DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Latar Belakang dan Tujuan Perubahan, Definisi dan Ruang Lingkup, Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat, Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, Penguatan Lembaga Adat, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat, Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah ada, dan berada dalam wilayah Daerah yang hidup dan berkembang secara turun temurun;
c.memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
d.memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
e.mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
1. 2.Pasal 4 dihapus
2. 3.Ketentuan ayat Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Wilayah Adat meliputi desa dan kampung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Adat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk melaksanakan pelestarian adat istiadat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adatnya yang secara turun temurun masih ada sebagai identitas Masyarakat Adat setempat, adapun hak-hak tersebut terdiri dari:
1. a.Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
2. b.Hak atas pembangunan;
3. c.Hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
4. d.Hak atas lingkungan hidup; dan
5. e.Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.
(2)Hak Masyarakat Hukum Adat selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diakui sepanjang masih ada dan dimanfaatkan secara turun temurun dan telah mendapatkan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
(2)Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
3. c.Hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.
(3)Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 12

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat c meliputi:

a.Hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya;
b.Hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
c.Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan
1. 7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 13

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

a.Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
b.Hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
c.Hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.
1. 8.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 14

(1)Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e adalah hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak–hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
(2)Hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa ada unsur komersialisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9.Setelah Bagian Kesatu Bab VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua dan sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan huruf d Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

a.menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
c.melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
d.berperan aktif dalam pemeliharaan hasil pembangunan; dan
e.bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.
1. 11.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemerintah daerah wajib memberdayakan masyarakat hukum adat.
(2)Suatu masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)apabila memenuhi kriteria:
1. a.merupakan sekelompok masyarakat yang terbentuk secara turun temurun;
2. b.bermukim diwilayah geografis tertentu;
3. c.adanya ikatan pada asal usul leluhur;
4. d.adanya hubungan yang erat dengan wilayah, tanah,air, dan sumber daya alam;
5. e.memiliki pranata pemerintah adat; dan
6. f.mempunyai tatanan hukum adat di wilayah adat.
(3)Pemberdayaan Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak; dan
2. b.kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tidung.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat khususnya terkait dengan pengakuan, Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

12.Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
(2)Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 4 Desember 2023 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 4 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd SERFIANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: NOMOR 96/4/2023 Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Kepala Bagian Hukum, HASRUNI, S.H., M.A.P NIP. 19710608 200212 1 007 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…