DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perubahan bentuk badan hukum dan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ dan pegawai, susunan organisasi, penggunaan laba, tata kelola, laporan, penugasan pemerintah kabupaten, pembinaan dan pengawasan, pembubaran, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
7.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar.
9.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11), diubah nama dan badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Perumda Pasar.

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain beralih kepada Perumda Pasar.

Pasal 4

Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Baturaja dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk cabang dan/atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Pasar dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kabupaten dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat.
(2)Kegiatan usaha Perumda Pasar bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kabupaten;
2. b.menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.memperoleh laba atau keuntungan;
4. d.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
5. e.turut serta melaksanakan pembangunan Kabupaten.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Pasar dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
b.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
c.melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain;
d.melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional; dan
e.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Pasar dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Perumda Pasar seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah Kabupaten yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Modal Dasar Perumda Pasar ditetapkan sebesar Rp 48.371.334.150,- (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
(3)Modal Dasar yang disetor kepada Perumda Pasar sebesar Rp 48.371.334.150,- (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.aset tetap sebesar Rp 48.099.659.150,- (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
2. b.aset lancar sebesar Rp 271.675.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
(4)Modal Perumda Pasar yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari perusahaan daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.

Pasal 9

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018