DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 782/KPTS/BPKAD/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 76
b.bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp.
b.Pengeluaran Rp. Rp. 935.169.161.250,00 Rp. 1.025.142.279.487,00 Surplus/(Defisit) Rp. (89.973.118.237,00) 92.473.118.237,00 2.500.000.000,00 Pembiayaan Netto 89.973.118.237,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :

Pasal 2

0,00 (-) (-)

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 39.355.000.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 778.809.531.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 117.004.630.250,00 sejumlah
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.281.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.074.000.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 23.500.000.000,00 78 5
(3)• Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 179.752.349.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 523.633.902.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 75.423.280.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 250.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 15.279.116.250,00
3. c.Dana Penyesuaian Rp. 56.387.825.000,00
4. d.Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Rp. 19.939.388.000,00 pemerintah Daerah Lainnya
5. e.Pendapatan Lainnya Rp. 25.148.301.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 492.623.649.253,94 -»
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 532.518.630.233,06 " (2) Bel dai anja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri i ienis belania:
3. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 411.196.713.755,04
4. b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 26.000.000.000,00
5. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 754.000.000,00
6. d.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 53.512.751.357,00
7. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.160.184.141,90
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 17.805.878.862,78
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 157.548.193.601,49
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 357.164.557.768,79

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 92.473.118.237,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 79
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 70.576.781.477,00
2. b.Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. 21.896.336.760,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran IV a
6.Lampiran V
7.Lampiran VI
8.Lampiran VII
9.Lampiran VIII
10.Lampiran IX
11.Lampiran X
12.Lampiran XI Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftarjumlah pegawai per golongan dan per Jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini; 80
13.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
14.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, Diundangkan di Muaradua pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto H. ISKANDAR dto H. MUHTADIN SERAI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6/OKUS/2014 81

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014