Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12);
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe C menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
3.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
4.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
5.Dinas Sosial tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Dinas Kependudukan dan Pen ca ta tan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
11.Dinas Perindustrian tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
12.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan lnformatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
14.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang;
16.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
1 7. Dinas Lingkungan Hid up tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
18.Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
19.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
20.Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pertanian Sub Urusan Peternakan;
21.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
22.Dinas Kearsipan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan; dan
23.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
e.Badan Daerah terdiri atas :
1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2.Badan Keuangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe C melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta bidang Pendidikan dan Pelatihan;
f.Kecamatan tipe A.
NO.REG PERATURAN FAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 07 /2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 6 HIRONIMUS REBA WATU 2018 ERAH KABUPATEN NGADA,f Ditetapkan di Bajawa p da tanggal 2 November 2018 1'P t.BUPATI GADA, ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pembentukan Perangkat Daerah dengan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disesuaikan kembali. Dengan adanya penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tergabung dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah sebelumnya, yaitu Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus disesuaikan kembali dengan Perangkat Daerah yang ada, yaitu dengan membentuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan kembali nomenklatur pada Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENNGADA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH