DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Asas, Maksud dan Tujuan: 3. Ruang Lingkup: 4. Hak dan Kewajiban Petani, Bandul dan Pelaku Usaha: 5. Budidaya Tembakau Madura: 6. Tata Niaga Tembakau Madura: 7. Pengendalian dan Perlindungan Mutu Tembakau Madura: 8. Kemitraan: 9. Ketentuan Perizinan: 10. Tanggungjawab Pemerintah Daerah: 11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: 12. Kelembagaan: 13. Peran Serta Masyarakat: 14. Pembinaan dan Pengawasan: 15. Sanksi Administratif: 16. Larangan: 17. Ketentuan Penyidikan: 18. Ketentuan Pidana: 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Tembakau Madura sebagai salah satu komoditas asli, memiliki kualitas spesif'tk yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah;
b.bahwa agar pembinaan, pengawasan dan pengembangan tembakau madura dapat berjalan dengan baik, perlu mengatur pengusahaan tembakau madura terkait dengan budidaya, tataniaga dan perlindungan tembakau madura;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Tembakau Madura;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 1
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang · Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 2
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau;
14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TEMBAKAU MADURA.

Pasal 1

PENGUSAHMN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan bidang perindustrian.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pamekasan.
6.Pengusahaan Tembakau Madura adalah serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan mulai dari Budidaya, Tata Niaga, dan Perlindungan terhadap Tembakau Madura.
7.Budidaya adalah usaha tani tembakau yang merupakan serangkaian kegiatan, pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pasca panen dan rehabilitasi lahan.
8.Tembakau Madura adalah tembakau varietas Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura, baik berupa tembakau basah atau tembakau kering.
9.Tembakau luar Madura adalah tembakau yang ditanam di luar Madura.
10.Tembakau Campuran adalah tembakau yang merupakan campuran antara Tembakau Madura dengan selain Tembakau Madura.
11.Tata niaga adalah tata aturan yang terkait dengan Tembakau Madura meliputi aspek perniagaan beserta pengendalian dan pengawasannya.
12.Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Petani tembakau Madura dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. 3
13.Mutu Tembakau Madura adalah pedoman kualitas Tembakau Madura yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan.
14.Pengendalian mutu adalah berbagai upaya untuk mempertahankan mutu Tembakau Madura sesuai dengan Standar Mutu Tembakau Rajangan V.O yang tertuang dalam Surat Gubernur kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor: 525.23/29873/1991 Tanggal 19 Desember 1991 Perihal Standar Mutu Tembakau Rajangan Madura V.0 dan Virginia Bojonegoro.
15.Proses Pembuatan Rokok adalah proses pencampuran Tembakau Madura dengan tembakau luar Madura di pabrik rokok.
16.Pangkalan adalah tempat terjadinya transaksi jual bell Tembakau Madura.
17.Contoh adalah sebagian Tembakau Madura yang diambil untuk mewakili satu kemasan agar diketahui kualitasnya.
18.Berat kotor adalah berat satu kemasan Tembakau Madura sebelum dipotong tikar pembungkus.
19.Berat bersih adalah berat satu kemasan Tembakau Madura setelah dipotong tikar pembungkus.
20.Kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan yang tertuang dalam perjanjian kemitraan.
21.Petani adalah warga Daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman tembakau.
22.Penjual adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas penjualan Tembakau Madura milik sendiri atau milik pihak lain yang dikuasakan kepadanya.
23.Pembeli adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas pembelian Tembakau Madura.
24.Bandul adalah Pedagang yang melakukan pengusahaan Tembakau Madura di Pamekasan.
25.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau.
26.Asosiasi Petani Tembakau adalah kumpulan Kelompok Tani Tembakau.
27.Asosiasi Pengusaha Tembakau adalah organisasi Pengusaha Tembakau yang berkedudukan di Daerah.
28.Komisi Urusan Tembakau adalah komisi yang beranggotakan unsur angota DPRD, perangkat daerah teknis, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau, Kelompok tani, dan Pemerhati yang membidangi pertembakauan.
29.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan atau unsur pabrikan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pertembakauan. 4
30.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) untuk dan atas nama bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
31.Izin Pembelian adalah izin atas pembelian Tembakau Madura yang dilakukan secara rutin dan/atau insidentil dalam usaha jual beli Tembakau Madura pada saat musim tembakau Madura.
32.Kawasan lndustri Hasil Tembakau adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.
33.Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
34.Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
35.Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
36.Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
37.Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
38.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 5

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengusahaan Tembakau Madura dilaksanakan berdasarkan asas:

a.ekonomis;
b.akuntabilitas;
c.transparansi;
d.otonomi; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Pengusahaan Tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan ik1im yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Tujuan Pengusahaan Tembakau Madura adalah:

a.meningkatkan dan memperluas penganekaragaman Tembakau Madura sebagai komoditi unggulan dan potensi daerah;
b.memfasilitasi, membina dan mengembangkan usaha pertembakauan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal;
c.menyelaraskan pembinaan, pengawasan dan pengembangan tataniaga tembakau yang berpihak pada petani sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani;
d.memberikan perlindungan kepada petani tembakau dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modem dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.hak dan kewajiban petani, bandul dan pelaku usaha;
b.budidaya tembakau Madura;
c.tata niaga tembakau Madura;
d.pengendalian dan perlindungan mutu tembakau Madura;
e.kemitraan;
f.ketentuan perizinan;
g.tanggung jawab pemerintah daerah;
h.tanggungjawab sosial perusahaan;
i.kelembagaan; J. peran serta masyarakat; 6
k.pembinaan dan pengawasan;
1. 1.sanksi administratif;
m.larangan;
n.ketentuan penyidikan;
o.ketentuan pidana; dan
p.ketentuan penutup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PETANI, BANDUL DAN PELAKU USAHA

Pasal 6

(1)Hak Petani adalah:
1. a.memperoleh informasi pasar dan harga;
2. b.memilih, menentukan dan pembuatan kesepakatan kemitraan secara tertulis;
3. c.memperoleh pembayaran secara tunai; dan
4. d.memperoleh pembinaan usaha dari pemerintah maupun mitra usaha.
(2)Kewajiban Petani adalah:
1. a.menjaga kelestrian dan kualitas tembakau madura; dan
2. b.mentaati kesepakatan dengan pihak mitra usaha.

Pasal 7

(1)Hak Bandul adalah:
1. a.mendapat tembakau madura sesuai kualitasnya;
2. b.memilih dan menentukan penjual dan/ atau pembeli; dan
3. c.memperoleh pembayaran secara lunas.
(2)Kewajiban Bandul adalah:
1. a.melakukan transaksi jual beli tembakau madura secara lunas; dan
2. b.menjaga keaslian dan kualitas tembakau madura hasil pembeliannya.

Pasal 8

(1)Hak Pelaku Usaha adalah:
1. a.menentukan kualitas (grade) dan harga tembakau madura;
2. b.mendapat tembakau madura sesuai kualitas (grade) yang ditetapkan;
3. c.menentukan kawasan usaha dalam rangka memperoleh kualitas (grade) tembakau madura yang diinginkan dalam kemitraan; dan
4. d.melakukan pengembangan budidaya dan kemitraan usaha tembakau.
(2)Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
1. a.membayar secara lunas pembelian tembakau dari petani/bandul; dan
2. b.berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan kemitraan pembinaan usaha tani bagi petani binaan. 7 BABV BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA

Pasal 9

(1)Bupati berwenang mengatur program usaha budidaya tembakau madura.
(2)Usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola kemitraan.
(3)Program usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan untuk:
1. a.menguntungkan para pihak dengan berlandaskan azas keseimbangan dan kesinambungan;
2. b.melestarikan dan meningkatkan kualitas tembakau madura sebagai komoditas unggulan yang mampu berkompetisi;
3. c.meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian tembakau;
4. d.meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta perekonomian daerah; dan
5. e.mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
(4)Usaha budidaya tembakau madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan budi daya pertanian
2. b.usaha budidaya dan kemitraan;
3. c.harga dasar dan kelas mutu;
4. d.pembinaan dan pengendalian; dan
5. e.rehabilitasi lahan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PETANI, BANDUL DAN PELAKU USAHA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PETANI, BANDUL DAN PELAKU USAHA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2015