DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Nomor: 118
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2019, No.155 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2.Peraturan Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada www.peraturan.go.id 2019, No.155 Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
12.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
13.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. www.peraturan.go.id 2019, No.155
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

(1)Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
(3)Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
(4)Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi. www.peraturan.go.id 2019, No.155

Pasal 4

(1)Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2)RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
(3)Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 5

(1)Rencana Bisnis disusun untuk:
1. a.menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
2. b.memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
3. c.menentukan strategi bisnis;
4. d.mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
5. e.membantu menghadapi persaingan usaha; dan
6. f.menarik investor dan kreditur.
(2)Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
1. a.asas perusahaan yang sehat;
2. b.prinsip kehati-hatian;
3. c.penerapan manajemen risiko; dan
4. d.faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. www.peraturan.go.id 2019, No.155

Pasal 6

(1)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang telah berdiri paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
2. b.kondisi BUMD saat ini;
3. c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
4. d.penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(2)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat:
1. a.asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
2. b.penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 7

(1)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
(2)Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk BUMD Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. www.peraturan.go.id 2019, No.155
(2)RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.
(3)Kerangka RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kerangka RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk BUMD Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 11

(1)Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
(2)Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
(4)Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.155 perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2019, No.155 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2.Peraturan Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada www.peraturan.go.id 2019, No.155 Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
12.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
13.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. www.peraturan.go.id 2019, No.155
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

(1)Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
(3)Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
(4)Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi. www.peraturan.go.id 2019, No.155

Pasal 4

(1)Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2)RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
(3)Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 5

(1)Rencana Bisnis disusun untuk:
1. a.menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
2. b.memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
3. c.menentukan strategi bisnis;
4. d.mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
5. e.membantu menghadapi persaingan usaha; dan
6. f.menarik investor dan kreditur.
(2)Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
1. a.asas perusahaan yang sehat;
2. b.prinsip kehati-hatian;
3. c.penerapan manajemen risiko; dan
4. d.faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. www.peraturan.go.id 2019, No.155

Pasal 6

(1)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang telah berdiri paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
2. b.kondisi BUMD saat ini;
3. c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
4. d.penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(2)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat:
1. a.asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
2. b.penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 7

(1)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
(2)Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk BUMD Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. www.peraturan.go.id 2019, No.155
(2)RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.
(3)Kerangka RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kerangka RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk BUMD Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 11

(1)Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
(2)Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
(4)Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.155 perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025