DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi perubahan pada ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e diubah dan ketentuan huruf d ditambahkan angka baru yaitu angka 22.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang memhidangi urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka urusan
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembentukan Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perlu menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
a.bahwa dalam rangka menyeragamkan struktur dan organisasi Perangkat Daerah di seluruh wilayah Indonesia yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menyesuaikan kembali nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Ngada yaitu Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada; Menimbang BUPATI NGADA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN DAERAHKABUPATENNGADA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR .,

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475};
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655};
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintahan di bidang Pengendalian Keluarga Berencana harus disesuaikan Perangkat Daerah yang ada;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah; Penduduk dan kembali dengan Mengingat ---------- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12) diubah, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e diubah dan ketentuan huruf d ditambahkan angka baru yaitu angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA
2. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12); Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. 2.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe C menyelenggarakan Urusan Pernerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
5. 3.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
6. 4.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
7. 5.Dinas Sosial tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
8. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 7.Dinas Kependudukan dan Pen ca ta tan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
11. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
13. 11.Dinas Perindustrian tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. 12.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
15. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan lnformatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
16. 14.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
17. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang;
18. 16.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan; 1 7. Dinas Lingkungan Hid up tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 18.Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
20. 19.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
21. 20.Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pertanian Sub Urusan Peternakan;
22. 21.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
23. 22.Dinas Kearsipan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan; dan
24. 23.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe C melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta bidang Pendidikan dan Pelatihan;
f.Kecamatan tipe A. NO.REG PERATURAN FAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 07 /2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 6 HIRONIMUS REBA WATU 2018 ERAH KABUPATEN NGADA,f Ditetapkan di Bajawa p da tanggal 2 November 2018 1'P t.BUPATI GADA, ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pembentukan Perangkat Daerah dengan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disesuaikan kembali. Dengan adanya penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tergabung dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah sebelumnya, yaitu Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus disesuaikan kembali dengan Perangkat Daerah yang ada, yaitu dengan membentuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan kembali nomenklatur pada Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENNGADA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007