DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tempat pendaftaran Perusahaan, warna Tanda Pendaftaran Perusahaan, kewenangan dan pelimpahan kewenangan penerbitan SIUP, tanggung jawab PD yang membidangi PTSP dalam pendaftaran perusahaan, jangka waktu berlakunya TDP, pembaharuan TDP, perubahan data TDP, pendaftaran ulang perusahaan, penghapusan perusahaan dari daftar perusahaan, TDP yang hilang dan rusak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun / 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik r Indonesia Nomor 4576); 2 7. 8. o 10. 11. 1 2. 13. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); U d o n rr T T n d o n nvaci_ii<£- iiucui Mr lM OQ Tahun 2009 tanfon f LV^llLCULlfc TDoio i cycLxv 14. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pprinrln ctrior) /Tp n ih o ra n MpnrarQ T?<=»r*nH1ilr Tnrinr»f=>cia T a h rinA V / l i i l U U O U i t U A ^ L i U i l l L / U a U i l X 1 V ^ ^ C U . U . X \ . V / J ^ / U . k / X H V X X X U W X X V / V J X U x u x x u x x 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor COO/IU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang i etapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nome 1"5 JLO Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3

Menetapkan

18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Ifahnnotpri Ppmalann TaVmn On'\'7 Nnmnr 10 Tamhalian l V U . L / U j O U . t V - 1 1 A V ^ I I I U A U A X ^ 1 t U X U i l A j \ 7 A 1 m / U i U X _L Z - j 1 U l l l U U A i U . l l Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Nomor no\. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran 1 Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara S. 4. Q O. 9. 10. 11. 1 2 . An i li J n l n b o n H o a r o b n r l n l o I n R n r v o + i c p K n n r o i T Tn ci micniciii L/av^icui civaciicin i_^uipciti o^ licl^ cli u n o i t o r * o o mP pmT£»lon r__ . - - - v^n^y^lv^ngjCii acui Pemeitahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pemalang. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiiiki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pejabat Penerbit TDP adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perseroan Terbatas vane selaniutnva disebut oeseroan adalah badan - J X hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang n o 1 n i l v n T t o n r r i r l r » l o r v » r n B n m ^ n - n m o m o n n U i r v Q T C ' i r n m f n n t r n r t ouiui u i i u j a lli uagi ucucuii ocu.icu.ii ucui iii^iii^n u .111 pu-i oy cu cllcui ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Persekutuan Komanditer yang selanjutnya disebut CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero o t n n 1/=» iV> xro m nr d o o o K o nro i i n i m ' o t n o n n o n e r CLLCLU. lV^LJlll y k J K s l. L111U.CUV OU 1^/CJ.^Cll jJ U iilU U l 1 CU11CU1 ULCtll^. Firma yang selanjutnya disebut Fa adalah perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama dibawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggungjawab. 5 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2 0. 2 2. 23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjaiankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terns menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan Han / a ta u l/p n p n m in i« a nU . U 1 X j C X . C C X U 4 O C 4 J . A cpcn ai H*=>noran Vpii;pnanaQn \ra n a t<=>1aV)v3 v ^ o u t u *•* ■ ............- • -1 V O VV V / i l C U l L V y i C U l 21. ditentukan. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas darikantor pusat atau kantor cabang. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan, Perusahaan bentuk usaha lainnya yang selanjutnya disebut BUL adalah Perusahaan diluar bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT)), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma [r <xh r IP1 / v n —■■ - ci vji cuigcui, Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan. Yang termasuk perusahaan Bentuk Usaha Lainnya antara lain adalah Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Daerah (PERUSDA/PD). Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjaiankan kegiatan usahanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ui lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendaftaran Perusahaan dilakukan pada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
(2)Tanda Pendaftaran Perusahaan diterbitkan berdasarkan pengunaan warna sebagai berikut: / I a. PT berwarna merah muda;
1. b.Koperasi berwarna krem; 6
2. c.CV berwarna biru muda;
3. d.Fa berwarna hijau muda;
4. e.Perseorangan berwarna putih; dan
5. f.BUL berwarna ungu muda.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menerbitkan TDP.
(2)Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi PTSP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

a.mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan da lam buku agenda pendaftaran;
b.meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan 1rcil /~r1r n rl r » 1ri i 4 n 1m t v > A r » t r n t i / Y r\ 1 o -t o t t r~\ r*r» 4-1r n • jvciciigisxipcui uuivuiiicii-uwivuiiicii J 'a n g u i|jc i cu ct_Ltvci.ii,
c.menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
d.mengesah'kan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
e.menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
f.mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar;
g.melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait;
h.melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
i.memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
j.melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat setiap bulan.
1. 5.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
(2)TDP wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku nya berakhir. 7
(3)Apabila pemegang TDP menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dan daftar perusahaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PTSP. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah empat ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP mengenai berakhirnya masa nPrMD r\fsrt(ran m^lomr^iWotn fr»fr\\jrr\r\\ T'Tl'P ..... • ............ —................... ................ \jl.........uv/iicuvu xx_/x XX^CLXX ^ X C X X X X ^ / .XXIVCUX xwLUXV yang lama. Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). TDP yang lama dianggap tetap berlaku jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan. Apabila Pembaharuan TDP diterbitkan maka pemilik TDP wajib menyerahkan TDP lama yang asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP. PpmV>aVian 1 a n T D P c p h a a o i m a n a H im alrcnH maria a-vzat 10) rlilrrm alran^ W j X V ^ l l X U U X i U X U U . 1 1 X X - / X U P L / l X J j U X X X X U X X U U X X X X U X U J U U | / U . \ X U . u j C X t y * - 1 I U 1 X V U X X U X V U X X biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aiatur dengan Peraturan Bupati. ( 2 )
(3)
(4)Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Perangkat Daerah pengelola PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan. ZO\ TAr»TTT/-«11V»mvs rl m4-m mr>lar>mrr»-1 r\ /—» rl rrtn rl ♦-»mrl rv j rvcweijiueui liicictpuiiveui pciuucuicui ucLict ^cucigcuiiicuici uiiiicu^duu jjciGci ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan; atau
2. b.Koperasi, CV, Fa, perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
(3)Dokumen persyaratan pendaftaran perubahan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 14

( 1 )

(2)
(3)
(4)Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah sebagai berikut:
1. a.pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
2. b.perubahan nama perusahaan;
3. c.perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
4. d.perubahan alamat perusahaan;
5. e.perubahan kegiatan usaha pokok; dan
6. f.perubahan Anggaran Dasar (khusus untuk PT). Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti perubahan TDP adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti. Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap. Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP. Pejabat Penerbit TDP mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan dan tidak Hil/pnol/on V\i otto v jh . ci_.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDP paling lambat 10 (sepuiuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(3)Terhadap keputusan Pejabat Penerbit TDP yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Terhadap keputusan Pejabat Penerbit TDP yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
(5)Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Pemalang. | 10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 9

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017