DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; 5.Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Eselonisasi; 8. Ketentuan Lain-lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang- kurangnya dalam waktu 1 (satu) Tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19 ); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit Organisasi di lingkungan dinas Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8.Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yakni:

1.Dinas Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.Dinas Sosial;
5.Dinas Perhubungan;
6.Dinas Komunikasi dan Informatika;
7.Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang;
8.Dinas Cipta Karya;
9.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
10.Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
11.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
12.Dinas Perindustrian dan Energi; 4
13.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
14.Dinas Pertanian dan Perkebunan;
15.Dinas Kelautan dan Perikanan;
16.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17.Dinas Kehutanan;
18.Dinas Pertambangan; dan
19.Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
(2)Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
(4)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b.penetapan kebijakan di bidang Pendidikan;
c.pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Prasarana dan Sarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Pengendalian Mutu Pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. 5

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan Program;
  2. 2.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan.
3. c.Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SD/MI;
  2. 2.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMP/MTS; dan
  3. 3.Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Dasar.
4. d.Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan: 1 Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMA/MA;.
  1. 2.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMK; dan
  2. 3.Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Menengah.
5. e.Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
  2. 2.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  3. 3.Seksi Kesetaraan.
6. f.Bidang Peningkatan Mutu:
  1. 1.Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. 2.Seksi Peningkatan Mutu Siswa; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b.penetapan kebijakan di bidang Kesehatan; 6
c.pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan yang meliputi upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Manajemen Kesehatan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan Program;
  2. 2.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medik;
  2. 2.Seksi Gizi; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Keluarga.
4. d.Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. 2.Seksi Wabah dan Bencana; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan.
5. e.Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Promosi Kesehatan;
  2. 2.Seksi Ketenagaan; dan
  3. 3.Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010