menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.ljAJ.502jDRJDj2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji,maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
a.bahwa pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010;
Menimbang BUPATIOGANKOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAH NOMOR29 TAHUN2010 TENTANGRETRIBUSIPENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR: 8 TAHUN 2021 BUPATI OGAN KOMERING ILIR
8.Peraturan Pemerintah ...
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor5317);
5.Undang-UndangNomor 28 rahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5625);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5025);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);
2 Pasall ... PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR29 TAHUN2010 TENTANG RETRIBUSIPENGUJIANKENDARAANBERMOTOR. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR Dengan Persetujuan Bersama,
11.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 29);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3 Menetapkan
11.Kendaraan Bermotor ...
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering llir.
8.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering llir.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Iatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.