(1)Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
(2)Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 4 Desember 2023 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID Diundangkan di Nunukan pada tanggal 4 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd SERFIANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: NOMOR 96/4/2023 Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Kepala Bagian Hukum, HASRUNI, S.H., M.A.P NIP. 19710608 200212 1 007 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)