DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliyar Rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor: SR/025/R/GPK/II/2020, Tanggal 14 Februari 2020 sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis;
c.bahwa penyertaan kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU Dan BUPATI PASANGKAYU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SULSELBAR adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota diwilayahnya serta Pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang berbentuk perseroan terbatas.
4.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagi modal atau saham Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu dan dikekola secara korporasi dengan prinsip saling menguntungkan.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/SahaM pada PT. Bank 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU SULSELBAR dan dikekola secara korporasi dengan prinsip saling menguntungkan.
6.Dividen adalah merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.
7.Pemegang saham adalah Pemerintah Daerah.

BAB II

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliyar Rupiah).
(2)Jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR sampai pada ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 35.048.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 5

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2021 berbentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Direksi PT. Bank SULSELBAR wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD. 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018