DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Investasi, Pinjaman Daerah, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Produk Hukum, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PINJAMAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Rumah Sakit Daerah maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, telah dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Daerah yang bersumber berasal dari Pinjaman Daerah;

b.bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PINJAMAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Rumah Sakit Daerah maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, telah dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Daerah yang bersumber berasal dari Pinjaman Daerah;
b.bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PINJAMAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Rumah Sakit Daerah maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, telah dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Daerah yang bersumber berasal dari Pinjaman Daerah;
b.bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 30); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8.Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9.Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
10.Biaya administrasi (Administration Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi;
11.Biaya managemen (Management Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi;
12.Biaya kesepakatan (Upfront Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah.
(2)Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat pembangunan rumah sakit umum daerah yang merupakan salah satu solusi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 3

(1)Sumber pinjaman daerah berasal dari PIP.
(2)Pinjaman daerah digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Type C berupa :
1. a.Instalasi rawat inap (IRNA);
2. b.Laundry;
3. c.Instalasi Gizi/dapur;
4. d.Instalasi jenazah;
5. e.Instalasi CSSD; dan
6. f.Bedah sentral.
(3)Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dibatasi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat melampaui tahun anggaran berikutnya (kontrak tahun jamak) selama masa pinjaman termasuk juga pekerjaan manajemen konstruksi.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Ayat (2), selama masa pinjaman Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dalam APBD untuk pengalokasian :
1. a.Sarana dan prasarana;
2. b.Alat kesehatan;
3. c.Tenaga medik dasar;
4. d.Tenaga medik spesialis dasar;
5. e.Tenaga medik dasar spesialis penunjang;
6. f.Tenaga medik gigi dan mulut; dan
7. g.Tenaga non medik administratif.

BAB IV

JUMLAH, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman daerah sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggang (grace period) pembayaran pokok Pinjaman selama 16 (enam belas) bulan.
(2)Apabila jangka waktu Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemberi Pinjaman

Pasal 6

Bunga Pinjaman sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) efektif per tahun. Bunga pinjaman dihitung dari jumlah dana yang dicairkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 7

(1)Pencairan pinjaman dilakukan setelah perjanjian efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
(2)Pencairan pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening induk dana pinjaman ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 8

(1)Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi :
1. a.pokok pinjaman;
2. b.bunga pinjaman;
3. c.biaya adminstrasi;
4. d.biaya management;
5. e.biaya upfront; dan
6. f.Biaya atau denda keterlambatan.
(2)Biaya administrasi, biaya managemen, dan biaya upfront sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e ditetapkan masing-masing 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total dana investasi pinjaman yang pembayarannya dilakukan dimuka pada saat perjanjian efektif.
(3)Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud ayat(1) dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Semua penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)Bupati melaporkan kepada DPRD realisasi pinjaman daerah dan penggunaan dana.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011