DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas ditanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel yang dibangun dan dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten. Diatur mengenai ketentuan umum, asas penyelenggaraan jalan, jalan umum, alat pengendali pengguna jalan, penyelenggaraan alat pengendali pengguna jalan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jalan umum sebagai bagian sis tern transportasi rnempunyai peranan penting terutama daIam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan;
b.bahwa daIam rangka mewujudkan tata kehidupan dalam Kabupaten Ogan Kornering I1ir yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang aIat pengendaIi pengguna jalan;
c.bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan ketertiban Alat pengendali pengguna jaIan sebagai bagian dari kehidupan berrnasyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a, huruf b dan huruf c rnaka perlu rnenetapkan Peraturan Daerah ten tang Alat PengendaIi Pengguna JaIan;
1. 1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); ALAT PENGENDALIPENGGUNAJALAN TENTANG Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR15 TAHUN2022 BUPATI OGAN KOMERING ILIR 11.Peraturan Menteri.... dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); beberapa kali diubah terakhirsebagaimana telah
4.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2003 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 2 BAB....

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ALAT PENGENDALI PENGGUNAJALAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR Peru mahan Rakyat;

16.Peraturan Menteri Pcrhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214) sebagaimana teJah diu bah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);
17.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13); Penetapan Fungsi Negara Republik NomorUmum14. Peraturan Menteri Pekerjaan 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Jalan dan Status JaJan (Berita Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
15.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Acuan PengeJoJaan Lingkungan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011); Pemanfaatan dan NomorUmum12. Peraturan Menteri Pckerjaan 20/ PRT/ M/ 2010 ten tang Pedoman Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 19/PRT/M/2011 ten tang Persyaratan Teknis Jalan dan
11.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor406); 3 Menetapkan IS.0rang....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan KorneringIlir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRDKabupaten Ogan KomeringIlir.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas ditanah, di bawah permukaan tanah danfatau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel yang dibangun dan dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten.
7.Jalan umum adalahjalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8.Speed Bump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam.
9.Speed Hump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.
10.Speed Table adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan (raised crossing/raised intersection) dengan kecepatan operasional dibawah 40 (empat puluh) kilometer perjam.
11.Penyelenggarajalan adalah pihak yang meJakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
12.PenyeJenggaraan jalan adalah kegiatan yang rneliputi pengaturan, pernbinaan, pembangunan, dan pengawasan jaJan.
13.Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
14.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas urnurn, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 4

(2)Sistem....
(1)Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. BABII! JALAN UMUM Pasal 4 Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.
1. a.kemanfaatan;
2. b.keamanan dan keselamatan;
3. c.keserasian;
4. d.keselarasan dan keseimbangan;
5. e.keadilan;
6. f.keberdayagunaan dan keberhasi gunaan;dan
7. g.kebersamaan

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN JALAN Pasal 3 Penyelenggaraanjalan berdasarkan pada asas:

Pasal 2

Ruang lingkupjalan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.asas penyelenggaraanjalan;
b.jalan umum;
c.bagian-bagianjalan;
d.alat pengcndali penggunajalan;
e.penyelenggaraan alat pengendali penggunajalan;
f.larangan;
g.peran masyarakat; dan
h.sanksi 15.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukurn maupun tidak berbadan hukum. 16.Portal adalah alat pembatas tinggi dan Iebar yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu. 5

(5)Jalan....
(2)Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan Zatau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 6

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

a.menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
b.menghubungkan antarpusat kegiatan nasionai.

Pasal 7

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara terus menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

(1)Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsijalan dibedakan atas:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(2)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
(3)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(4)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 6 Pasal.... BABIV ALATPENGENDALIPENGGUNAJALAN

Pasal 11

Alat pengendali pengguna jalan terdiri atas:

a.alat pembatas kecepatan; dan
b.alat pembatas tinggi dan Iebar.

Pasal 10

(1)Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
(2)Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:
1. a.jalan bebas hambatan;
2. b.jalan raya;
3. c.jalan sedang; dan
4. d.jalan keci!.
(5)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
(1)Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
1. a.jalan nasional;
2. b.jalan provinsi;
3. c.jalan kabupaten;
4. d.jalan kota; dan
5. e.jalan desa.
(2)Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum dalam sistem jarmgan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persrl, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di daJam kabupaten. 7 b.memiliki....

Pasal 12

(1)Alat pembatas keeepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a digunakan untuk memperlambat keeepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.
(2)Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.Speed Bump;
2. b.Speed Hump;dan
3. e.Speed Table.
(3)Speed Bump sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. a.terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;
2. b.ukuran tinggi an tara 5 em (lima senti meter) sampai dengan 9 em (Sembilan sentimeter). lebar total an tara 35 em (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
3. e.kombinasi warna kuning atau putih dan wama hitam berukuran antara 25 em (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 em (lima puluh sentimeter].
(4)Speed Hump sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. a.terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang merniliki kinerja serupa;
2. b.Ukuran tinggi antara 8 em (delapan sentimeter) sampai dengan 15 em (lima belas sentimeter], lebar bagian atas antara 30 em (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 90 (Sembilan puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
3. e.Kombinasi warna kuning atau putih berukuran antara 20 em (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 em (tiga puluh sentirneter).
(5)Speed Table sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
1. a.terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunei dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan Speed Table; 8

Pasal 14

(1)Alat pembatas keeepatan berupa Speed Bump sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada pemasangan berulang, jarak antar-Speed Bumb sebesar 90 m (Sembilan puluh meter) sampai dengan 150 m (seratus lima puluh meter) pada jalan lurus; dan
2. b.jarak pemasangan sebelum mendekati persimpangan, aJinyemen horizontal, dan Zatau alinyemen vertical sebesar 60 m (enam puluh meter).
(2)Alat pembatas kecepatan berupa Speed Hump sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada pemasangan berulang, jarak antar-Speed Humb sebesar 90 m (Scmbilan puluh meter) sampai dengan 180 m (seratus delapan puluh meter);
2. b.memilikiUkuran tinggi 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 9 em (sembilan sentimeter], lebar bagian atas 660 em (enam ratus enarn puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
3. e.memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran antara 20 em (dua puluh sentimeter) dan warna hitarn berukuran 30 em (tiga puluh sentirneter).

Pasal 13

(1)Alat pembatas kecepatan berupa Speed Bump sebagaiamna dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki keeepatan operasional kurang dari 10 krn/jarn (sepuluh kilometer per jam).
(2)Alat pembatas keeepatan beruba Speed Hump sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b di pasang pada jalan local dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki keeepatan operasional kurang dari 20 krrr/jam (dua puluh kilometer per jam)
(3)Alat pembatas keeepatan berupa Speed Table sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (raised crossing/ raises intersection) yang memiliki keeepatan operasional kurang dari 40 krn/jam (empat puluh kilometer per jam).
(4)Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas. 9 Pasal....

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006