DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah 3.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 4.Staf Ahli 5.Kelurahan 6.Jabatan Perangkat Daerah 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pemalang. 3
13.Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Pemalang.
14.Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Pemalang.
15.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pemalang.
16.Tipe A adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
17.Tipe B adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
18.Tipe C bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
19.Tipe C bagi Dinas dan Badan adalah kriteria tipelogi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. 4
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; 2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan pemuda dan olahraga; 3) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 4) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; 8) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; 9) Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 10) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik; 5 11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; 14) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; 15) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan pangan; 16) Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 18) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub pemadam kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 4) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari: 1) Kecamatan Pemalang dengan Tipe A; 2) Kecamatan Taman dengan Tipe A; 3) Kecamatan Petarukan dengan Tipe A; 4) Kecamatan Comal dengan Tipe A; 5) Kecamatan Ampelgading dengan Tipe A; 6) Kecamatan Bodeh dengan Tipe A; 7) Kecamatan Ulujami dengan Tipe A; 8) Kecamatan Bantarbolang dengan Tipe A; 9) Kecamatan Randudongkal dengan Tipe A; 10) Kecamatan Warungpring dengan Tipe A; 11) Kecamatan Moga dengan Tipe A; 12) Kecamatan Pulosari dengan Tipe A; 13) Kecamatan Belik dengan Tipe A; 14) Kecamatan Watukumpul dengan Tipe A. 6

Pasal 4

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, Susunan Organisasi Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 7

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELURAHAN

Pasal 11

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019