DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Undang-Undang ini diatur tentang jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berdasarkan pada UUD Tahun 1945

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
c.bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
d.bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Mengingat . . . Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Pejabat . . .
2.Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
3.Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4.Dihapus.
5.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
6.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7.Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8.Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
9.Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10.Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
11.Grosse . . .
11.Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
13.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a.warga negara Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f.telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h.tidak . . .
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
1. a.menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. b.menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
3. c.menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
(2)Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pemberhentian sementara;
3. c.pemberhentian dengan hormat; atau
4. d.pemberhentian dengan tidak hormat.
  1. 4.Ketentuan . . .
  2. 4.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
1. a.dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. b.berada di bawah pengampuan;
3. c.melakukan perbuatan tercela;
4. d.melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5. e.sedang menjalani masa penahanan.
(2)Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
(3)Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
(4)Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
(2)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6.Ketentuan . . .
6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
1. a.mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. b.membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. c.membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. d.melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. e.memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. f.membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. g.membuat Akta risalah lelang.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan . . .
7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
1. a.bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. b.membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. c.melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. d.mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. e.memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. f.merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. g.menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. h.membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. i.membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. j.mengirimkan . . .
11. j.mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
12. k.mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
13. l.mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
14. m.membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
15. n.menerima magang calon Notaris.
(2)Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
(3)Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
2. b.Akta penawaran pembayaran tunai;
3. c.Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. d.Akta kuasa;
5. e.Akta keterangan kepemilikan; dan
6. f.Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Akta . . .
(4)Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
(5)Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
(6)Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(7)Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
(9)Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
(10)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
(11)Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pemberhentian sementara;
3. c.pemberhentian dengan hormat; atau
4. d.pemberhentian dengan tidak hormat.
(12)Selain . . .
(12)Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
(13)Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

8.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Notaris dilarang:
1. a.menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. b.meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. c.merangkap sebagai pegawai negeri;
4. d.merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. e.merangkap jabatan sebagai advokat;
6. f.merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. g.merangkap . . .
8. g.merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
9. h.menjadi Notaris Pengganti; atau
10. i.melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
(2)Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pemberhentian sementara;
3. c.pemberhentian dengan hormat; atau
4. d.pemberhentian dengan tidak hormat.
  1. 10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 17

Peraturan turunan (19)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2022

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2016

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 17

Peraturan turunan (19)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2022

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2016

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2015