DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi angkutan umum dan angkutan barang, termasuk syarat dan ketentuan untuk masing-masing jenis. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan izin operasi bagi penyedia jasa angkutan. Ketentuan mengenai keselamatan berkendara, termasuk pemeriksaan kendaraan dan kewajiban bagi pengemudi. Pengaturan mengenai tarif angkutan yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa. Serta mengatur mengenai ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi dalam suatu Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan pelayanan publik dan kesejahteraan umum;
b.bahwa Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perijinan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan Angkutan Jalan saat ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Thun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Angkutan Jalan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5038);
8.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Managemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Angkutan Jalan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Angkutan Jalan.
6.Setiap orang adalah orang Perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.
8.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
9.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
12.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas jalan.
13.Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
15.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17.Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
18.Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
19.Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makluk hidup lainnya.
20.Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Usaha Angkutan Umum Orang dan/atau barang Dalam Daerah, yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional atau Koperasi.
21.Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
22.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
23.Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang dalam daerah.
24.Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek adalah izin untuk pengangkutan orang/khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum.
25.Angkutan Alat berat adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan yang khusus diperuntukkan bagi alat berat.
26.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
27.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.

BAB II

PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 2

Perizinan Angkutan Umum adalah pemberian izin kepada badan Hukum untuk menyediakan pelayanan lintas kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan/atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.izin usaha angkutan;
b.izin angkutan dalam trayek; dan
c.izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek.

BAB III

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 4

(1)Setiap orang yang akan melakukan usaha angkutan di dalam wilayah Daerah Kabupaten Nunukan, wajib memiliki izin usaha angkutan.
(2)Untuk dapat memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
2. b.foto copy akte autentik pendirian badan Hukum yang mencantumkan bidang usaha angkutan penumpang umum;
3. c.foto copy Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha;
4. d.Foto copy bukti pemilikan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
5. e.Surat pernyataan dan bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan;
6. f.surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
(3)Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan izin diterima secara lengkap harus sudah memberikan keputusan ditolak atau diberikan izin usaha angkutan.
(2)Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 6

(1)Izin usaha angkutan Umum diberikan dalam bentuk surat izin usaha angkutan atas nama pemohon.
(2)Dalam surat izin usaha angkutan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha angkutan.
(3)Izin usaha angkutan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan angkutan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
(4)Pemegang Izin usaha angkutan Umum Wajib melaporkan kegiatan usahanya Setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dikeluarkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemegang izin usaha angkutan umum diwajibkan untuk :

a.melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
b.melaporkan apabila terjadi perubahan pemilik perusahaan atau domisili perusahaan;
c.melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;
d.memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan; dan
e.Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan.

Pasal 8

(1)Izin Usaha Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
2. b.tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Usaha Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

IZIN ANGKUTAN DALAM TRAYEK

Pasal 9

(1)Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, Pemilik Izin Usaha Angkutan umum wajib memiliki Izin Trayek dan kartu pengawasan.
(2)Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari surat Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.
(3)Untuk memiliki Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.foto copy izin usaha angkutan;
2. b.buku uji kendaraan bermotor;
3. c.surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
4. d.surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin trayek;
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata; dan
2. b.diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2016