DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Pengendalian dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Pidie Jaya memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam . menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur: Cc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang- “Daerah ditetapkan dengan'Peraturan Daerah:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam La Tnhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Oanun tentangKo | Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1): 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 3839): Si 5 4. Undang-Undang .. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. -2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 4. 5. 6. Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), ha 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan .Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional” Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700): Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725): Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten “Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683): Undang:Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 8. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),

18.Peraturan . 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664):
19.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, -.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815): |
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara— Republik Indonesia Nomor 4817):
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833): .
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normior 5887), .
24.Ganun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46), Ta
25.Oanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor. 62), 26.anun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014- f 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor S4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4): ya Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA : dan BUPATI PIDIE JAYA MEMUTUSKAN :« MENETAPKAN : OANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TAHUN 2015 — 2035. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam @anun ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya:
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
3.Bupati adalah Bupati Pidie Jaya, , "4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya:
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya,
6.Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya:
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025: 8: Rengana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025,
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015- 2035 yang selanjutnya disebut RPJPK Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun . terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2035, 10, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan: 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJM ' Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJPA serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan — Kabupaten Pidie Jaya'untuk periode 5 ima) tahun-yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Pidie Jaya serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA),
13.Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Pidie Jaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun: » 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 15, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi:
17.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten — Pidie Jaya untuk mencapai tujuan, BAB II .. /| R fan « « ta

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya periode 2015 - 2035, dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Pidie Jaya.
(2)Rincian dari program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari ganun ini.

Pasal 3

« RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. :

Pasal 4

Berpedoman kepada RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 pada setiap tahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian Bupati akan disusun RPJM Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

| RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3berisi:

(1)RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 sebagaimana “dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ganun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari ganun ini.
(2)RPJP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH - BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV z1 VISI DAN MISI DAERAH BAB V 3 ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII : PENUTUP Pasal 6 .

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK Pidie Jaya untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
(2)RKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya tahun berikutnya.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Kesejahteraan secara adil dan merata kepada masyarakat menjadi tujuan akhir dari suatu pembangunan. Hasil usaha sumber daya manusia yang mengelola potensi sumber daya alam, mengatasi permasalahan pembangunan dan memanfaatkan peluang yang tersedia menjadi penentu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pidie Jaya untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global yang dipengaruhi faktor-faktor multidimensional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun Tahun 2015-2035.

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya.
(2)Tata cara penendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Bupati dapat menolak atau menibatalkan setiap usulan program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut. bertentangan dengan Oanun Kabupaten Pidie Jaya tentang RPJP: Kabupaten Pidie Jaya ini. |
(2)Bentuk pemberian sanksi akan diatur dengan Peraturan Bupati. 2... BABV

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 41 Visi Kabupaten Pidie Jaya Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan permasalahan dan potensi Kabupaten Pidie Jaya saat ini serta isu strategis yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 - 2035 adalah :

Pasal 10

(il RPJP Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2035 dalam perjalanannya bila diperlukan revisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Oanun Kabupaten Pidie.Jaya. 2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum ganun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang. tidak bertentangan dengan ganun ini. KETENTUAN PENUTUP Tan | Pasal Oanun. ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang'mengetahuinya, memerintahkan-perigundangan Ganunini dengan penempatannya.dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya. - I— Ditetapkan di Meureudu — P pada tanggal 23 Januari . 2018.M 6 Jumadil.Awal 1439 H (Is 1 PIDIE.JAY AIYUB ABBAS Diundangkan diMeureudu adatanggal 23 Januari 2018M 6 Jumadil Awal 1439 H SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PIDIE JAYA, ABD. RAHMAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 1. NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2018, Nomor : (1/11/2018).RR. “4 - PENJELASAN — ATAS OANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR ..1.. TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015.- 2035 I. UMUM

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang dibagi dalam bentuk tahapan pembangunan tiap 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi dasar bagi calon pimpinan daerah yang akan menyusun visi dan misi pembangunan priode berikutnya, sehingga pembangunan daerah yang dihasilkan akan berkesinambungan dan berhasil guna dengan baik. RPJPD akan dijabarkan dalam dokumen berikutnya yang berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMD juga ditetapkan dengan peratuaran daerah untuk masa 5 (lima) tahun kepeminpinan kepala daerah terpilih, selanjutnya setiap tahun pelaksanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen yang disebut dengan. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. RPJPD akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama priode kepemimpinan kepala daera yang bersangkutan. | . RPJPD Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan berpedoman kepada RPJPb. Provinsi Aceh dan RPJP Nasional, hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional priode 2005 — 2025, Tahun 2014 Kabupaten Pidie jaya telah menetapkan Ganun daerah dengan nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 -— 2034 yang merujuk kepada RTRW Provinsi Aceh yang merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan RTRW Nasional 2007.— 2027, dengan berpedoman kepada RTRW Kabupaten tersebut maka penyusunan RPJP Kabupaten Pidie Jaya diharapkan sejalan dan searah dengan RTRW yang telah ditetapkan. RPJPD ini juga memperhatikan " karakteristik dan potensi daerah yang ada dan dikembangkan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Sejahtera, Makmur, Adil, Aman dan Damai, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu -ganun tentang pengelolaan samp dalam Kabupaten Pidie Jaya. d ah " II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Fasal 3...

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018