DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda/ganun,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Oanun Kabupaten Nagan Raya tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Rava, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten aceh Narat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Rava dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179),
3.Undang- Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6057). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA 9. dan BUPATI NAGAN RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN | MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN OANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Oanun Kabupaten Nagan Raya ini yang dimaksud dengan: 10. 11. 12. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya: Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disingkat Pimpinan DPRK adalah Pejabat Kabupaten yang menjabat Ketua dan Wakil Ketua DPRK Nagan Raya sesuai Peraturan Perundang-undangan, 2. 3. 4. 5. . Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disingkat anggota DPRK adalah Pejabat Kabupaten yang memegang jabatan anggota DPRK Nagan Raya sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK, Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas, Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil! Ketua dan Anggota DPRK, Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua, sekretaris, anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan anggaran, Badan legislasi dan dibentuk oleh rapat Paripurna, . Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus, . Tunjangan Komunikasi intensif, selanjudnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota DPRK: . Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK setiap melakukan Reses, . Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian Dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan Dinas jabatan, dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRK serta tunjangan transportasi bagi anggota DPRK,

17.Uang Jasa 6. 7. 8. 9. 13 14 15 16
17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat,
18.Dana operasional Pimpinan DPRK, selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari- hari:
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang ditetapkan dengan ganun.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas, Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan beras, Uang Paket: Tunjangan Jabatan, Tunjangan alat kelengkapan, Tunjangan alat kelengkapan lain, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses.“pn Pe AN YP

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBK.
(2)Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan hurufI di bebankan kepada Pimpinan dan anggota DPRK Yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Uang representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 806 (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang representasi anggota DPRK sebesar 7545 (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRK sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan anggota DPRK Berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 Yo (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjanagan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1458 (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(1)
(2)
(1)
(3)

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a.Untuk jabatan Ketua, sebesar 7,54 (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK,
b.Untuk jabatan Wakil ketua, sebesar 5 Yo (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRK,
c.Untuk jabatan sekretaris sebesar 45 (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK, dan
d.Untuk jabatan anggota DPRK sebesar 3 S5 (tiga spersen) dari tunjangan jabatan ketua DPRK.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017