DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, budaya, dan adat istiadat mereka. Mengatur strategi dan program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat hukum adat melalui pelatihan, akses ke sumber daya, dan dukungan usaha. Kemudian Menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat hukum adat agar mereka dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan dan mengelola sumber daya yang ada. Serta keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik dalam skala lokal maupun kebijakan daerah. Dan mendorong pelestarian budaya dan tradisi masyarakat hukum adat serta memberikan dukungan untuk kegiatan yang berkaitan dengan adat dan budaya mereka. Dan juga peraturan ini menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hukum adat serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan lampiran huruf M Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa daerah perlu melakukan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten / Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Nunukan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah, adalah Kabupaten Nunukan;
2.Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3.Bupati, adalah Bupati Nunukan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5.Kecamatan, atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
6.Desa, adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Nunukan;
7.Kampung, adalah dusun dan/atau RT dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan Desa dengan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Nunukan;
8.Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsaan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak – hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara;
9.Masyarakat Hukum Adat, adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
10.Hukum Adat, adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
11.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulism, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tungkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia,yang diwariskan secarta turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyaraka, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi:
12.Hak Masyarakat Hukum Adat, adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
13.Tanah adat, adalah adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah adat, yang dikuasai berdasarkan Hukum adat baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas batas yang jelas baik milip perorangan maupun kolektif;
14.Wilayah Adat, adalah Tanah Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
15.Lembaga Adat, adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersaman dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat;
16.Peradilan Adat, adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap hak adat dan Hukum Adat.
17.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
18.Kearifan Lokal, adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan- pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Keadilan;
b.Kebangsaan;
c.Kesetaraan dan non-diskriminasi;
d.Keberlanjutan lingkungan;
e.Partisipasi;
f.Kearifan lokal;
g.Keberagaman;
h.Transparansi; dan
i.Musyawarah mufakat.

Pasal 3

Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

a.Mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.Mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
c.Memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
d.Memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
e.Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat adat meliputi :

a.Keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
b.Kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
c.Wilayah adat;
d.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
e.Hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan adat;
f.Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat;
g.Tanggung jawab pemerintah;
h.Pendanaan dan penyelesaian sengketa.

BAB IV

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ikatan keturunan (genealogis), ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (geneologis-teritorial).
(2)Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri :
1. a.Terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
2. b.Menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah adat;
3. c.Memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
4. d.Memiliki hubungan berdasarkan ikatan geneologis, teritorial, dan genelogis-teritorial;
5. e.Memiliki harta kekayaan material dan immaterial;
6. f.Mempunyai kesatuan hukum (Hukum Adat);
7. g.Memiliki sistem kepercayaan; dan
8. h.Memiliki Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB V

WILAYAH ADAT

Pasal 7

(1)Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau Kampung dengan sebutan lain.
(2)Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar Adat- istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak:

a.Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
b.Hak atas pembangunan;
c.Hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
d.Hak atas lingkungan hidup; dan
e.Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.

Pasal 9

(1)Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
(2)Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
2. b.Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
3. c.Hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.
(3)Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Pasal 10

(1)Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
(2)Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3)Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…