DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali; TENTANG HAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR 11 TAHUN2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR Mengingat ....

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI OGAN KOMERINGILIR, Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali; TENTANG HAK KEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENOGAN KOMERING ILIR PERATURANDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR NOMOR 11 TAHUN2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR 6.Undang-Undang ....
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4400); Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1 2004 tentangTahun3. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1959 tentang2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
3. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Mengingat: --,------ -_---_. 12.Peraturan Menteri....
4. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 3 --_ ..._-,--_. 8.Anggota ....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir'
2.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5.Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memengang jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai peraturan perundangundangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 4 Bagian .... Pasa13 Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembebanan pajaknya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. BABII PENGHASILANPIMPINANDANANGGOTADPRD Umum Pasa12 Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a.APBDmeliputi:
1. 1.uang representasi;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan beras;
4. 4.uang paket;
5. 5.tunjangan jabatan;
6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain
b.Pimpinan dan anggota DPRDyang bersangkutan, meliputi:
1. 1.Tunjangan komunikasi intensif;
2. 2.Tunjangan reses.
3. 8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
4. 9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 11.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 12.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir. 5 --_--------------_-_-_---------------_-_-- -_-------_-----_--- -------_--------------_---- Bagian ....

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Dang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan,
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 3.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. Pasa15
(1)Dang representasi Ketua DPRD setara dengan gajipokok Bupati.
(2)Dang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB I

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf a angka l.
(2)Dang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(2)Besaran....
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alatkelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 7.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksudp ada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjanganjabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen )dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf a angka 5.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
(4)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2)terdiri atas Pendapat AsHDaerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(5)Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang- undangan. Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1.

Pasal 11

(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. 8 Pasa117 ....

Pasal 15

(1)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2)Penghitungan kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:

a.untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
b.untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD;dan
c.untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c,paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 13

(1)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)kelompok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang;dan
3. c.rendah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 -----~- .. ---~-~-- Pasa120 .... Bagain Kedua Jaminan Kesehatan Pasal 19
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) juga termasuk suamiJ istri dan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai besaran pemberian tunjangan kumunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses. BABIII TUNJANGANKESEJAHTERAANPIMPINAN DANANGGOTADPRD Umum Pasal 18

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga;
(3)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi. 10
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
(2)Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(4)Ketentuan .... Jaminan Kecelakan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(2)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak terrnasuk suamij istri dan anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati, 11 ----- ----- ----- ,---- -----_.-_ ---------------_.
(3)Ketentuan .. ,. Pasal ',;1
(1)Dalam hal Pimpinan DPRD berhen: 1 atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya Sf: rta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan 1"lik kepada Pemerintah Daerah paling lambatl (satu) bulan sejak tanggal hcrhenti atau berakhirnya masa bakti.
(2)Dalam hal Anggota DPRn y;", 19 disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti at..u hel' .hir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib di kembali -.an dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling la mba t 1 {satu] bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.· Pasa123
(1)Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf adan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang - unda.u..u.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya s! r: I kendaraa n dinas jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dun pemakai.ui rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimak .d pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perund.u j, undangan,
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta ]"j:ndaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pc 1 nakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 12 ---------
(3)Besaran....
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat disewa belikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 11 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017