DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai :Retribusi tempat rekreasi dan Olahraga,ketentuan umum,nama objek dan subjek retribusi,golongan retribusi,cara mengukur tingkat penggunaan jasa ,prinsip dan sasaran,struktur dan besaran tarif,wilayah pemungutan,tata cara pemungutan,tata cara pembayaran,pengurangan dan keringanan retribusi,sanksi administratif,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Menimbang: BUPATIOGAN KOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RETRIBUSI TEMPATREKREASI DAN OLAHRAGA PERATURANDAERAHKABUPATENOGAN KOMERINGILIR NOMOR .~. TAHUN2022 TENTANG BUPATI OGAN KOMERING ILIR BAS.... PERATURANDAERAH TENTANGRETRISUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR, dan BUPATIOGAN KOMERING ILIR

7.Peraturan Daerab Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telab diu bah dengan Peraturan Daerab Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerab Nomor 2 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Ogan Komering Ilir ( Lembaran Daerab Kabupaten Ogan Komering Tahun 2021 Nomor 3); Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tabun 20215 tentang Peru bah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tabun 2015-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); ten tang Republik
5.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara 2 Menetapkan: menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata , usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
13.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 14.Kawasan .... bertujuanyangkegiatan BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering llir
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karen a pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7.Retribusi Daerah, yang selajutnya disebut Retrebusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danjatau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
9.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
10.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk Pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
11.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
12.Usaha kepariwisataan adalah 3 Pasal ....

b.Oaya tarik Keajaiban alam; dan
c.Fasilitas penunjang kepariwisataan lainnya.

(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan, dimiliki dan Zatau dike lola oleh Pemerintah, SUMN, SUMO dan pihak swasta.
1. a.Taman/Hutarr/Tempat Rekreasi dan fasilitas seni budaya lainnya;
(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang meliputi :

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat Rekreasi dan Pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Oaerah.

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

14.Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
15.Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
16.Konsultan pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan oleh tenaga ahlij'profesicnal untuk menyelesaikan masalah- masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan disusun secara tertulis, lisan dan dilengkapi gambar.
17.Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 4

(2)Besarnya ....
(1)Struktur tarif ditetapkan berdasarkan pelayanan tempat rekreasi dan Pariwisata yang disediakan.

Pasal 8

BABV PRINSIP DANSASARAN

BAB VI

STRUKTURDAN BESARNYA TARIF Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi memasuki lokasi temp at rekreasi dan pariwisata. BABIV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Pasa!6

b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
a.pelayanan dengan menggunakarr/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan Zatau

(1)Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Pasal 5

BAB III GOWNGAN RETRIBUSI Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.

BAB III

GOWNGAN RETRIBUSI Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.

Pasal 45

(1)Pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat pelayanan.
(2)Ketentuan ....

Pasal 12

BABlX TATA CARA PEMBAYARAN

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 11

Pasall0

(3)Hasil penetapan tarif Retrebusi sebagimana dimaksud pada ayat (ditetapkan dengan peraturan Bupati).
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
(2)Besarnya tarif ditetapkan digolongkan berdasarkan frekuensi masuk lokasi tempat rekreasi dan pariwisata dalam lokasi wisata. 6 Pasal .... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. a.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(1)Wajib Retrebusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling lama 3 (tiga) kali jurnlah retrbusi yang tidak atau kurang bayar.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…