DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 05 Tahun 2015

Nomor: 05
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian,penganggaran dan Perhitungan Bantuan Keuangan; 3. Penggunaan Bantuan Keuangan; 4. Pengajuan Bantuan Keuangan; 5. Penyaluran Bantuan Keuangan; 6. Laporan Pertanggungjawaban; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan perundang- undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC adalah pengurus Partai Politik di tingkat daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang yang untuk selanjutnya disebut SKPD yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandaeglang yang sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah. 5

BAB II

PEMBERIAN, PENGANGGARAN DAN PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
(2)Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 3

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 4

(1)Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Penghitungan besaran nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Untuk periode pemilu tahun 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode tahun 2009;
2. b.Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya. 6

Pasal 5

(1)Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Untuk periode pemilu tahun 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2014 dikalikan dengan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
2. b.Untuk periode pemilu tahun berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

BAB III

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
(2)Penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan politik.

Pasal 7

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
1. a.Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7
2. b.Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 8

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 antara lain berupa :

a.Seminar;
b.Lokakarya;
c.Dialog interaktif;
d.Saresehan; dan
e.Workshop.

Pasal 9

Kegiatan operasional Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkaitan dengan :

a.Administrasi umum;
b.Berlangganan daya dan jasa;
c.Pemeliharaan data dan arsip; dan
d.Pemeliharaan peralatan kantor.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010