DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyusunan peraturan perundang-undangan desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5589); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.

BAB II

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

Pasal 2

Jenis peraturan perundang-undangan Desa terdiri atas :

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Kepala Desa; dan
c.Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB III

AZAS

Pasal 3

(1)Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang sederajat dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(2)Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah desa.
(3)Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
(4)Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(5)Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

Pasal 4

(1)Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
(3)Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan melalui musyawarah desa.
(4)Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

(1)Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2)Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Sekretaris Desa wajib mengundangkan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.
(4)Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa.
(5)Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
(6)Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

Pasal 7

(1)Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2)Sekretaris Desa wajib mengundangkan peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.
(3)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam berita Desa.
(4)Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang sederajat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
(2)Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
(3)Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
(4)Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008