DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN; OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; MANAJEMEN PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN; PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERATIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pencegahan, pengendalian, pernadaman, penyelematan penanganan bahaya kebakaran di Daerah bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara preventif maupun refresif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu sub urusan di bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; .:: Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
5.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perumahan dan Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .::
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT /M/2008 ten tang Persyaratan Teknis Sistem Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 /Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLKH/Setjen/Kum. l /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2 0 1 5 Nomor 23);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 16). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI dan BUPATI NGAWI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.Bupati adalah Bupati Ngawi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
6.Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta-benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
7.Sistem proteksi pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
8.Sistem proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
9.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa/ dijinjing dan digunakan/ dioperasikan oleh satu .orang atau berdiri sendiri.
10.Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadimya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan maupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif. 1 1 . Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkunganya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
12.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
13.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14.Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, asar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/ atau kerugian.
15.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
16.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung. 1 7. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
18.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
19.Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada Bangunan Gedung bertingkat.
20.Laban adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. 2 1 . Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
22.Bangunan pabrik dan/ atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
23.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
24.Bangunan permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam komplek, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
25.Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam],
26.Bahan berbahaya adalah setiap zat/ elernen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
27.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
28.Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
29.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
30.Barisan relawan kebakaran yang selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanankan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati. 3 1 . Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan Perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
32.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
33.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
34.Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemillik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
35.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/ tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
36.Alat pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
38.Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukimanatau usaha dan fasilitas umum.
39.Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
40.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Daerah.
(2)Tujuan pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah:
1. a.untuk mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain;
2. b.untuk menanggulangi peristiwa atau kejadian bencana kebakaran melalui tindakan pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran agar tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

a.obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
b.manajemen pencegahan bahaya Kebakaran;
c.penanggulangan bahaya Kebakaran;
d.pemeriksaan dan pengujian;
e.peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
f.pembinaan; dan
g.ketentuan sanksi.

BAB III

OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung sesuai fungsi, terdiri atas: 1 . fungsi hunian; 2.fungsikeagamaan;
1. 3.fungsi usaha;
2. 4.fungsi sosial dan budaya; dan
3. 5.fungsi khusus.
b.bangunan gedung sesuai tingkat kornpleksitas, terdiri atas: 1 . bangunan gedung sederhana;
1. 2.bangunan gedung tidak sederhana; dan
2. 3.bangunan gedung khusus.
c.bangunan gedung sesuai tingkat permanensi, terdiri atas: 1 . bangunan gedung permanen;
1. 2.bangunan gedung semi permanen; dan
2. 3.bangunan gedung darurat atau sementara.
d.bangunan gedung sesuai tingkat resiko kebakaran, terdiri atas:
1. 1.bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;
2. 2.bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
3. 3.bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.
e.bangunan gedung sesuai lokasi, terdiri atas: 1 . bangunan gedung di lokasi padat;
1. 2.bangunan gedung di lokasi sedang; dan
2. 3.bangunan gedung di lokasi renggang.
f.bangunan gedung sesuai ketinggian, terdiri atas: 1 . bangunan gedung bertingkat tinggi;
1. 2.bangunan gedung bertingkat sedang; dan
2. 3.bangunan gedung bertingkat rendah.
g.bangunan gedung sesuai kepemilikan, terdiri atas: 1 . bangunan gedung milik negara;
1. 2.bangunan gedung milik badan usaha, badan sosial; dan
2. 3.bangunan gedung milik perorangan.
3. 6.kendaraan bermotor; dan
4. 7.hutan dan/atau lahan.

(1)Setiap orang yang rnemiliki, menggunakan, dan/atau mengelola Bangunan Gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
(2)Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
4. d.denah sistem manajemen kebakaran gedung;
5. e.membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
6. f.membuat rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
7. g.melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.

BAB IV

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 6

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir
(2)Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengelola bangunan tinggi wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 7

Setiap orang yang mengelola Bangunan Gedung yang digunakan untuk menyimpan dan/ atau memproduksi bahan berbahaya wajib:

a.menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b.menyediakan alat isolasi tumpahan;
c.menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/ atau diproduksi; dan
d.memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya. Pasal B

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, hydran kebakaran dan pemercik.
(2)Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengelola pelataran parkir terbuka pool kendaraan harus menyediakan hydran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram), dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
(3)Setiap orang/pengusaha yang memiliki gedung bertingkat 3 (tiga) lantai atau lebih dan wajib menyediakan tangga darurat, rambu-rarnbu jalur evakuasi dan titik kumpul.

Pasal 9

Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar / evakuasi tersendiri.
(2)Dalam hal sarana jalan ke luar / evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar / evakuasi pada setiap unit bangunan. Pasal 1 1 S e ti a porang yang memiliki dan/ atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan hydran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 12

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran.
(2)Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga istrik lainnya wajib menyediakan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
(3)Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengelola tern pat/ ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan detector gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 13

(1)Bangunan permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga yang bersangkutan.
(2)Setiap orang yang menghuni bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api ringan.
(3)Camat, Lurah/Kepala Desa, Dukuh, masyarakat permukirnan, dan/atau pengelola perumahan membentuk BALAKAR di setiap lingkungannya.
(4)Kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan kebakaran memfasilitasi BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan kebakaran serta simulasi secara rutin.
(5)Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
(6)Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi bangunan permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tern pat.
(7)Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi bangunan permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20 (dua puluh) meter dan setiap tempat. - 1 1 -
(8)Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengelola komplek permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik hydran halaman.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015