DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 nomor 17); 3 Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai 4 wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten MusiRawas Utara.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang 5 merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Wilayah Pemilihan adalah wilayah yang memiliki wakil pada keanggotaan BPD berdasarkan hasil musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara.
2.Pasal 8 huruf f dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggota BPD dilarang :

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ataujasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan Perangkat Desa;
f.dihapus;
g.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan 6 Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
h.sebagai pelaksana proyek Desa;
i.menjadi pengurus partai politik; dan
j.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
1. 3.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung dan mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 27 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

A 7

(1)Dalam hal Anggota BPD berhenti dan di wilayah pemilihan yang bersangkutan tidak memiliki calon anggota BPD nomor urut berikutnya, maka pengisian Anggota BPD antarwaktu tetap dilakukan dengan cara Musyawarah Desa.
(2)Proses musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memilih pengganti anggota BPD yang diberhentikan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 18 Februari 2022 BUPATI MUSI RAWAS UTARA, DTO DEVI SUHARTONI Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal18 Februari 2022 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, DTO SUHARTO PATIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (9-29/2022)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…