DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 12, angka 16, angka 23, dan angka 43 Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan huruf c ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b); 5. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 15 diubah; 6. Ketentuan Pasal 36 dihapus; 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah; 8. Ketentuan Pasal 38 dihapus; 9. Ketentuan Pasal 39 dihapus; 10. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) Pasal 40 diubah; 11. Ketentuan ayat ( 1) diubah, ayat (2) dihapus, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a); 12. Ketentuan ayat (4) Pasal 57 diubah; 13. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 58 diubah; 14. Ketentuan setelah ayat (2) huruf aa ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, cc, dd dan ee dan setelah ayat (3) Pasal 70 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); 15. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) sampai dengan ayat (5) diubah; 16. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (la), ayat (lb) dan ayat (le), ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan ayat (5) Pasal 76 diubah; 17. Ketentuan Pasal 77 dihapus; 18. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah; 19. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah; 20. Ketentuan ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3); 21. Setelah ayat (3) Pasal 91 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5); 22. Ketentuan Pasal 92 dihapus.; 23. Ketentuan Pasal 100 diubah; 24. Ketentuan Pasal 101 diubah; 25. Ketentuan Pasal 104 diubah; 26. Ketentuan Pasal 105 diubah;

Isi peraturan

Pasal 4

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi: 3. 8

a.pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b.pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada rnasyarakat di bidang penyelen ggaraan administrasi kependudukan :
f.penugasam kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan ;
g.penyqjian Data Kependudukan berskala daerah berasal da-ri Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalarn Negeri; dan
h.pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ketentuan huruf c ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) Pasal 5 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebogai berikut:

Pasal 5

tl) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:

a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
b.memberikan pelayanan yang sanna dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e.rnenjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
f.melakukan verilikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (21 Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama lslam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t3) Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan perceraian bagr penduduk beragama Islam, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagr penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau bag penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 4. 9 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat {3} Pasal 11 disisipkan 2 (dua} ayat yakni ayat (2a} dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 (U Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (21 Petugas Registrasi mempunyai tugas pokok:
1. a.membantu Kepala Desallurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
2. b.mengelola dan menyajikan data kependudukan di Desa/Kelurahan. {2a) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (21, mempunyai fungsi:
3. a.verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
4. b.verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
5. c.pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, dan Buku Induk Penduduk;
6. d.pernrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
7. e.penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.
(2b)Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a1, bertanggung jawab:
1. a.secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
2. b.secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbun5ri sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap dan telah mencapai r-rmur t7 (tduh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el. (21 KTP-el diterbitkan oleh Dinas.
(3)Penduduk yang telah memiliki KTP-el, wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 36 dihapus. 5. 10
7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Paragraf I Pencatatan Kelahiran

Pasal 37

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. l2l Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan. {4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
(5)Pencatatan kelahiran tanpa dipungut biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 38 dihapus. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

10.Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) Pasal 4O diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan ayat (1) diubah, ayat {2) dihapus, dan diantara ayat (3) dan ayat ( ) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: kragaf 1 Pcacetaten Kemetian

Pasal 51

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 {tiga puluh} hari sejak tanggal kematian. 8. 9. 11 (21 Dihapus.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3a)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang yakni:
1. a.dalam hal kematian terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan keterangan dari dokter;
2. b.dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenaz,ahnya, berdasarkan penetapan pengadilan; dan
3. c.dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, berdasarkan keterangan dari kepolisian. t4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
  1. 12.Ketentuan ayat (4) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (21 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Alrta Kelahiran.
(3)Bagr anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitlan akta kelahiran.
(4)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang or€rng tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

13.Ketentuan ayat (3) dan ayat (a) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. t2 (21 Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat p"r,""t*trti perkawinan orarlg tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan p.rrl*i"an dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan'
(3)Beidasarkan iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat \'(1),PejabatPencatatanSipilmencatatpadaRegister AktaPengesahanAnakdanmenerbitkanKutipanAkta Pengesahan Anak'
(4)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanyatelahmelaksanakanprkawinansahmenurut hukum agama dan hukum negara'
(5)Ketentuai lebih lanjut mengenai persyaratan da1 pta cara pencatatan pengesahan anak diatur dalam Peraturan BuPati.

14.Ketentuan setelah ayat (2) huruf aa ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf Lb, c", dd dan ee dan setelah ayat (3) Pasal iO aitt*bahkan 1 {satu) ayat yakni ayat (4}, sehingga Pasal 7O berbunYi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)DatakependudukanterdiridaridataPerseor€rngan dan/atau data agregat Penduduk" (21 Data Perseorangan meliPuti:
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nanna lengkaP;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kePercayaan;
9. i.status Perkawinan;
10. j.status hubungan dalam kel-uarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
  1. 1.pendidikanterakhir:
12. m.jenis pekerjaan;
13. n.NIK ibu kandung; narna ibu kandung; NIK ayah; narna ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir; ,r-oor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; no-mor akta perkawinan/ buku nikah;
14. x.tanggal Perkawinan;
15. y.kepemilikan akta Perceraian: ;. tto*ot akta perceraian/surat cerai; dan aa. tanggal Perceraian; bb. sidikjari; cc. iris mata; 13 dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorEurg.
(3)Data agregat meliputi himpunan data perseor€rng€rn yang berupa data kuantitatif dan kuatitatif.
(4)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat 2, dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan: pelayanan publik; perencanaan pembangunan ; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

15.Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. (21 Dihapus.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku lzan Tinggal Tetap berakhir.
(5)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanya memiliki 1 (satu) KTP-e1.

16.Ketentuan ayat (l) diubah, diantara ayat (1) dan ayat {2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat {1a}, ayat (1b} dan ayat (1c), ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, diantara ayat {4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan ayat t5) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Gamda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, narna, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agarna, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
(1a)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (U menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. a. b. c. d. e. L4 (21 Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agam€mya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagr penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tet€.p dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(3)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(4)KTP-el untuk:
1. a.warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
2. b.orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal TetaP. {4a} Dalam hat terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian. {4b) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP-el, diatur dalam Peraturan Bupati.

17.Ketentuan Pasal 77 dihapus.
18.Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1)Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian;
5. e.pengakuan anak; dan
6. f.pengesahan anak. (21 Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikelompokkan menurut:
7. a.warga negara Indonesia dan orang asing;
8. b.waktu pelaporan, yang meliputi tepat waktu dan terlambat.
(3)Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
1. a.jenis peristiwa penting;
2. b.NIK dan status kewarganegaraan;
3. c.narra orang yang mengalami peristiwa penting;
4. d.narna dan identitas pelapor;
5. e.tempat dan tanggal peristiwa;
6. f.nama dan identitas saksi:
7. g.tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
8. h.narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. {4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD.
(5)Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. 15

19.Ketentuan ayat (U Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 12 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 15

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 51

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 70

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 80

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 15

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 51

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 70

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 80

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2025