Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a.Perangkat Daerah dengan nomenklatur yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
b.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat definitif yang baru sesuai Peraturan Daerah ini;
c.penetapan dan pelantikan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021;
d.UPT pada Dinas Kesehatan dan perangkat daerah berbentuk Rumah Sakit yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT atau Unit Organisasi Bersifat Khusus atau Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
e.pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 21 September 2021 BUPATI PASURUAN, ttd. M. IRSYAD YUSUF Diundangkan di Pasuruan pada tanggal, 21 September 2021 SEKRETARIS DAERAH, ttd. ANANG SAIFUL WIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 167-8/2021 TELAH DITELITI Pejabat Tanggal Paraf Sekretaris Daerah Asisten PKR Kabag. Organisasi Kabag. Hukum PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang- undangan dan beban kerja perangkat daerah Kabupaten Pasuruan dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, Peraturan Daerah sebelumnya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah belum cukup mengatur tentang penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pemerintahan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 336