DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan asas-asas tertentu, yang mencakup pembentukan, susunan dan tipelogi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan, serta ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, kepegawaian, pendanaan, dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap Daerah mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan • pemerintahan dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah de ngan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat diganti karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kondisi Daerah; Daerah perlu lagi dengan
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 Menetapkan :
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Bupati adalah Bupati Pasuruan. 2
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6 . Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
9.lnspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
10.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
11.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan merupakan wilayah kerja Camat.
13.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
14.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3

Pasal 2

Dalam pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

m1 adalah untuk hukum terhadap ( 1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah memberikan pedoman dan kepastian pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah terwujudnya: ini adalah agar
1. a.pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
2. b.terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembentukan Perangkat Daerah;
b.susunan dan tipelogi Perangkat Daerah;
c.pembentukan unit pelaksana teknis;
d.staf ahli;
e.kepegawaian; dan
f.pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD; 4
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Susunan dan tipelogi Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang sosial dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Perhubungan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perhubungan; 13 . Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang energi dan sumber daya mineral;
14. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga, tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kepemudaan dan olah raga;
15. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
16. 17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ke budayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata;
17. 18.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
18. 19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 6
e.Badan Daerah Terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Invensi dan Inovasi;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 3 . Badan Pendapatan Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 4 . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerin tahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
3. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bangil dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Beji dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Gempol dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Gondang Wetan dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Grati dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Kejayan dengan tipe A; 7 . Kecamatan Kraton dengan tipe A;
7. 8.Kecamatan Lekok dengan tipe A; 9 . Kecamatan Lumbang dengan tipe A;
8. 10.Kecamatan Nguling dengan tipe A; 11 . Kecamatan Pandaan dengan tipe A;
9. 12.Kecamatan Pasrepan dengan tipe A;
10. 13.Kecamatan Pohjentrek dengan tipe A;
11. 14.Kecamatan Prigen dengan tipe A;
12. 15.Kecamatan Purwodadi dengan tipe A;
13. 16.Kecamatan Purwosari dengan tipe A;
14. 17.Kecamatan Puspo dengan tipe A;
15. 18.Kecamatan Rejoso dengan tipe A;
16. 19.Kecamatan Rem bang dengan tipe A;
17. 20.Kecamatan Sukorejo dengan tipe A; 21 . Kecamatan Tosari dengan tipe A; 22 . Kecamatan Tutur dengan tipe A;
18. 23.Kecamatan Winongan dengan tipe A; dan
19. 24.Kecamatan Wonorejo dengan tipe A. 7

Pasal 8

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri dari Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku bagian dari perangkat Kecamatan.
(3)Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat.
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Wilayah Kecamatan Bangil terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Bendomungal;
  2. 2.Kelurahan Dermo;
  3. 3.Kelurahan Gempeng;
  4. 4.Kelurahan Kalirejo;
  5. 5.Kelurahan Kalianyar;
  6. 6.Kelurahan Kauman;
  7. 7.Kelurahan Kiduldalem;
  8. 8.Kelurahan Kersikan;
  9. 9.Kelurahan Kolursari;
  10. 10.Kelurahan Latek; dan
  11. 11.Kelurahan Pogar.
2. b.Wilayah Kecamatan Beji terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Glanggang; dan
  2. 2.Kelurahan Pagak.
3. c.Wilayah Kecamatan Gondangwetan yaitu Kelurahan Gondangwetan;
4. d.Wilayah Kecamatan Grati yaitu Kelurahan Gratitunon;
5. e.Wilayah Kecamatan Kejayan yaitu Kelurahan Kejayan;
6. f.Wilayah Kecamatan Pandaan terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Jogosari;
  2. 2.Kelurahan Kutorejo;
  3. 3.Kelurahan Pandaan; dan
  4. 4.Kelurahan Petungasri.
7. g.Wilayah Kecamatan Prigen terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Ledug;
  2. 2.Kelurahan Pecalukan; dan
  3. 3.Kelurahan Prigen.
8. h.Wilayah Kecamatan Purwosari yaitu Kelurahan Purwosari.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

(1)Pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dibentuk UPTD.
(2)Pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dibentuk UPTB.
(3)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…