DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Nunukan harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Ini mencakup penggunaan dana, realisasi belanja, serta hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun tersebut. Dan mengatur format dan tata cara penyusunan laporan keuangan daerah yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah. Laporan ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, serta laporan arus kas.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. 3.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 7.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4438);
7. 8.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 9.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. 10.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. 12.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);

Mengingat

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012- 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nunukan Tahun 2012 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
5. e.Laporan Operasional;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 1.294.495.293.886,59
b.Belanja Rp. 1.255.180.324.512,50 Surplus Rp. 39.314.969.374,09
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp. 30.272.389.316,24
2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00 Surplus (Pembiayaan Netto) Rp. 30.272.389.316,24

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 138.009.339.067,22, dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.432.504.632.953,81
2. 2.Realisasi Rp. 1.294.495.293.886,59 Selisih Kurang Rp. 138.009.339.067,22
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 207.596.697.757,55 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.462.777.022.270,05
2. 2.Realisasi Rp. 1.255.180.324.512,50 Selisih Kurang Rp. 207.596.697.757,55
c.selisih anggaran dengan realisasi, Defisit sejumlah Rp. 69.587.358.690,33 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp. 30.272.389.316,24
2. 2.Realisasi Rp. 39.314.969.374,09 Selisih Lebih Rp. 69.587.358.690,33
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Setelah Perubahan Rp. 30.272.389.316,24
2. 2.Realisasi Rp. 30.272.389.316,24 Selisih Rp. 0,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Setelah Perubahan Rp. 0,00
2. 2.Realisasi Rp. 0,00 Selisih Rp. 0,00
f.selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Setelah perubahan Rp. 30.272.389.316,24
2. 2.Realisasi Rp. 30.272.389.316,24 Selisih Rp. 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 5.646.173.881.112,52
b.Jumlah Kewajiban Rp. 104.268.356.154,20
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 5.541.905.524.958,32

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a.saldo Kas per 1 Januari Tahun 2016 Rp. 30.278.175.602,40
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 317.782.062.808,96
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp. (282.786.874.169,62) aset non keuangan
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (4.971.626,00)
f.saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 72.281.054.018,82 tahun 2016

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 30.272.389.316,24
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 30.272.389.316,24 Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp. 0,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 69.587.358.690,33
e.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. 0,00 Sebelumnya
f.Saldo Anggaran Lebih Rp. 69.587.358.690,33

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan – LO Rp. 1.217.799.976.129,57

a.Pendapatan Asli Daerah – LO Rp. 77.816.495.507,96
b.Pendapatan Transfer – LO Rp. 1.101.733.802.026,18
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 38.249.678.595,43 Yang Sah – LO
d.Surplus Non Operasional – LO Rp. 0,00
e.Pendapatan Luar Biasa – LO Rp. 0,00
1. 2.Beban – LO Rp. 1.363.560.865.934,76
a.Beban Operasi Rp. 1.182.530.362.535,33
b.Beban Transfer Rp. 180.808.287.399,43
c.Defisit Non Operasional Rp. 0,00
d.Beban Luar Biasa Rp. 222.216.000,00
1. 3.Defisit Rp. (145.760.889.805,19)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1.Ekuitas Awal Rp. 5.327.025.343.244,60
2.Defisit – LO Rp. (145.760.889.805,19)
3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar :

a.Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00
b.Koreksi Nilai Piutang Rp. 0,00
c.Koreksi Nilai Aset Tetap Rp. 0,00
d.Koreksi Nilai Aset Lainnya Rp. 0,00
e.Koreksi Nilai Kewajiban Rp. 0,00
f.Lain-lain Rp. 360.641.071.518,91
1. 4.Ekuitas Akhir Rp. 5.541.905.524.958,32

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015