DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Nomor: 9
Tahun: 2003
Ditetapkan: 25 Februari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang …
2.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
5.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
7.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
8.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9.Undang …
9.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3.Kabupaten Nias dan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
4.Kabupaten Dairi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Nias Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Nias, yang terdiri atas :

a.Kecamatan Lolomatua;
b.Kecamatan Gomo;
c.Kecamatan Lahusa;
d.Kecamatan Hibala;
e.Kecamatan Pulau-pulau Batu;
f.Kecamatan Teluk Dalam;
g.Kecamatan Amandraya; dan
h.Kecamatan Lolowa’u.

Pasal 4

Kabupaten Pakpak Bharat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Dairi, yang terdiri atas:

a.Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
b.Kecamatan Kerajaan; dan
c.Kecamatan Salak.

Pasal 5

…

Pasal 5

Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas:

a.Kecamatan Parlilitan;
b.Kecamatan Pollung;
c.Kecamatan Baktiraja;
d.Kecamatan Paranginan;
e.Kecamatan Lintong Nihuta;
f.Kecamatan Dolok Sanggul;
g.Kecamatan Sijama Polang;
h.Kecamatan Onan Ganjang;
i.Kecamatan Pakkat; dan
j.Kecamatan Tarabintang.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Nias dikurangi dengan wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabu-paten Dairi dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dengan terbentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Kabupaten Nias Selatan mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sirombu, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lolofitu Moi, Kecamatan Idanogawo, dan Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
3. c.sebelah ...
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Samudera Hindia; dan
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(2)Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(3)Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sianjur Mula Mula dan Kecamatan Harian, Kecamatan Palipi Kabupaten Toba Samosir;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara, Kecamatan Siborong-borong, dan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara serta Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, dan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digambarkan dalam peta wila-yah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 4 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1964

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2020