c.penutup. ( ) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan Zatau lisan. (4 Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disainpaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 7

(1 Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2)Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang; melanggar sumpab./janji jabatan;
1. e.merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. f.merangkap sebagai pegawai negeri sipil atau tenaga honorer Ipegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah I Pemerintah Daerah; g merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; h sebagai pe1aksana proyek Desa;
  1. 1.menjadi pengurus partai politik; dan J. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang. PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RWatau RT.

Pasal 10

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 11

(1 Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. (2 Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 12

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan , , memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejuju r-jujumy a, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuri 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Des a, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 22

etentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengisian Anggota BPD s bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 diatur engan Peraturan Bupati.

Pasal 23

( ) Pengucapan sumpahjjanji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam pengucapan sumpahjjanji sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), anggota BPDyang beragama : Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah"; Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya"; (5 Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan (6 Hindu, diawali dengan frasa "OmAtah Paramawisesa". (7 Setelah pengucapan sumpahjjanji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpahj janji.
(1)Anggota BPD berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; r- 3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 13

1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ( ) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. ( ) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 14

1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. ) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD. ) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lamb at 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 15

) Dalam hal rnekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. ) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. (3 Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 16

(1)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tuiuhl hFlri ~pi~ 1< rl;t-P -e- ~ •.•..• ~~~·~ t, ~ ~~, , ,

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…