DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Nomor: 77
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi selanjutnya disebut DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya disebut DPRD kabupaten/ kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.
9.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
(2)Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
(3)Bupati/ Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
(4)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(5)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)diberikan setiap tahun.

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(3)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
(4)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode 2004;
2. b.untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode 2009;
3. c.untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode sebelumnya.

Pasal 6

(1)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
2. b.untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
3. c.untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

Pasal 7

(1)Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah jumlah bantuan APBD Provinsi tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi periode 2004;
2. b.untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah jumlah bantuan APBD provinsi tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi periode 2009;
3. c.untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah jumlah bantuan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi periode sebelumnya;

Pasal 8

(1)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD provinsi dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
2. b.untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
3. c.untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Pasal 9

(1)Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2004;
2. b.untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2009;
3. c.untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.

Pasal 10

(1)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD kabupaten/kota dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a;
2. b.untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
3. c.untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c;

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (33)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 05 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (33)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 05 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015