DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur perubahan APBD TA 2025 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah beserta perinciannya, serta ketentuan mengenai keadaan darurat, penjabaran perubahan APBD, dan lampiran-lampiran terkait (Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perubahan APBD; Bab III Ketentuan Khusus; Bab IV Ketentuan Penutup).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898); -----
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); -----
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6); -----
12.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
5.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. -----
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
10.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
11.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemrintah desa.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. -----

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.152.329.388.328,73 (Dua triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga sen) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.893.254.395.347,60
b.Belanja Daerah Rp. 2.152.329.388.328,73 defisit/surplus Rp. (259.074.992.981,13)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp. 259.074.992.981,13
2. 2.pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan netto Rp. 259.074.992.981,13 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.143.288.523.329,00 (Dua triliun serratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) bertanbah sejumlah Rp. 9.040.864.999,73 (sembilan miliar empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp. 2.152.329.388.328,73 (Dua triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula Rp. 1.993.288.523.329,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (100.034.127.981,40) jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.893.254.395.347,60
b.Belanja Daerah
1. 1.semula Rp. 2.143.288.523.329,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 9.040.864.999,73 jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 2.152.329.388.328,73 -----
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Pembiayaan a) semula Rp. 150.000.000.000,00 b) bertambah/(berkurang) Rp. 109.074.992.981,13 jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 259.074.992.981,13
2. 2.pengeluaran Pembiayaan a) semula Rp. 0,00 b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 259.074.992.981,13 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.semula Rp. 140.380.590.710,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (10.869.966.942,66) jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 129.510.623.767,34
b.Pendapatan Transfer
1. 1.semula Rp. 1.840.347.932.619,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (89.878.195.198,74) jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.750.469.737.420,26
c.Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. 1.semula Rp. 12.560.000.000,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 714.034.160,00 jumlah Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 13.274.034.160,00 -----

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.semula Rp. 46.222.226.020,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 48.668.190,00 jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 46.270.894.210,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp. 5.334.492.839,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 67.703.400.718,34 jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 73.037.893.557,34
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
  1. 1.semula Rp. 3.600.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp. 3.600.000.000,00
4. d.Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  1. 1.semula Rp. 85.223.871.851,00
  2. 2.bertambah/(Berkurang) Rp. (78.622.035.851,00) jumlah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 6.601.836.000,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp. 1.747.576.604.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (144.252.522.815,56) jumlah transfer pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 1.603.324.081.184,44
2. b.transfer antar Daerah
  1. 1.semula Rp. 92.771.328.619,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 54.374.327.616,82 jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp. 147.145.656.235,82 -----

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
1. 1.semula Rp. 1.347.562.162.350,31
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 35.165.666.793,96 jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 1.382.727.829.144,27
b.Belanja Modal
1. 1.semula Rp. 481.714.452.393,62
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (98.851.643,18) jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 481.615.600.750,44
c.Belanja Tidak Terduga;
1. 1.semula Rp. 18.865.358.704,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000.000,00) jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 8.865.358.704,00
d.Belanja Transfer;
1. 1.semula Rp. 295.146.549.881,07
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (16.025.950.151,05) jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 279.120.599.730,02

Pasal 7

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula Rp. 747.933.347.202,80
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (86.985.732.991,39) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 660.947.614.211,41
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp. 552.172.226.688,51
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 116.741.379.566,35 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 668.913.606.254,86 -----
3. c.belanja subsidi
  1. 1.semula Rp. 12.505.185.400,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 2.784.458.350,00 jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 15.289.643.750,00
4. d.belanja hibah
  1. 1.semula Rp. 34.056.472.793,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 2.232.373.869,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 36.288.846.662,00
5. e.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp. 894.930.266,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 393.188.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.288.118.266,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja Modal tanah
  1. 1.semula Rp. 0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 24.703.156.000,00 jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan Rp. 24.703.156.000,00
2. b.Belanja Modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp. 53.306.473.245,60
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 24.946.485.556,40 Jumlah belanja modal peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 78.252.958.802,00
3. c.Belanja Modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula Rp. 102.072.253.358,02
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (3.108.608.941,58) Jumlah Belanja Modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 98.963.644.416,44
4. d.Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi
  1. 1.semula Rp. 322.164.631.881,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (47.632.349.685,00) jumlah Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 274.532.282.196,00 -----
5. e.Belanja Modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp. 1.666.763.949,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 2.735.041.407,00 jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 4.401.805.356,00
6. f.Belanja Modal aset lainnya
  1. 1.semula Rp. 2.504.329.960,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (1.742.575.980,00) jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 761.753.980,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
1. a.semula Rp. 18.865.358.704,00
2. b.bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 8.865.358.704,00
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bantuan keuangan
  1. 1.semula Rp. 295.146.549.881,07
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. (17.525.950.151,05) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 277.620.599.730,02

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan
1. 1.semula Rp. 150.000.000.000,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 109.074.992.981,13 jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 259.074.992.981,13
b.pengeluaran Pembiayaan.
1. 1.semula Rp. 0,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 -----

Pasal 9

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya:

1.semula Rp. 150.000.000.000,00
2.bertambah/(berkurang) Rp. 109.074.992.981,13 jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 259.074.992.981,13

(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas: penyertaan Modal Daerah

1.semula Rp. 0,00
2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. -----

Pasal 11

Uraian rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari atas:

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
k.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…