DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), 4. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91);
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 110);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 111). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berdasarkan jenis tempat penjualan minuman.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
1. a.hotel bintang Rp. 500.000,-
2. b.hotel melati dan wisma Rp. 300.000,-
3. c.restoran Rp. 250.000,-
4. d.dijual secara eceran di :
  1. 1.toko Rp. 200.000,-
  2. 2.pasar swalayan dan supermarket Rp. 200.000,-
5. e.tempat tertentu lainnya diluar sebagaimana disebut pada huruf a s/d huruf d Rp. 200.000,-
  1. 2.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c didasarkan pada luas ruang dan besarnya pemungutan per meter bujur sangkar (M2).
(2)Untuk setiap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi.
(3)Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perhitungan dengan rumus : RUUG = LRTU x TL x IL x IG RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. LRTU : Luas Ruangan tempat usaha TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
1. a.lingkungan industri 1) luas 25 m2 ke bawah besar tarifnya Rp. 1.000/m2 2) luas 26 m2 s/d 100 m2 besar tarifnya Rp. 1.125/m2 3) luas 101 m2 s/d 500 m2 besar tarifnya Rp. 1.250/m2 4) luas 501 m2 s/d 1.000 m2 besar tarifnya Rp. 1.500/m2 5) luas 1.001 m2 ke atas besar tarifnya Rp. 1.750/m2
2. b.lingkungan pertokoan dan pasar 1) luas 25 m2 ke bawah besar tarifnya Rp. 1.000/m2 2) luas 26 m2 s/d 100 m2 besar tarifnya Rp. 1.250/m2 3) luas 101 m2 s/d 500 m2 besar tarifnya Rp. 1.500/m2 4) luas 501 m2 s/d 1.000 m2 besar tarifnya Rp. 1.750/m2 5) luas 1.001 m2 ke atas besar tarifnya Rp. 2.000/m2
3. c.lingkungan pemukiman/sosial 1) luas 25 m2 ke bawah besar tarifnya Rp. 1.375/m2 2) luas 26 m2 s/d 100 m2 besar tarifnya Rp. 1.500/m2 3) luas 101 m2 s/d 500 m2 besar tarifnya Rp. 1.750/m2 4) luas 501 m2 s/d 1.000 m2 besar tarifnya Rp. 2.000/m2 5) Luas 1.001 m 2 ke atas besar tarifnya Rp. 2.250/m 2
4. d.lingkungan pergudangan 1) Luas 25 m2 ke bawah besar tarifnya Rp. 1.250/m2 2) Luas 26 m2 s/d 100 m2 besar tarifnya Rp. 1.500/m2 3) Luas 101 m2 s/d 500 m2 besar tarifnya Rp. 1.750/m2 4) Luas 501 m2 s/d 1.000 m2 besar tarifnya Rp. 2.000/m2 5) Luas 1.001 m2 ke atas besar tarifnya Rp. 2.250/m2 IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter : 1) jalan utama inti kota : 3 2) jalan utama pinggiran kota : 2,5 3) jalan utama ibukota kecamatan : 2 4) jalan antar kecamatan : 1,75 IG : Indeks Ganggungan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter : 1) gangguan besar dengan nilai : 3 2) gangguan menengah dengan nilai : 2 3) gangguan kecil dengan nilai : 1
(4)Dihapus

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.
(1a)Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut :
1. a.Struktur Besarnya Tarif Izin Trayek :
  1. 1.mobil bis umum Rp. 100.000,-/unit
  2. 2.mobil penumpang umum Rp. 70.000,-/unit
2. b.struktur tarif izin operasional :
  1. 1.angkutan pariwisata mobil penumpang Rp. 50.000,-/unit
  2. 2.angkutan bus pariwisata Rp. 75.000,-/unit
  3. 3.angkutan becak/roda tiga Rp. 20.000,-/unit
3. c.tarif izin trayek insidentil angkutan umum Rp. 50.000,-/unit
4. d.tarif izin operasional angkutan barang umum (plat kuning)
5. a.mobil barang (pick –up) Rp. 25.000,-
6. b.truk kecil (roda 4) Rp. 50.000,-
7. c.truk sedang (roda 6) Rp. 75.000,-
8. d.truk besar (lebih dari roda 6) Rp. 100.000,-
9. e.tarif izin operasional dan kartu pendaftaran angkutan barang umum dan non umum (plat hitam)
10. a.mobil barang (pick–up) Rp. 50.000,-
11. b.truk kecil (roda 4) Rp. 75.000,-
12. c.truk sedang (roda 6) Rp. 100.000,-
13. d.truk besar (lebih dari roda 6) Rp. 150.000,-
(3)Untuk teknis operasional izin sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 35 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 11 Juli 2016 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal 13 Juli 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd MESTER PADANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 69/ 2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Objek Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Besaran tarif retribusi sebagaimana tercatum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk saat ini dipandang tidak sesuai dan belum mengakomodir beberapa izin dalam trayek serta untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2 Klasifikasi Indek Lokasi untuk : - Jalan Arteri dengan parameter nilai 4 (empat) adalah jalan yang berstatus Arteri, jalan yang menghubungkan antar ibukota serta mempunyai aktifitas kegiatan yang sangat tinggi. - Jalan Kolektor dengan parameter nilai 3 (tiga) adalah jalan yang berstatus jalan Kolektor, jalan yang menghubungkan antar Ibukota Kecamatan dan jalan yang mempunyai permukiman padat penduduk. - Jalan Lokal dengan parameter nilai 2 (dua) adalah jalan yang berstatus jalan Tingkat II. - Jalan Lingkungan dengan parameter nilai 1 (satu) adalah jalan yang berstatus jalan Desa. Klasifikasi Indek gangguan untuk : - Gangguan Besar dengan parameter nilai 3 (tiga) adalah dampak gangguan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan usaha dalam bentuk bahaya kebakaran, bahaya peledakan, usaha wajib UKL/UPL/AMDAL, menggunakan bahan kimia, menggunakan mesin/listrik di atas 15 PK, menggunakan ketel uap, menimbulkan pencemaran debu dan menggunakan tower/menara. - Gangguan Menengah dengan parameter nilai 2 (dua) adalah gangguan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dalam bentuk pencemaran bau, usaha yang berhubungan dengan makanan dan menggunakan mesih di bawah 15 PK. - Gangguan Kecil dengan parameter nilai 1 (satu) adalah usaha yang hampir tidak menimbulkan dampak gangguan dan pencemaran lingkungan. Pasal II : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 118

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014