DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan; Persyaratan Perangkat Desa; Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan Perangkat Desa; Sanksi Administrasi; Pemberhentian Perangkat Desa; Berhalangan Menjalankan Tugas dan Cuti; Cuti Khusus; Pelaksana Tugas Perangkat Desa; Ijin Beristri Lebih dari Satu dan Perceraian; Biaya Pengnagkatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pemalang.
2.Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
9.Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
10.Bakal Calon adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
11.Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.
12.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
13.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
14.Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
15.Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat desa.
16.Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat dapat terdiri dari:
1. a.Kepala Urusan Pemerintahan;
2. b.Kepala Urusan Pembangunan; dan/ atau
3. c.Kepala Urusan Umum dan Keuangan.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dapat terdiri dari:
1. a.Kepala Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Lebe Desa;
2. b.Kepala Seksi Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Mantri Tani Desa; dan/ atau
3. c.Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang selanjutnya disebut Polisi Desa.
(3)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah Kepala Dusun.

BAB III

KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 4

(1)Jabatan Perangkat Desa kosong karena Perangkat Desa berhenti atau karena susunan organisasi atau karena pembentukan Desa baru.
(2)Paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai kosongnya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus telah selesai menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Pengangkatan Perangkat Desa secara periodik dilaksanakan paling banyak 2 (dua) periode dalam setahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan bulan dan tahun pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IV

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.syarat lain:
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5
  3. 3.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  4. 4.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  5. 5.sehat jasmani dan rohani;
  6. 6.berkelakuan baik;
  7. 7.tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
  8. 8.belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa;
  9. 9.tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
  10. 10.terdaftar dan bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Dusun yang bersangkutan, sebelum adanya pendaftaran lowongan jabatan Kepala Dusun;
  11. 11.memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
(2)Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
(3)Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa atas izin Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

BAB V

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan Bupati tentang penetapan periode pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menangguhkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya.

Pasal 7

(1)Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur: BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6
(2)Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Apabila di antara anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan diganti berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
(2)Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diutamakan dipilih dari unsur yang diganti.

Pasal 9

(1)Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan dapat dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia pengangkatan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006