DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang ketentuan Umum Pengelolaan Air Tanah; Pengaturan pengelolaan Air Tanah dimaksudkan guna memelihara keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan; Tujuan pengaturan pengelolaan Air Tanah untuk mewujudkan pengelolaan Air Tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang, sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan Air Tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat; Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan Air Tanah dan strategi pengelolaan Air Tanah; Asas Pengelolaan Air Tanah; Tanggung Jawab dan Wewenang; Pengelolaan Air Tanah; Perizinan; Sistem Informasi Air Tanah; Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan Daerah mengakibatkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap Air Tanah sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengelola dan memelihara kelestarian Air Tanah;
c.bahwa guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Air Tanah dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Tanah berbasis cekungan Air Tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859;
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air;
16.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya bidang Air Tanah.
5.Kepala Dinas adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya bidang Air Tanah.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, Air Tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. 4
7.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Pengelolaan Air Tanah adalah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
10.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
12.Wilayah Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut wilayah CAT adalah bagian dari cekungan Air Tanah yang melewati daerah administrasi.
13.Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
14.Pengendalian Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Air Tanah.
15.Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan Air Tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik Air Tanah tersebut.
16.Imbuhan Air Tanah adalah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
17.Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada cekungan Air Tanah.
18.Daerah lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan Air Tanah.
19.Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kabutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20.Zona Konservasi Air Tanah adalah suatu wilayah dimana proses upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah berlangsung agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
21.Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
22.Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air Tanah.
23.Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah. 5
24.Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat Sumur Bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan Air Tanah.
25.Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat Sumur Gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
26.Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
27.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis atau pun secara manual.
28.Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
29.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu Air Tanah pada akuifer tertentu.
30.Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan Sumur Pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.
31.Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air Tanah.
32.Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air Tanah.
33.Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
34.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah.
35.Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan Air Tanah.
36.Survei Hidrogeologi adalah adalah penyelidikan atau penelitian yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak Bumi umumnya dalam akuifer.
37.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
38.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 6
39.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan pengelolaan Air Tanah dimaksudkan guna memelihara keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
(2)Tujuan pengaturan pengelolaan Air Tanah untuk mewujudkan pengelolaan Air Tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang, sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan Air Tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan Air Tanah dan strategi pengelolaan Air Tanah.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

a.asas kelestarian;
b.asas keseimbangan;
c.asas kemanfaatan umum;
d.asas keterpaduan dan keserasian;
e.asas keadilan;
f.asas kemandirian; dan
g.asas transparansi dan akuntabilitas. 7

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan Air Tanah yang adil dan bijaksana serta berwawasan lingkungan.
(2)Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah Daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi;
2. b.mengusulkan rancangan penetapan cekungan Air Tanah;
3. c.menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
4. d.melaksanakan kegiatan inventarisasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
5. e.menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
6. f.pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan pada cekungan Air Tanah;
7. g.melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
8. h.melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
9. i.menyelenggarakan kegiatan konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
10. j.menyediakan dan memelihara Sumur Pantau pada cekungan Air Tanah;
11. k.mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan pengawetan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
12. l.menyelenggarakan pendayagunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
13. m.menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
14. n.menetapkan peruntukan Air Tanah sesuai dengan kewenangan Daerah;
15. o.menetapkan urutan prioritas penyediaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
16. p.menyusun rencana penyediaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah ;
17. q.menetapkan alokasi penggunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
18. r.menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah pada cekungan Air Tanah;
19. s.mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah pada cekungan Air Tanah; 8
20. t.menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah;
21. u.melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan;
22. v.menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah dan menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah;
23. w.menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah ;
24. x.melaksanakan pengawasan pengelolaan Air Tanah;
25. y.melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
26. z.mengenakan sanksi pelanggaran pengelolaan Air Tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
(3)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(4)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

(1)Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
(2)Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
(3)Guna mendukung pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Perencanaan pengelolaan Air Tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah. 9
(2)Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Air Tanah.
(3)Program pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan Air Tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan Air Tanah.

Pasal 8

Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan :

a.inventarisasi Air Tanah;
b.penetapan zona konservasi Air Tanah; dan
c.penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Air Tanah.

Pasal 9

(1)Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
(2)Data dan informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kuantitas dan kualitas Air Tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Air Tanah;
3. c.cekungan Air Tanah dan prasarana pada cekungan Air Tanah;
4. d.kelembagaan pengelolaan Air Tanah;
5. e.kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan Air Tanah;
6. f.daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah;
7. g.geometri dan karakteristik akuifer;
8. h.neraca dan potensi Air Tanah;
9. i.pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah; dan
10. j.upaya konservasi Air Tanah.
(3)Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
1. a.pemetaan;
2. b.penyelidikan;
3. c.penelitian;
4. d.eksplorasi; dan/atau
5. e.evaluasi data. 10
(4)Kegiatan inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu Air Tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
(5)Hasil inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati melaksanakan kegiatan inventarisasi Air Tanah di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pihak lain.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2021