DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 3A, Pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9 dihapus, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ,Pasal 22 dan Pasal II

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA. Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 13 diubah dan angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1berbunyi : dan BUPATI PIDIE JAYA MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3.Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
6.Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.
10.Dinas adalah Dinas Kabupaten Pidie Jaya.
11.Badan adalah Badan Kabupaten Pidie Jaya.
12.Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU, Sekretariat Majelis Adat Aceh selanjutnya disingkat MAA, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD dan Sekretariat Baitul Mai Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat BMK.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
14.Dihapus.
15.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
2.Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
1. a.penunjang urusan pemerintahan;
2. b.urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. c.urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. d.urusan pemerintahan pilihan;
5. e.urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
6. f.perangkat daerah lainnya.
(2)Pengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

3.Ketentuan Pasal 7 huruf d, huruf e, huruf k diubah dan huruf o dihapus, dan diantara huruf n dan huruf o disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf nl dan huruf n2, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

a.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, penyuluhan dan pangan;
c.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
e.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menegah;
f.Dinas Pemuda . .
f.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluaga berencana;
g.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
h.Dinas Pekeijaan Umum Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
i.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
j.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
k.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu, tenaga keija dan trasmigrasi;
1. 1.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
m.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
n.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; nl.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; n2.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
o.Dihapus.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Badan Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari :

a.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran;
1. 5.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
2. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah, diantara huruf b dan huruf c, disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf bl, dan huruf b2, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Perangkat Kabupaten Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Kabupaten Pidie Jaya, terdiri dari:
a.Dinas Syariat Islam;
b.Dinas Pendidikan Dayah; bl. Dinas Pertanahan; b2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;dan
c.Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari: 1) Sekretariat MPU; 2) Sekretariat MAA; 3) Sekretariat MPD; dan 4) Sekretariat BMK.
1. 7.Judul BAB III dan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai

Pasal 10

berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 12

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata keija sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)dihapus.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

9.Diantara Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata keija yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

. r

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 3A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 10

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 3A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 10

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020