Susunan dan tipelogi Perangkat Daerah terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pertanahan;
6.Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang sosial dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5
8.Dinas Ketenagakerjaan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang transmigrasi;
9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10.Dinas Lingkungan Hidup, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12.Dinas Perhubungan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perhubungan;
13 . Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang energi dan sumber daya mineral;
15.Dinas Pemuda dan Olahraga, tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kepemudaan dan olah raga;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ke budayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata;
18.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
6
e.Badan Daerah Terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Invensi dan Inovasi;
2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3 . Badan Pendapatan Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 4 . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerin tahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.
f.Kecamatan terdiri dari:
1.Kecamatan Bangil dengan tipe A;
2.Kecamatan Beji dengan tipe A;
3.Kecamatan Gempol dengan tipe A;
4.Kecamatan Gondang Wetan dengan tipe A;
5.Kecamatan Grati dengan tipe A;
6.Kecamatan Kejayan dengan tipe A;
7 . Kecamatan Kraton dengan tipe A;
8.Kecamatan Lekok dengan tipe A;
9 . Kecamatan Lumbang dengan tipe A;
10.Kecamatan Nguling dengan tipe A;
11 . Kecamatan Pandaan dengan tipe A;
12.Kecamatan Pasrepan dengan tipe A;
13.Kecamatan Pohjentrek dengan tipe A;
14.Kecamatan Prigen dengan tipe A;
15.Kecamatan Purwodadi dengan tipe A;
16.Kecamatan Purwosari dengan tipe A;
17.Kecamatan Puspo dengan tipe A;
18.Kecamatan Rejoso dengan tipe A;
19.Kecamatan Rem bang dengan tipe A;
20.Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
21 . Kecamatan Tosari dengan tipe A; 22 . Kecamatan Tutur dengan tipe A;
23.Kecamatan Winongan dengan tipe A; dan
24.Kecamatan Wonorejo dengan tipe A.
7