DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 209

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR HUKUM PENDIRIAN BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN WILAYAH USAHA BAB V KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI MODAL BAB VII ORGAN PERUMDA BAB VIII KEPEGAWAIAN BAB IX TAHUN BUKU BAB X PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BAB XI PELAPORAN BAB XII KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAB XIII ASOSIASI BAB XIV PEMBUBARAN BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVI TARIF AIR BAB XVII TANGGUNG JAWAB BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Nganjuk dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Tirta Wilis Nganjuk atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Wilis Nganjuk dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
7.Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
8.Direktur adalah Direktur Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
9.Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
11.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12.Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
13.Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang selanjutnya disebut RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Nganjuk.

BAB II

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berubah bentuk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Wilis Nganjuk.
(2)Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Perumda Tirta Wilis Nganjuk berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian dari Perumda yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif sebagaimana ditetapkan oleh KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah untuk meningkatkan pelayanan ketersediaan air minum dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta barang dan/atau jasa lainnya yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Wilayah usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah pengelolaan dan pendistribusian Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat pelanggan, secara merata, tertib dan teratur.
(2)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip efektivitas dan ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial sesuai ketentuan.

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk meliputi:
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat Daerah;
2. b.pengembangan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air minum; dan/atau
3. c.pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 10

Perumda Tirta Wilis Nganjuk didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks209PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987